JurnalPatroliNews – Jakarta -Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menghadapi tantangan dalam memperoleh kepuasan publik. Survei Indonesia Political Opinion (IPO) menunjukkan, sebanyak 64 persen responden menyatakan tidak puas terhadap program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Angka itu terdiri atas 52 persen responden yang menyatakan tidak puas dan 12 persen yang mengaku sangat tidak puas. Sementara itu, responden yang menyatakan puas mencapai 27 persen, sedangkan 9 persen lainnya mengaku sangat puas.
Temuan tersebut dipaparkan Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah dalam rilis survei bertajuk “Refleksi dan Evaluasi Publik: Dua Tahun Kabinet Merah Putih” yang diselenggarakan secara daring pada Minggu, 25 Oktober 2026.
Hasil itu memperlihatkan adanya jarak antara tingkat pengenalan masyarakat terhadap MBG dan penilaian mereka atas pelaksanaan program. Meski program tersebut telah dikenal luas, penilaian positif responden belum mencapai mayoritas dalam survei yang diberitakan tersebut.
Tingkat Pengenalan Program Sudah Tinggi
Dedi menjelaskan bahwa kesadaran masyarakat terhadap keberadaan program MBG relatif tinggi. Sebanyak 39 persen responden mengaku mengetahui program tersebut meskipun bukan penerima manfaat. Sementara itu, 24 persen menyatakan mengetahui sekaligus menjadi penerima manfaat.
Hanya 2 persen responden yang mengaku tidak mengetahui program MBG sama sekali.
Data tersebut menggambarkan bahwa program MBG telah menjangkau perhatian masyarakat luas, baik mereka yang menerima manfaat secara langsung maupun warga yang hanya mengetahui pelaksanaannya.
Namun, pengenalan terhadap suatu program tidak selalu menghasilkan tingkat kepuasan yang sama. Penilaian masyarakat juga dapat berkaitan dengan pengalaman sebagai penerima, harapan terhadap kualitas layanan, serta pandangan mengenai pelaksanaan program di lapangan.
Karena itu, hasil survei mengenai kepuasan perlu dibaca sebagai salah satu indikator untuk mengevaluasi program, bukan sebagai penjelasan tunggal mengenai penyebab penilaian responden.
Kepuasan Publik terhadap MBG Menjadi Catatan
Berdasarkan angka yang dilaporkan IPO, gabungan responden yang tidak puas dan sangat tidak puas mencapai 64 persen. Sebaliknya, kelompok yang menyatakan puas dan sangat puas berjumlah 36 persen.
Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap MBG masih menyisakan pekerjaan evaluasi bagi pelaksana program. Meski demikian, angka survei itu sendiri tidak menjelaskan secara terperinci faktor apa yang paling banyak mendorong ketidakpuasan.
Untuk mengetahui persoalan yang paling memengaruhi penilaian masyarakat, diperlukan data tambahan mengenai pengalaman penerima manfaat, kualitas makanan, ketepatan distribusi, pemerataan layanan, serta tata kelola pelaksanaan program.
Evaluasi yang bertumpu pada temuan lapangan dapat membantu membedakan persoalan yang berkaitan dengan desain kebijakan dari kendala operasional di lokasi pelayanan.
Dengan demikian, hasil survei dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk menilai bagian program yang telah berjalan sesuai tujuan dan aspek yang masih memerlukan perbaikan.
Penilaian terhadap Kondisi Ekonomi Juga Beragam
Survei IPO turut memotret pandangan responden terhadap kondisi ekonomi. Dalam pemberitaan mengenai hasil survei tersebut, sebanyak 41 persen responden dilaporkan tidak puas terhadap kondisi ekonomi saat ini, terdiri atas 37 persen yang menyatakan tidak puas dan 4 persen yang menyatakan sangat tidak puas
Sementara itu, ringkasan resmi IPO untuk survei periode 12–20 Oktober 2026 mencatat 67 persen responden menilai kondisi ekonomi saat ini baik atau sangat baik. Pada pertanyaan berbeda, 58 persen responden menyatakan masih mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
Angka-angka tersebut perlu dibaca sesuai pertanyaan survei masing-masing. Penilaian atas kondisi ekonomi secara umum tidak selalu identik dengan kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan sehari-hari, sebagaimana kepuasan terhadap MBG juga berbeda dari sekadar mengetahui keberadaan program.
Dedi Kurnia Syah menilai persepsi terhadap kondisi ekonomi dan penilaian atas kinerja para menteri tidak selalu bergerak searah. Ia menyebut kepercayaan masyarakat terhadap para menteri dapat menjadi salah satu faktor yang berkaitan dengan penilaian tersebut.
“Kondisi ekonomi yang dianggap baik ternyata tidak linier dengan penilaian terhadap para menteri, ini bisa jadi adanya faktor kepercayaan publik pada menteri berkaitan,” ujar Dedi kepada Kantor Berita RMOLJabar.
Ia menambahkan, hasil tersebut dapat menjadi bahan evaluasi terhadap kinerja para menteri, terutama yang berhubungan dengan kebijakan ekonomi dan program prioritas pemerintah. Pernyataan itu merupakan interpretasi Dedi atas temuan survei, bukan kesimpulan bahwa satu faktor tertentu telah terbukti menjadi penyebab ketidakpuasan terhadap MBG.
Metodologi Survei IPO
Survei nasional IPO dilakukan pada 12–20 Oktober 2026 dengan melibatkan 1.200 responden. Metode yang digunakan adalah multistage random sampling, yakni pengambilan sampel secara acak dan bertingkat hingga tingkat rukun tetangga (RT).
Survei tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sekitar ±2,9 persen. Responden merupakan warga berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah, dengan pengecualian anggota keluarga aktif TNI maupun Polri.
Sebagai hasil survei, angka-angka tersebut menggambarkan jawaban responden yang terlibat dalam penelitian dan memiliki batas ketidakpastian statistik. Temuan tersebut tidak serta-merta berarti 64 persen dari seluruh penduduk Indonesia memiliki pandangan yang sama.
Survei opini publik dapat membantu pemerintah dan masyarakat membaca persepsi terhadap program prioritas. Namun, untuk menilai keberhasilan program MBG secara menyeluruh, hasil survei perlu dibaca bersama evaluasi pelaksanaan, kualitas layanan, capaian sasaran, serta dampak program terhadap penerima manfaat.
Evaluasi Pelaksanaan Menjadi Tahap Penting
Temuan IPO menempatkan kepuasan masyarakat sebagai salah satu aspek yang patut diperhatikan dalam penyelenggaraan MBG. Tingginya tingkat pengenalan program perlu diikuti dengan pemahaman lebih baik mengenai pengalaman penerima dan faktor yang membentuk penilaian masyarakat.
Pemerintah dapat menggunakan hasil survei sebagai salah satu bahan untuk mengevaluasi kualitas layanan, pemerataan penerima, mekanisme distribusi, dan respons terhadap keluhan. Namun, keputusan perbaikan tetap perlu didukung data operasional dan pemantauan yang dapat diverifikasi.
Pada akhirnya, keberhasilan program makan bergizi tidak cukup diukur dari luasnya pengenalan publik atau jumlah kegiatan yang terlaksana. Pelaksanaan, kualitas layanan, ketepatan sasaran, dan manfaat yang dirasakan penerima juga perlu menjadi bagian dari evaluasi.
Hasil survei IPO memberi gambaran tentang pandangan responden terhadap MBG pada Oktober 2026. Temuan tersebut menjadi salah satu masukan bagi pembahasan program, sementara penilaian menyeluruh terhadap efektivitasnya memerlukan data tambahan mengenai pelaksanaan dan dampak di lapangan.
Komentar