JurnalPatroliNews | Jakarta – Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027 dengan mengandalkan kebijakan fiskal yang diarahkan untuk mendorong aktivitas ekonomi sekaligus menjaga stabilitas anggaran. Dalam rancangan APBN 2027 sebagaimana dipaparkan dalam materi sumber, belanja negara ditargetkan mencapai Rp4.106,3 triliun dengan defisit sebesar Rp671,2 triliun atau 2,4 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diarahkan tidak hanya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat perlindungan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“APBN hadir untuk memastikan prioritas pembangunan pemerintah dapat berjalan dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” ujar Suahasil, sebagaimana dikutip pada Sabtu (24/10/2026).
Menurutnya, arah kebijakan fiskal tercermin dari alokasi anggaran untuk berbagai program prioritas, mulai dari pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, hingga peningkatan produktivitas masyarakat.
MBG dan layanan kesehatan menjadi bagian prioritas
Di sektor pendidikan dan pemenuhan gizi, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaporkan telah menjangkau 56,99 juta penerima manfaat hingga 31 Agustus 2026.
Pemerintah juga memperluas berbagai program pendidikan, termasuk Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, revitalisasi sekolah dan madrasah, serta digitalisasi pembelajaran.
Sementara di bidang kesehatan, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) disebut telah menjangkau 70,3 juta penduduk sepanjang 2025 dan 99,1 juta penduduk hingga September 2026.
Dukungan APBN juga diarahkan pada renovasi 10.000 puskesmas serta pembangunan dan pemenuhan fasilitas rumah sakit umum daerah (RSUD) di berbagai wilayah.
Berbagai program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses layanan dasar dan memperkuat kualitas sumber daya manusia. Namun, pencapaian target pembangunan tetap membutuhkan pelaksanaan program yang efektif serta pengelolaan anggaran yang terukur.
Investasi dan lapangan kerja menjadi sasaran berikutnya
Memasuki tahun ketiga pemerintahan Prabowo, pemerintah berencana mengoptimalkan APBN untuk mendukung program prioritas sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi.
Arah kebijakan tersebut mencakup peningkatan investasi, penguatan aktivitas produksi dan ekspor, penciptaan lapangan kerja formal, serta peningkatan daya saing nasional.
Suahasil menegaskan, upaya mendorong pertumbuhan tidak boleh mengabaikan kesehatan keuangan negara. Pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun pada 2027, sementara belanja negara direncanakan mencapai Rp4.106,3 triliun.
Selisih kedua komponen tersebut menghasilkan defisit anggaran Rp671,2 triliun atau 2,4 persen PDB, sesuai angka yang tercantum dalam materi sumber.
“Ke depan, APBN harus semakin optimal. Kita ingin APBN tetap sehat dan kredibel, tetapi pada saat yang sama mampu memberikan dorongan yang cukup kuat terhadap pertumbuhan. Jadi, disiplin fiskal dan pertumbuhan bukan dua hal yang bertentangan. Keduanya harus berjalan bersama,” kata Suahasil.
Pernyataan tersebut menegaskan arah kebijakan fiskal yang berupaya menjaga keseimbangan antara pembiayaan pembangunan dan keberlanjutan anggaran negara.
Pemerintah dorong investasi swasta dan Danantara
Selain mengandalkan belanja pemerintah, pencapaian target pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027 juga membutuhkan kontribusi dunia usaha.
Suahasil menyebut pemerintah akan memperkuat sinergi dengan sektor swasta dan Danantara untuk meningkatkan investasi, memperluas kapasitas produksi, mendorong hilirisasi, serta menciptakan kesempatan kerja.
Dalam materi yang disampaikan, pemerintah juga menyebut pertumbuhan investasi sekitar 7 persen diperlukan untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi tersebut.
Peningkatan investasi diharapkan dapat mendorong kegiatan produksi, memperkuat nilai tambah industri, dan memperluas penyerapan tenaga kerja formal. Meski demikian, pencapaian sasaran tersebut akan bergantung pada realisasi investasi, kondisi ekonomi, serta efektivitas pelaksanaan kebijakan.
Menutup keterangannya, Suahasil kembali menekankan tiga prinsip yang menjadi arah kebijakan fiskal pemerintah selama dua tahun terakhir.
“Tagline yang selalu saya gaungkan selama dua tahun terakhir, APBN menumbuhkan, APBN melindungi dan APBN yang kredibel,” pungkasnya.
Dengan target pertumbuhan 6 persen pada 2027, tantangan pemerintah berikutnya adalah memastikan belanja negara menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus menjaga defisit dan kredibilitas fiskal tetap terkendali.
Komentar