JurnalPatroliNews | Manado – PWI Sulut Award 2026 menjadi momentum bagi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) untuk kembali menegaskan jati diri dan tanggung jawab wartawan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, mengingatkan bahwa wartawan Indonesia memiliki akar sejarah perjuangan yang tidak boleh dilupakan. PWI, kata dia, lahir pada 1946, tidak lama setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan.
“PWI sendiri lahir pada tahun 1946, bersamaan dengan masa perjuangan kemerdekaan Indonesia,” ujar Akhmad Munir dalam acara PWI Sulut Award 2026 di Manado, Sabtu (7/11/2026).
Menurut Munir, sejarah tersebut menegaskan bahwa PWI bukan sekadar organisasi profesi, melainkan bagian dari perjalanan bangsa. Hingga kini, jumlah anggota PWI mencapai hampir 40 ribu orang yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.
Ia menilai nilai-nilai perjuangan yang diwariskan para pendiri PWI tetap relevan di tengah perubahan zaman. Wartawan tidak cukup hanya menjalankan tugas menyampaikan informasi, tetapi juga harus berkontribusi menjaga demokrasi, memperkuat persatuan, dan mendorong kemajuan bangsa.
Apresiasi untuk PWI Sulawesi Utara
Dalam kesempatan tersebut, Munir menyampaikan apresiasi kepada jajaran PWI Sulawesi Utara yang berhasil menggelar PWI Sulut Award 2026 meskipun masa kepengurusan di bawah kepemimpinan Sintya Bojoh belum genap satu tahun.
Ia menilai keberhasilan penyelenggaraan kegiatan tersebut mencerminkan kekompakan, keseriusan, serta kemampuan pengurus membangun hubungan dengan pemerintah daerah, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan.
“Ini luar biasa. Kepengurusan belum setahun, tapi sudah bisa membuat acara sebesar PWI Sulut Award. Ini bukti PWI Sulut bekerja sungguh-sungguh, solid, dan dipercaya oleh banyak pihak,” katanya.
Munir berharap capaian tersebut menjadi dorongan bagi PWI Sulut untuk terus meningkatkan profesionalisme, memperkuat program organisasi, serta membangun sinergi dengan PWI provinsi lainnya di seluruh Indonesia.
Ia juga menekankan bahwa hubungan antara pers dan pemerintah semestinya dibangun melalui kemitraan yang sehat. Media bukanlah lawan pemerintah, melainkan mitra strategis dalam mengawal pembangunan dan memastikan demokrasi berjalan sebagaimana mestinya.
“Kami merasa masih banyak ‘utang’ (kewajiban) yang harus ditunaikan. PWI sebagai wartawan pejuang, PWI harus terus berjuang berkontribusi memajukan bangsa dan negara, melanjutkan nilai historisnya dan nilai kejuangan ini masih relevan sampai saat ini,” tegasnya.
Hoaks Menjadi Tantangan, Integritas Wartawan Diuji
Munir turut menyoroti derasnya arus informasi di era media sosial. Menurutnya, masyarakat saat ini menghadapi banjir informasi yang tidak seluruhnya dapat dipertanggungjawabkan.
Ia mengibaratkan informasi seperti obat. Dalam takaran yang tepat, informasi dapat memberikan manfaat, tetapi jika tidak terkendali justru berpotensi menjadi racun. Berita bohong, fitnah, dan informasi yang dipelintir dapat bercampur dengan fakta sehingga membingungkan masyarakat.
Dalam situasi tersebut, wartawan profesional memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan informasi yang benar, akurat, dan telah melalui proses verifikasi.
Munir meyakini masyarakat membutuhkan produk jurnalistik yang dapat dipercaya. Karena itu, ia meminta seluruh insan pers menjaga identitas profesi, integritas, serta standar kerja jurnalistik.
“Kami yakin warga menginginkan berita yang akurat, karena itu, pastikan jati diri wartawan, pelihara profesionalisme dan integritas,” pesannya.
Ia juga mengingatkan adanya oknum yang mengatasnamakan wartawan untuk melakukan pemerasan maupun intimidasi terhadap pejabat dan pihak lain. Praktik tersebut, menurutnya, harus dilawan karena mencederai kehormatan profesi jurnalistik.
“Kalau ada yang mengancam, hadapi dan laporkan ke Kabid Humas Polda Sulut,” ujarnya.
Pejabat Diminta Terbuka terhadap Pers
Di sisi lain, Munir mengingatkan para pejabat publik agar tidak bersikap alergi terhadap wartawan. Pers memiliki fungsi kontrol sosial untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara transparan dan bertanggung jawab.
Ia mendorong pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk membangun komunikasi terbuka, merangkul wartawan, serta memberikan kemudahan akses wawancara sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik.
Ketua PWI Sulawesi Utara, Sintya Bojoh, menyampaikan apresiasi atas hubungan baik yang selama ini terjalin antara insan pers dengan pemerintah daerah maupun kalangan swasta.
Ia berharap kemitraan tersebut terus diperkuat sehingga PWI bersama pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dapat berkontribusi bagi pembangunan Sulawesi Utara.
PWI Sulut Award 2026 sendiri memberikan penghargaan kepada sejumlah kepala daerah, institusi perbankan, serta pihak swasta yang dinilai memiliki kontribusi terhadap pembangunan daerah dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Sulawesi Utara.
Sinergi untuk Demokrasi dan Pembangunan
Menutup rangkaian kegiatan, Munir kembali menegaskan bahwa PWI tidak dapat berjalan sendiri dalam menjalankan tanggung jawab organisasi maupun profesi.
Kolaborasi dengan pemerintah daerah, TNI-Polri, dunia usaha, perbankan, perguruan tinggi, dan masyarakat dinilai penting untuk memperkuat peran pers dalam kehidupan demokrasi.
“PWI tidak bisa berjalan sendiri. Kita harus bersinergi dengan semua stakeholder. Bersama-sama kita rawat demokrasi, kita kawal pembangunan, dan kita majukan Sulawesi Utara serta Indonesia,” tegas Munir.
Pesan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa wartawan pejuang bukan hanya mereka yang menyampaikan kabar kepada publik, tetapi juga insan pers yang menjaga integritas, berpihak pada kebenaran, mengawal kepentingan masyarakat, dan turut merawat masa depan bangsa.
Komentar