JurnalPatroliNews | Jakarta – Pemerintah resmi menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Dokumen regulasi yang menjadi acuan baru dalam pengaturan hubungan kerja tersebut kini dapat diakses dan diunduh masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara.
Ketersediaan dokumen ini menjadi kesempatan bagi pekerja, pencari kerja, pengusaha, hingga pemangku kepentingan ketenagakerjaan untuk memahami secara langsung aturan mengenai hak, kewajiban, dan bentuk pelindungan dalam dunia kerja.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, keterbukaan akses terhadap dokumen undang-undang merupakan hal penting agar masyarakat tidak hanya mengetahui keberadaan regulasi baru, tetapi juga memahami substansi pengaturannya.
“Kami ingin masyarakat tidak hanya mengetahui adanya UU Pelindungan Ketenagakerjaan, tetapi juga memahami substansi pengaturannya. Pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja perlu mengetahui hak, kewajiban, serta pelindungan yang diatur agar dapat menjadi acuan dalam dunia ketenagakerjaan dan dalam membangun hubungan kerja yang adil dan memberikan kepastian hukum,” ujar Yassierli melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Senin (9/11/2026).
Mengatur 313 Pasal dalam 23 Bab
UU Nomor 27 Tahun 2026 terdiri atas 313 pasal dan 23 bab yang mencakup berbagai aspek ketenagakerjaan. Materi pengaturannya dimulai dari ketentuan umum, landasan, asas dan tujuan, kesempatan serta perlakuan yang sama, hingga perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan.
Regulasi tersebut juga mengatur peningkatan produktivitas, pelatihan kerja, pemagangan, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, pelindungan tenaga kerja sektor informal, serta penggunaan tenaga kerja asing.
Pada aspek hubungan kerja, undang-undang ini memuat ketentuan mengenai hubungan pekerjaan tertentu, pelindungan pekerja, pengupahan, kesejahteraan, hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga dana cadangan pesangon.
Selain itu, terdapat pengaturan mengenai pembinaan, pengawasan ketenagakerjaan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
Sejumlah Materi Penting bagi Pekerja
Berdasarkan abstrak resmi peraturan yang tercatat dalam JDIH Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), UU Pelindungan Ketenagakerjaan memuat sejumlah materi yang menyesuaikan kebutuhan dan perkembangan hukum ketenagakerjaan.
Di antaranya, pelatihan kerja diperuntukkan bagi pencari kerja yang membutuhkan kompetensi, pekerja yang ingin meningkatkan kemampuan, maupun pekerja yang akan melakukan alih kompetensi.
Regulasi ini juga mengatur pelindungan bagi tenaga kerja sektor informal dan hubungan pekerjaan tertentu melalui jaminan sosial.
Hal lain yang menjadi perhatian adalah larangan bagi pemberi kerja untuk mensyaratkan atau menahan ijazah maupun dokumen pribadi pekerja sebagai jaminan dalam hubungan kerja.
Selain itu, terdapat pengaturan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), yakni paling lama dua tahun dan dapat diperpanjang dua kali dengan masing-masing perpanjangan paling lama satu tahun.
Materi-materi tersebut menjadi bagian dari substansi yang perlu dipahami pekerja maupun pemberi kerja agar pelaksanaan hubungan kerja berjalan sesuai ketentuan hukum.
Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi
Penyusunan UU Pelindungan Ketenagakerjaan juga berkaitan dengan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.
Regulasi ini disusun untuk menata kembali pengaturan ketenagakerjaan yang sebelumnya tersebar dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Rancangan undang-undang tersebut disetujui bersama oleh DPR RI dan pemerintah dalam Rapat Paripurna pada 6 Oktober 2026.
Selanjutnya, UU Nomor 27 Tahun 2026 disahkan Presiden Prabowo Subianto dan diundangkan pada 28 Oktober 2026. Berdasarkan data JDIH BPK, undang-undang tersebut mulai berlaku pada tanggal pengundangan.
Dalam catatan status peraturan, UU Nomor 13 Tahun 2003 dicabut, sedangkan ketentuan tertentu dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 juga dinyatakan tidak berlaku sebagaimana diatur dalam UU yang baru.
Menaker Tekankan Pelaksanaan oleh Seluruh Pemangku Kepentingan
Yassierli menegaskan, keberadaan undang-undang tidak cukup hanya diketahui dan dibaca. Seluruh pemangku kepentingan perlu memahami serta melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan.
“Melalui UU ini, kami ingin memastikan pelindungan ketenagakerjaan mencakup seluruh tahapan kehidupan kerja, mulai dari persiapan memasuki dunia kerja, peningkatan kompetensi, keselamatan dan kesehatan kerja, saat dalam hubungan kerja, hingga pekerja purna kerja,” ujarnya.
Dengan cakupan pengaturan tersebut, pemerintah berharap pelindungan ketenagakerjaan dapat diterapkan secara lebih menyeluruh, mulai dari tahap seseorang mempersiapkan diri memasuki dunia kerja hingga menyelesaikan masa kerjanya.
Masyarakat, khususnya pekerja dan pemberi kerja, dapat membaca serta mengunduh dokumen lengkap UU Nomor 27 Tahun 2026 melalui laman resmi JDIH Kementerian Sekretariat Negara di alamat:
https://jdih.setneg.go.id/detailperaturan?jns=UU&no=27&thn=2026
Akses terhadap dokumen resmi tersebut diharapkan membantu masyarakat memahami ketentuan hukum yang berlaku sekaligus menjadi rujukan dalam membangun hubungan kerja yang adil, transparan, dan memberikan kepastian hukum.
Komentar