JurnalPatroliNews | Jakarta – Kepergian jurnalis senior sekaligus politikus PDI Perjuangan, Panda Nababan, meninggalkan catatan panjang tentang perjalanan pers dan politik Indonesia. Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, mengenang Panda sebagai sosok yang berani menyampaikan kritik terbuka terhadap kekuasaan, terutama pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Dalam refleksinya berjudul “Mengenang Panda vs Jokowi”, Didik menyoroti keberanian Panda dalam menyampaikan koreksi terhadap praktik kekuasaan yang menurutnya semakin menjauh dari prinsip demokrasi dan mekanisme pengawasan.
Bagi Didik, keberadaan figur yang berani mengkritik penguasa menjadi penting ketika fungsi kontrol dari lingkungan politik dan kelembagaan dinilai tidak berjalan optimal.
“Hanya Panda Nababan, yang berani lantang membongkar perilaku Jokowi di dalam partai dan pemerintahan. Itu semua dilakukan secara terbuka dan ‘blak-blakan’ ketika hampir semua politisi takut terhadap kekuasaan Jokowi,” tulis Didik.
Didik mengakui dirinya tidak memiliki hubungan persahabatan dekat dengan Panda. Namun, perjalanan keduanya beberapa kali bersinggungan melalui dunia jurnalistik dan kegiatan intelektual.
Panda dikenal memiliki perjalanan panjang di industri pers nasional. Ia pernah menjadi wartawan Warta Harian pada 1969–1970, kemudian redaktur Sinar Harapan pada 1970–1987. Kariernya berlanjut sebagai Wakil Pemimpin Umum Harian Prioritas pada 1987–1988 dan Kepala Litbang Media Indonesia pada 1988–1989.
Pada 1990–1999, Panda menjabat Wakil Pemimpin Umum Majalah Forum Keadilan. Dalam periode tersebut, Didik juga aktif menulis sebagai kolumnis di sejumlah media, termasuk majalah yang sama.
Menurut Didik, pengalaman Panda di dunia pers berlangsung ketika kebebasan media masih menghadapi tekanan kuat dari pemerintah. Dalam situasi tersebut, keberadaan jurnalis yang kritis dan media independen menjadi bagian penting dalam menjaga ruang demokrasi.
Dari Dunia Pers ke Panggung Politik
Perjalanan Panda tidak berhenti di dunia jurnalistik. Ia kemudian memasuki arena politik dan menjadi salah satu tokoh senior PDI Perjuangan.
Panda bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia pada 1993. Ketika terjadi konflik internal partai pada 1998, ia berada di barisan pendukung Megawati Soekarnoputri. Setelah reformasi, ia melanjutkan kiprahnya sebagai anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan.
Didik menyoroti peran Panda dalam dinamika politik partai, terutama ketika hubungan Megawati dan Jokowi menjadi perhatian publik menjelang dan setelah Pemilu 2024.
Dalam pandangan Didik, Panda berada di pihak Megawati dan secara terbuka mengkritik sejumlah manuver politik Jokowi. Salah satu isu yang disorot adalah wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
“Di situ Panda bersama Megawati menghadang Jokowi yang berusaha untuk merancang berkuasa tiga periode,” tulis Didik.
Pernyataan tersebut merupakan penilaian Didik mengenai dinamika politik pada masa itu. Wacana masa jabatan presiden tiga periode sendiri menjadi perdebatan politik dan konstitusional, tetapi tidak dapat disimpulkan sebagai agenda yang terbukti dijalankan oleh seseorang hanya berdasarkan pandangan seorang pengamat.
Selain persoalan masa jabatan presiden, Didik juga mengingat kritik Panda terhadap pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Panda mempertanyakan pengalaman dan kapasitas politik Gibran untuk mengikuti kontestasi tersebut.
Bagi Didik, sikap tersebut memperlihatkan bahwa Panda tidak segan menyampaikan pandangan berbeda meskipun berhadapan dengan tokoh yang memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan.
Kritik terhadap Konsentrasi Kekuasaan
Dalam refleksinya, Didik menilai salah satu persoalan penting pada masa pemerintahan Jokowi adalah melemahnya mekanisme check and balances atau pengawasan dan keseimbangan antarlembaga negara.
Ia berpandangan, fungsi kontrol yang seharusnya dijalankan partai politik, parlemen, dan institusi demokrasi lainnya tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya.
“Di pemerintahan tidak ada sama sekali check and balances karena di periode kedua Jokowi sudah tampil sebagai figur yang otoriter. Wajahnya lugu tetapi perilakunya menindas dan demokrasi di bawahnya mengalami regresi dan pelemahan yang semakin rapuh,” tulis Didik.
Pandangan tersebut merupakan kritik politik Didik terhadap kepemimpinan Jokowi. Penilaian mengenai kualitas demokrasi dan konsentrasi kekuasaan memang perlu ditempatkan dalam ruang perdebatan publik, dengan mempertimbangkan pula data kelembagaan, kebijakan, serta pandangan dari berbagai pihak.
Didik menilai, keberanian Panda menyampaikan kritik menjadi pengingat bahwa demokrasi membutuhkan lebih dari sekadar pemilihan umum. Demokrasi juga memerlukan pengawasan terhadap pemerintah, kebebasan menyampaikan pendapat, dan keberanian mengoreksi penyelenggara kekuasaan.
Warisan Sikap Kritis Panda Nababan
Kepergian Panda Nababan menutup perjalanan panjang seorang tokoh yang pernah berada di ruang redaksi sekaligus parlemen. Pengalaman jurnalistik dan politiknya membuat Panda memiliki perspektif yang bersinggungan dengan berbagai fase perubahan demokrasi Indonesia.
Bagi Didik, Panda bukan hanya jurnalis senior yang kemudian menjadi politikus, melainkan figur yang memperlihatkan pentingnya keberanian menyampaikan kritik ketika kekuasaan dinilai berjalan terlalu dominan.
Refleksi tersebut sekaligus membuka kembali diskusi mengenai fungsi pers, partai politik, parlemen, dan masyarakat sipil sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dalam sistem demokrasi.
Pada akhirnya, warisan yang disoroti Didik dari perjalanan Panda adalah pentingnya keberadaan suara kritis di tengah kekuasaan. Sebab, demokrasi tidak hanya membutuhkan pemimpin yang kuat, tetapi juga institusi dan warga negara yang memiliki ruang untuk mengawasi serta mengoreksi jalannya pemerintahan.
Komentar