JurnalPatroliNews | Jakarta — Pemerintah pusat menyalurkan bantuan anggaran sebesar Rp1,235 triliun untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tujuh provinsi. Dana tersebut juga diberikan kepada 35 pemerintah kabupaten/kota yang terdampak kebakaran.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sugiono, mengatakan bantuan telah disalurkan dalam dua tahap, yakni pada 7 September 2026 dan 22 Oktober 2026. Penyaluran tersebut dilakukan sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto.
“Hari ini bantuan pemerintah pusat tahap kedua tersebut sudah ditransfer. Total bantuan pemerintah pusat adalah sebesar Rp1,235 triliun,” kata Sugiono dalam keterangannya, dikutip Jumat, 23 Oktober 2026.
Tujuh provinsi penerima bantuan itu meliputi Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Riau.
Sugiono menjelaskan, Presiden Prabowo terus memantau perkembangan penanganan karhutla. Presiden meminta agar penggunaan anggaran diprioritaskan untuk melindungi masyarakat yang terdampak, terutama melalui pelayanan kesehatan, penyediaan rumah oksigen, serta penanganan warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Pemadaman dan perlindungan warga menjadi prioritas
Selain penanganan dampak kesehatan, bantuan anggaran juga diarahkan untuk memperkuat upaya pemadaman dan pengendalian kebakaran di lapangan.
Kebutuhan yang menjadi perhatian antara lain alat pelindung diri (APD), pompa dan tangki air, selang pemadaman, peralatan penyuntik air untuk lahan gambut, serta pembangunan sumur bor. Anggaran juga dapat digunakan untuk mendukung operasional dan mobilisasi personel yang bertugas memadamkan api.
“Prioritas berikutnya tentu saja untuk upaya-upaya pemadaman, kemudian upaya-upaya mengatasi kebakaran hutan dan lahan, penambahan sarana seperti alat perlengkapan diri atau alat pelindung diri, kemudian pompa air, tangki air, selang pemadaman. Kemudian, alat suntik air untuk lahan gambut, pembuatan sumur bor, dan juga operasional dan mobilisasi personil, dalam rangka pemadaman karhutla,” ujar Sugiono.
Menurutnya, dukungan logistik bagi petugas di lapangan juga menjadi bagian penting dalam penanganan karhutla. Saat ini, sekitar 71 ribu personel disebut telah dikerahkan melalui operasi darat dan udara.
Pengerahan personel tersebut ditujukan untuk memperkuat upaya pemadaman sekaligus mendukung penanganan di wilayah yang terdampak kebakaran.
Anggaran diharapkan mempercepat penanganan karhutla
Pemerintah berharap bantuan anggaran tersebut dapat mempercepat penanganan darurat karhutla, memperkuat kemampuan pemadaman, serta memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan dan bantuan yang diperlukan.
“Bantuan tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan tanggap darurat karhutla, kemudian membantu masyarakat yang terdampak semaksimal mungkin, dan juga merupakan wujud dari upaya keras pemerintah dalam rangka menangani kebakaran hutan dan lahan,” pungkas Sugiono.
Penyaluran anggaran tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah dalam mendukung penanganan karhutla di tujuh provinsi. Efektivitas penggunaannya akan bergantung pada ketepatan alokasi, koordinasi antarlembaga, serta pelaksanaan penanganan di daerah terdampak.
Komentar