JurnalPatroliNews | Tangerang – Kementerian Koperasi (Kemenkop) mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjelang tahap operasionalisasi secara luas. Pemerintah menargetkan sekitar 50 ribu bendahara KDKMP mengikuti pelatihan dan sertifikasi kompetensi hingga pertengahan Desember 2026.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan koperasi yang telah dibangun secara fisik tidak hanya memiliki gerai dan fasilitas usaha, tetapi juga didukung sistem administrasi serta pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi menegaskan bahwa bendahara memiliki posisi strategis dalam menjaga kesehatan keuangan sekaligus kepercayaan anggota koperasi.
Hal itu disampaikan saat mewakili Menteri Koperasi Ferry Juliantono dalam pembukaan Pelatihan dan Sertifikasi Bendahara KDKMP se-Provinsi Banten di Hotel Grand Serpong, Tangerang, Senin (9/11/2026).
Menurut Zabadi, tugas bendahara tidak sebatas mencatat pemasukan dan pengeluaran. Mereka juga harus memahami administrasi keuangan, menjaga transparansi, serta memastikan setiap transaksi dapat dipertanggungjawabkan.
“Kita melatih para manajer dan bendahara koperasi secara serentak sehingga kita harapkan sampai dengan pertengahan Desember ini kita sudah bisa melatih dan mensertifikasi kompetensi sekitar 50 ribu bendahara KDKMP,” kata Zabadi.
Operasionalisasi KDKMP Membutuhkan SDM Profesional
Zabadi menjelaskan, pembangunan fisik gerai KDKMP yang telah mencapai lebih dari 30 ribu unit menjadi salah satu tahapan penting dalam pengembangan program tersebut.
Namun, keberhasilan koperasi tidak cukup diukur dari jumlah bangunan, fasilitas, maupun kelembagaan yang telah dibentuk. Kemampuan pengurus menjalankan kegiatan usaha dan mengelola keuangan menjadi faktor penentu keberlanjutan koperasi.
Karena itu, Kemenkop memperluas pelatihan dan sertifikasi secara serentak di berbagai daerah, terutama bagi manajer dan bendahara yang memiliki tanggung jawab langsung dalam operasional koperasi.
“Perlu diketahui bahwa kita sudah memulai masa krusial terkait program KDKMP, yaitu operasionalisasi KDKMP, maka kita harus benar-benar menjadikan momentum ini sebagai awal untuk bekerja dengan sungguh-sungguh agar koperasi KDKMP bisa beroperasi dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Ia berharap program peningkatan kompetensi tersebut tidak berhenti pada penerbitan sertifikat. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh harus benar-benar diterapkan dalam kegiatan koperasi masing-masing.
Dengan demikian, standar pengelolaan keuangan dapat dibangun secara konsisten, sekaligus mengurangi risiko kesalahan administrasi dan pengelolaan dana yang tidak sesuai ketentuan.
Bendahara Jadi Penjaga Kepercayaan Anggota
Dalam pengelolaan koperasi, transparansi keuangan merupakan bagian penting dari hubungan antara pengurus dan anggota. Laporan keuangan yang tertib membantu anggota mengetahui bagaimana dana dikelola, digunakan, dan dikembangkan.
Zabadi menekankan bahwa koperasi yang kuat tidak cukup hanya memiliki kelembagaan dan modal. Kualitas sumber daya manusia harus menjadi perhatian utama, terutama dalam aspek pengetahuan, keterampilan, integritas, dan profesionalisme.
Pelatihan dan sertifikasi bendahara diharapkan dapat memperkuat kapasitas pengurus dalam menjalankan fungsi administrasi, pencatatan transaksi, penyusunan laporan, serta pertanggungjawaban keuangan.
Pendekatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya Kemenkop membangun KDKMP sebagai badan usaha yang dikelola secara profesional dan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi anggota maupun masyarakat.
Wagub Banten: KDKMP Harus Dorong Ekonomi Desa
Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah menyambut baik pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi bagi pengurus KDKMP di wilayahnya.
Menurut Dimyati, program KDKMP dapat menjadi salah satu instrumen untuk mengoptimalkan potensi dan sumber daya desa maupun kelurahan. Pengembangan koperasi diharapkan membuka peluang usaha, memperluas kesempatan kerja, dan memperkuat perekonomian masyarakat.
Ia mengapresiasi komitmen pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi yang memberikan kesempatan kepada para pengurus koperasi di Banten untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian pengelolaan organisasi.
“Tujuannya supaya terjadi pemerataan, keadilan dan kemandirian. (Melalui KDKMP) Ini akan tumbuh lapangan pekerjaan, meningkat pertumbuhan ekonomi di desa-desa dan kelurahan,” kata Dimyati.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten Agus Mintono serta Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Banten Hasbi Sidik.
Tantangan Berikutnya Memastikan Koperasi Benar-Benar Berjalan
Target sertifikasi 50 ribu bendahara menjadi bagian dari persiapan KDKMP memasuki tahap operasionalisasi. Namun, peningkatan kompetensi pengurus perlu diikuti penerapan tata kelola yang konsisten dalam kegiatan usaha sehari-hari.
Koperasi membutuhkan sistem pencatatan yang akurat, laporan keuangan yang terbuka kepada anggota, pengawasan internal, serta mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.
Keberhasilan program ini pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh banyaknya gerai yang selesai dibangun atau jumlah pengurus yang memperoleh sertifikat. Ukuran penting lainnya adalah kemampuan koperasi menjalankan usaha secara sehat, meningkatkan kesejahteraan anggota, dan menciptakan aktivitas ekonomi produktif di desa maupun kelurahan.
Melalui pelatihan dan sertifikasi tersebut, Kemenkop berharap KDKMP dapat berkembang menjadi lembaga ekonomi masyarakat yang profesional, transparan, mandiri, dan berkelanjutan.
Komentar