Dari Pemerintah hingga RT/RW, Deri Suparyadi Dorong Gerakan BUS untuk Keselamatan Warga

JurnalPatroliNews – Bandung – Penanggulangan bencana membutuhkan kerja sama yang terintegrasi antara pemerintah, relawan, dan masyarakat. Koordinasi tidak cukup dilakukan di tingkat kota, tetapi harus menjangkau lingkungan terkecil, termasuk RT/RW, agar informasi, bantuan, dan langkah penyelamatan dapat berjalan cepat serta tepat sasaran.

Semangat kolaborasi tersebut terangkum dalam gagasan BUS (Bencana Urusan Sararea), sebuah pendekatan yang menempatkan keselamatan warga sebagai tanggung jawab bersama.

Deri Suparyadi, unsur relawan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Kota Bandung, menekankan pentingnya menjadikan BUS sebagai gerakan nyata, bukan sekadar slogan. Menurut perspektif kebencanaan yang diusung dalam gagasan ini, sinergi harus diwujudkan melalui pembagian tugas yang jelas, komunikasi efektif, asesmen akurat, dan kesiapan personel di lapangan.

Istilah sararea mencerminkan semangat kebersamaan dan gotong royong. Namun, dalam penanganan bencana, nilai tersebut perlu didukung sistem kerja yang terukur agar setiap unsur memahami peran dan tanggung jawabnya.

BUS Harus Menjadi Sistem Kerja Terintegrasi

Konsep BUS mendorong pemerintah dan relawan bergerak dalam satu kerangka koordinasi sesuai tugas, fungsi, kompetensi, serta kewenangan masing-masing.

Kolaborasi ini dapat melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD), BPBD, Dinas Sosial, TAGANA, petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan, tenaga kesehatan, aparat kewilayahan, serta komunitas relawan.

BPBD menjalankan fungsi penanggulangan dan koordinasi kebencanaan sesuai mandatnya. Sementara itu, Dinas Sosial dan TAGANA dapat mendukung pelayanan sosial, pengelolaan pengungsian, dapur umum, distribusi logistik, pendataan penyintas, hingga dukungan psikososial sesuai kebutuhan.

Unsur penyelamatan, tenaga kesehatan, dan perangkat teknis juga harus menjalankan fungsi berdasarkan keahlian dan kewenangannya.

Prinsip utamanya, semua unsur bergerak bersama tanpa harus mengerjakan hal yang sama. Pembagian peran yang jelas akan membantu mengurangi tumpang tindih tugas dan memastikan sumber daya digunakan sesuai kebutuhan lapangan.

RT/RW Menjadi Mata dan Telinga di Lingkungan

Kecepatan penanganan bencana sangat dipengaruhi oleh kemampuan memperoleh informasi awal yang akurat. Dalam hal ini, RT/RW memiliki posisi strategis karena berdekatan langsung dengan masyarakat dan memahami kondisi lingkungan setempat.

Unsur kewilayahan tersebut dapat membantu mengenali titik rawan, akses jalan, kondisi warga, serta keberadaan kelompok rentan, seperti lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas.

Informasi dari lingkungan perlu terhubung dengan kelurahan, kecamatan, relawan, dan petugas berwenang melalui mekanisme pelaporan yang jelas. Dengan demikian, potensi ancaman dan kebutuhan warga dapat diketahui lebih cepat untuk mendukung pengambilan keputusan.

Penguatan peran RT/RW juga perlu disertai pelatihan kebencanaan, simulasi evakuasi, pendataan warga rentan, dan pemahaman jalur komunikasi darurat.

RT/RW bukan pengganti tenaga profesional. Perannya adalah memperkuat penyampaian informasi dari masyarakat sehingga tindakan petugas dapat disesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan.

TAGANA Perkuat Gotong Royong dan Pelayanan Kemanusiaan

Kearifan lokal berupa gotong royong dan kepedulian antartetangga merupakan modal sosial penting dalam menghadapi bencana. Nilai tersebut dapat memperkuat kesiapsiagaan warga sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat ketika keadaan darurat terjadi.

Dalam kerangka BUS, TAGANA dapat bersinergi dengan Dinas Sosial, BPBD, pemerintah kewilayahan, dan organisasi relawan lain untuk mendukung edukasi kebencanaan, pelayanan pengungsian, penyediaan kebutuhan dasar, dapur umum, serta pendampingan psikososial.

Meski demikian, semangat membantu perlu diimbangi pengetahuan teknis dan pemahaman prosedur keselamatan. Relawan harus mengetahui batas kompetensinya, memahami risiko di lokasi bencana, serta mengikuti koordinasi petugas yang berwenang.

Dengan pendekatan tersebut, gotong royong tidak hanya menjadi gerakan spontan, tetapi berkembang menjadi kekuatan sosial yang terorganisasi, aman, dan berkelanjutan.

Asesmen dan Peringatan Dini Harus Terhubung

Informasi yang terlambat atau tidak terverifikasi dapat menghambat respons terhadap bencana. Karena itu, asesmen lapangan dan sistem peringatan dini (early warning system) perlu menjadi bagian penting dalam penerapan BUS.

Relawan dapat membantu melaporkan potensi ancaman, kondisi warga, akses menuju lokasi, kerusakan, dan kebutuhan mendesak. Laporan tersebut perlu diverifikasi serta diteruskan melalui jalur resmi kepada pihak yang berwenang.

Peringatan dini juga harus diterjemahkan menjadi petunjuk yang mudah dipahami masyarakat, mulai dari langkah yang perlu dilakukan saat ancaman muncul, waktu untuk mengungsi, jalur evakuasi, hingga kontak darurat yang dapat dihubungi.

Pemetaan relawan berdasarkan kompetensi juga diperlukan, baik dalam bidang pencarian dan pertolongan (SAR), kesehatan, logistik, maupun pelayanan sosial. Pengerahan personel dengan demikian dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan yang tersedia.

Latihan gabungan secara berkala penting dilakukan untuk menguji komunikasi, pelaporan, kesiapan evakuasi, dan koordinasi lintas lembaga sebelum bencana benar-benar terjadi.

Teknologi Digital Harus Didukung Akuntabilitas

Pemanfaatan teknologi dapat membantu mempercepat pertukaran informasi antara pemerintah, relawan, dan masyarakat. Grup komunikasi resmi, aplikasi kebencanaan, serta pusat informasi terpadu dapat menjadi sarana untuk menyatukan laporan dari berbagai titik.

Namun, penggunaan teknologi harus disertai tata kelola yang jelas. Diperlukan pengelola informasi, prosedur verifikasi, jalur eskalasi laporan, dan pihak yang bertanggung jawab menindaklanjuti informasi tersebut.

Data korban, kebutuhan logistik, distribusi bantuan, dan laporan kegiatan juga harus dikelola secara transparan serta akuntabel, dengan tetap menjaga privasi masyarakat terdampak.

Keberhasilan kolaborasi BUS bukan ditentukan oleh banyaknya grup komunikasi atau personel yang dikerahkan, melainkan oleh kemampuan sistem memastikan informasi yang benar diterima pihak yang tepat dan menghasilkan tindakan yang dibutuhkan.

Kolaborasi Harus Berlanjut hingga Pemulihan

Sinergi penanggulangan bencana tidak semestinya baru dibangun ketika keadaan darurat terjadi. Kerja sama harus dimulai sejak tahap prabencana melalui edukasi masyarakat, pemetaan risiko, pendataan kelompok rentan, penyusunan prosedur, dan simulasi evakuasi.

Saat bencana berlangsung, keselamatan jiwa menjadi prioritas utama. Langkah penanganan mencakup pertolongan, evakuasi, pelayanan kesehatan, pengelolaan pengungsian, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Setelah masa darurat berakhir, kolaborasi perlu diteruskan melalui pendataan kerusakan, pembersihan lingkungan, dukungan psikososial, dan pemulihan kehidupan warga terdampak.

Pendekatan berkelanjutan ini membutuhkan komitmen seluruh unsur agar penanganan tidak berhenti ketika perhatian publik mulai berkurang.

Bencana Urusan Sararea, Keselamatan Warga Jadi Prioritas

Gagasan BUS menekankan bahwa penanggulangan bencana tidak cukup mengandalkan semangat membantu. Diperlukan sistem yang menyatukan kewenangan pemerintah, kompetensi relawan, pengetahuan masyarakat, dan kearifan lokal dalam gerakan yang terarah.

Deri Suparyadi, sebagai unsur relawan TAGANA Kota Bandung, menempatkan kolaborasi dan kepedulian masyarakat sebagai bagian penting dari upaya memperkuat kesiapsiagaan bencana.

Tantangan berikutnya adalah menerjemahkan gagasan tersebut menjadi langkah konkret, mulai dari memperjelas pembagian tugas, memperkuat koordinasi lintas OPD, membangun jalur informasi hingga RT/RW, meningkatkan kompetensi relawan, hingga menghubungkan asesmen dan peringatan dini dengan tindakan di lapangan.

BUS diharapkan menjadi gerakan bersama yang terorganisasi: pemerintah menjalankan kewenangan dan menyediakan dukungan sesuai kapasitasnya, relawan bergerak berdasarkan kompetensi, dan masyarakat berperan aktif sejak tahap kesiapsiagaan hingga pemulihan.

Dalam penanggulangan bencana, kebersamaan menjadi fondasi, koordinasi menjadi penggerak, dan keselamatan masyarakat harus tetap menjadi tujuan utama.

Komentar