JurnalPatroliNews – Jakarta – Gelombang demonstrasi di Prancis kembali diwarnai bentrokan pada Sabtu, 24 Oktober 2026. Ratusan ribu orang turun ke jalan untuk memprotes kenaikan biaya hidup, ketimpangan sosial, serta kebijakan ekonomi pemerintah. Situasi yang semula relatif terkendali berubah tegang ketika kericuhan pecah di Paris, Marseille, dan sejumlah kota lainnya.
Pemerintah Prancis memperkirakan sekitar 410.000 orang mengikuti demonstrasi di berbagai wilayah. Namun, serikat pekerja memperkirakan jumlah peserta mencapai sekitar 800.000 orang. Perbedaan angka tersebut menunjukkan besarnya mobilisasi massa sekaligus perbedaan metode penghitungan antara pemerintah dan kelompok penyelenggara.
Di kawasan tenggara Paris, demonstrasi utama diikuti sedikitnya 110.000 orang menurut data yang dikutip media internasional. Massa menyuarakan keresahan atas meningkatnya biaya hidup dan kesenjangan sosial yang dinilai semakin membebani masyarakat.
Meski sebagian besar aksi berlangsung damai, ketegangan meningkat setelah demonstrasi berakhir. Di Paris, polisi antihuru-hara menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan kelompok pemuda bertudung yang terlibat bentrokan dengan aparat.
Di Marseille, kericuhan juga terjadi ketika sejumlah pemuda membakar tempat sampah untuk menghalangi jalan serta melemparkan batu dan botol ke arah petugas keamanan. Polisi turut melaporkan penjarahan di sejumlah toko, termasuk dua toko perhiasan.
Bentrok dan gangguan keamanan juga dilaporkan terjadi di Lyon, Bordeaux, Grenoble, Clermont-Ferrand, Lille, Rennes, Nantes, dan Toulouse. Rangkaian insiden itu membuat aparat harus meningkatkan pengamanan di tengah meluasnya aksi protes.
70 Ribu Polisi dan Gendarmerie Dikerahkan
Untuk mengantisipasi kerusuhan susulan, pemerintah mengerahkan sekitar 70.000 personel polisi dan gendarmerie di seluruh Prancis. Jumlah tersebut bertambah 10.000 personel dibandingkan pengerahan pada demonstrasi 17 Oktober, yang sebelumnya diwarnai kerusakan dan penjarahan.
Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nuñez menyatakan aparat menghadapi kelompok-kelompok yang dinilai berpotensi memicu kekerasan. Menurut dia, kelompok tersebut kerap memisahkan diri dari barisan utama demonstrasi sebelum melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban.
Nuñez juga menuding aktivis sayap kiri radikal dan kelompok kriminal berupaya memanfaatkan aksi massa untuk memicu kerusuhan. Pernyataan itu merupakan penilaian pemerintah, sementara demonstrasi secara keseluruhan juga diikuti warga yang menyampaikan tuntutan sosial dan ekonomi secara damai.
Pengamanan ketat terlihat di Paris. Sejumlah toko menutup atau melindungi etalase mereka untuk mengantisipasi kerusakan. Lebih dari 20 stasiun metro dilaporkan berhenti beroperasi, sementara sejumlah tempat budaya, termasuk Museum Louvre, Musée d’Orsay, dan Paris Opera, menutup layanan untuk sementara sebagai langkah pencegahan.
Langkah tersebut menggambarkan besarnya kekhawatiran otoritas terhadap kemungkinan terulangnya kekacauan pada pekan sebelumnya. Meski demikian, laporan Reuters menyebut kekerasan pada Sabtu itu secara umum tidak separah kerusuhan sebelumnya, meskipun bentrokan dan penjarahan tetap terjadi di beberapa lokasi.
Protes Meluas dari Isu Pendidikan ke Biaya Hidup
Gelombang protes ini berawal dari aksi mahasiswa di pinggiran Paris pada bulan sebelumnya yang menyoroti kondisi sekolah. Dalam perkembangannya, tuntutan meluas menjadi penolakan terhadap kebijakan ekonomi pemerintah, kenaikan biaya hidup, serta ketimpangan sosial.
Gerakan tersebut menarik partisipasi kelompok yang lebih luas, termasuk pekerja dan serikat buruh. Demonstrasi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan ketidakpuasan terhadap layanan publik dan kondisi ekonomi.
Aksi serupa turut berlangsung di sejumlah negara Eropa. Di Belgia, bentrokan dilaporkan terjadi dalam demonstrasi antipemerintah di Brussel. Unjuk rasa juga berlangsung di Italia dan Albania, menandakan bahwa keresahan sosial tidak hanya menjadi persoalan di Prancis.
Di tengah situasi tersebut, pemerintah Prancis menghadapi tantangan untuk menjaga keamanan tanpa mengabaikan hak warga menyampaikan pendapat. Pengerahan puluhan ribu aparat menjadi upaya mencegah kerusuhan meluas, tetapi persoalan biaya hidup dan ketimpangan yang mendorong demonstrasi tetap membutuhkan penanganan kebijakan.
Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada kemampuan pemerintah merespons tuntutan sosial sekaligus menjaga ketertiban umum. Bagi para demonstran, tuntutan ekonomi menjadi alasan utama turun ke jalan; bagi aparat, tantangannya adalah membedakan aksi damai dari tindakan kekerasan yang dilakukan kelompok tertentu.
Komentar