JurnalPatroliNews | Jakarta — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklarifikasi isu pengadaan telepon seluler (handphone/HP) gratis bagi masyarakat yang sebelumnya dikaitkan dengan gagasan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo.
Airlangga mengaku telah berbicara langsung dengan Hashim untuk membahas pernyataan mengenai gagasan pemberian ponsel kepada masyarakat yang belum memiliki akses perbankan.
“Yang ngomong siapa? Saya udah bicara sama Pak Hashim, enggak bicara begitu,” kata Airlangga saat ditemui di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Ia kembali menegaskan bahwa maksud pembicaraan dengan Hashim tidak seperti yang dipahami dalam isu pembagian ponsel gratis tersebut.
“Saya sudah bicara sama Pak Hashim, maksudnya bukan gitu,” tambahnya.
Sebelumnya, Hashim menyampaikan gagasan pengadaan ponsel bagi sekitar 30 persen penduduk yang disebut belum memiliki akses perbankan. Perangkat tersebut direncanakan dilengkapi rekening digital otomatis untuk mempermudah masyarakat menerima berbagai bantuan pemerintah.
“Setiap warga negara akan diberikan ponsel yang dilengkapi rekening digital. Seluruh dana akan tersedia di sana dan dikirimkan ke rekening masing-masing,” ujar Hashim dalam acara Prasasti Indonesia Policy Forum 2026.
Pernyataan tersebut kemudian menjadi sorotan karena memunculkan pembahasan mengenai kemungkinan pemberian perangkat telepon seluler secara gratis kepada masyarakat.
Namun, berdasarkan klarifikasi Airlangga, maksud pembicaraan mengenai gagasan tersebut perlu dipahami sesuai konteks penjelasan Hashim. Airlangga tidak merinci lebih lanjut dalam pernyataan yang dikutip mengenai bentuk program yang dimaksud maupun apakah pengadaan ponsel akan menjadi bagian dari kebijakan pemerintah.
Program Rekening Massal Siapkan Rp1,28 Triliun
Di sisi lain, pemerintah tengah menyiapkan Program Rekening Massal untuk memperluas akses keuangan masyarakat. Dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026, Airlangga menyampaikan rencana anggaran sebesar Rp1,28 triliun bagi sekitar 25 juta warga berusia di atas 17 tahun.
Program tersebut menyasar masyarakat yang masuk kelompok desil 1 hingga desil 4. Pemerintah menyiapkan setoran awal sebesar Rp50.000 untuk setiap rekening yang dibuka.
“Untuk sekitar 25 juta warga desil 1 sampai desil 4 yang berusia di atas 17 tahun, disiapkan setoran awal Rp50.000 per rekening dengan anggaran Rp1,28 triliun,” kata Airlangga dalam Rakornas TPAKD 2026.
Rekening yang dibuka melalui program tersebut direncanakan terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), sebagai bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
Data calon penerima disiapkan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan bank syariah dengan mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), serta data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Program Rekening Massal tersebut diarahkan untuk memperluas kepemilikan rekening perbankan, meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan pemerintah, serta mendukung kegiatan ekonomi produktif masyarakat.
Dengan demikian, gagasan ponsel yang sebelumnya disampaikan Hashim dan Program Rekening Massal yang dijelaskan Airlangga merupakan dua hal yang perlu dibedakan. Klarifikasi lebih lanjut mengenai bentuk dan pelaksanaan gagasan ponsel tersebut masih diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai kebijakan yang akan dijalankan pemerintah.
Komentar