JurnalPatroliNews | Jakarta — Pemerintah mengandalkan tiga sektor utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yakni penguatan sumber daya manusia (SDM), pengembangan pariwisata, serta perluasan akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, mengatakan berbagai program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesiapan tenaga kerja, menggerakkan perekonomian daerah, dan membantu UMKM mengembangkan usahanya.
Menurut Haryo, penguatan kualitas SDM dilakukan antara lain melalui program pemagangan dan pelatihan vokasi. Kedua program tersebut diharapkan dapat mempertemukan kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
Salah satu program yang dijalankan adalah Pemagangan Nasional bagi Lulusan Perguruan Tinggi yang diluncurkan pada Oktober 2025 dengan target awal 100.000 peserta. Program ini memberikan kesempatan kepada lulusan baru untuk memperoleh pengalaman kerja langsung di perusahaan, badan usaha milik negara (BUMN), dan instansi pemerintah.
Peserta juga memperoleh uang saku setara upah minimum serta perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai ketentuan program.
“Karena biasanya lowongan pekerjaan ini diisi oleh lulusan yang tidak kerja atau secondary. Lulusan primary atau yang baru lulus pertama, jika melamar pekerjaan pasti pertanyaan pertamanya adalah mengenai pengalaman kerja. Nah, inilah yang dijembatani dengan program magang,” ujar Haryo.
Pada 2026, pemerintah memperluas program tersebut melalui Magang Nasional tahap II dengan target 150.000 lulusan baru dan dukungan anggaran Rp4,14 triliun.
Pemerintah juga mengalokasikan Rp2,12 triliun untuk program pelatihan vokasi, dengan prioritas bagi 220.000 lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) dan 50.000 pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).
Secara keseluruhan, Program Pelatihan Vokasi Nasional 2026 menargetkan sekitar 340.000 peserta. Hingga Agustus 2026, sebanyak 89.337 peserta dilaporkan telah mengikuti pelatihan.
Haryo menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam pengembangan kompetensi tenaga kerja, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kalangan industri.
“Ke depan kita harus memanfaatkan seluruh fasilitas yang dimiliki tidak hanya oleh Pemerintah pusat, Pemerintah daerah, tetapi juga kalangan industri,” tegasnya.
Pariwisata Didorong Jadi Penggerak Ekonomi Daerah
Selain penguatan SDM, pemerintah menempatkan pariwisata sebagai salah satu sektor yang dapat mendorong aktivitas ekonomi dan membuka peluang usaha di berbagai daerah.
Dampak ekonomi pariwisata menjangkau berbagai bidang, mulai dari transportasi, akomodasi, kuliner, ekonomi kreatif, hingga usaha kecil di sekitar destinasi wisata. Pergerakan wisatawan juga berpotensi meningkatkan permintaan terhadap produk dan jasa lokal.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam keterangan tersebut, Indonesia mencatat 15,39 juta kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang 2025 dan sekitar 1,2 miliar perjalanan wisatawan nusantara.
Pada periode yang sama, devisa pariwisata tercatat sebesar US$18,28 miliar. Sektor ini juga mendukung 25,91 juta lapangan kerja dan berkontribusi 3,97 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Nilai investasi pariwisata pada 2025 mencapai Rp73,55 triliun.
Tren pertumbuhan tersebut berlanjut pada Januari hingga Agustus 2026. Kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 10,58 juta, meningkat 5,38 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, perjalanan wisatawan nusantara mencapai 842,15 juta, tumbuh 4,29 persen.
Devisa pariwisata pada semester I-2026 tercatat sebesar US$8,43 miliar, sedangkan investasi sektor pariwisata dilaporkan tumbuh 16,64 persen.
Haryo menilai pariwisata memiliki peluang untuk mendorong perputaran ekonomi domestik sekaligus menghasilkan devisa.
“Kita harus kejar pariwisata itu sebagai low hanging fruit. Dan itu juga penghasil devisa yang besar. Jadi seperti untuk mendukung pembelian di dalam negeri mari kita dorong juga sektor pariwisata,” ungkapnya.
Penyaluran KUR Tembus Rp232,66 Triliun
Sektor ketiga yang menjadi perhatian pemerintah adalah pembiayaan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program ini diarahkan untuk memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha produktif, meningkatkan kapasitas bisnis, dan memperkuat daya saing.
Haryo mengatakan, KUR tidak hanya ditujukan untuk membantu kebutuhan modal, tetapi juga diharapkan mendorong usaha berkembang dan naik kelas.
“KUR tidak hanya memberikan akses pembiayaan, tapi benar-benar mendorong usaha produktif untuk tumbuh dan naik kelas,” kata Haryo.
Hingga 23 September 2026, penyaluran KUR tercatat mencapai Rp232,66 triliun dan menjangkau 3,61 juta debitur. Program tersebut juga dilaporkan mendukung sekitar 10,83 juta tenaga kerja.
Pemerintah mengarahkan pembiayaan KUR ke sektor-sektor produktif agar akses modal dapat mendukung pengembangan usaha, memperluas kegiatan ekonomi, dan membuka peluang kerja.
Penguatan program pemagangan dan pelatihan vokasi, pengembangan pariwisata, serta pembiayaan UMKM menjadi tiga jalur kebijakan yang ditempuh pemerintah untuk meningkatkan produktivitas dan memperluas kesempatan kerja.
Dampak dari ketiga sektor tersebut akan bergantung pada pelaksanaan program, kesesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri, pemerataan manfaat pariwisata, serta kemampuan UMKM memanfaatkan pembiayaan secara produktif.
Komentar