JurnalPatroliNews | Malang – Penanganan dugaan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Negeri Malang (UM) kembali menjadi sorotan. Setelah muncul laporan dugaan percobaan pemerkosaan terhadap seorang mahasiswi baru, kini perhatian publik tertuju pada pengaduan lain yang disampaikan melalui media sosial.
Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Malang mendesak pihak kampus mengedepankan perspektif korban, memastikan proses pemeriksaan objektif, serta memperkuat sistem pencegahan agar lingkungan perguruan tinggi tetap aman.
Sorotan terbaru bermula dari unggahan akun TikTok @yuempekaadapelehan pada 18 Oktober 2026. Dalam unggahan tersebut, pemilik akun menyampaikan pengaduan mengenai dugaan pelecehan seksual yang disebut melibatkan seorang mahasiswa UM.
Pengunggah menyatakan bahwa penyampaian aduan itu bukan bertujuan menciptakan kegaduhan atau merusak nama baik seseorang. Ia berharap pihak kampus menindaklanjuti informasi tersebut secara serius, objektif, dan sesuai prosedur yang berlaku.
Namun, dugaan dalam unggahan media sosial tersebut masih memerlukan verifikasi. Hingga informasi ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari pihak UM mengenai hasil pemeriksaan ataupun status penanganan pengaduan terbaru tersebut.
Persoalan ini menambah perhatian terhadap upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Berdasarkan data yang disebut berasal dari Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (PPK) UM, tercatat 44 kasus pelecehan seksual dan kekerasan di lingkungan kampus selama Januari hingga Oktober 2026. Angka tersebut perlu dibaca sesuai kategori dan metode pencatatan yang digunakan Satgas.
LIRA: Penanganan Harus Berperspektif Korban
Bupati LIRA Kabupaten Malang, Wiwid Tuhu, S.H., M.H., yang juga menjadi kuasa hukum korban dalam salah satu perkara dugaan kekerasan seksual di UM, menilai perlindungan terhadap korban harus menjadi bagian utama dari penanganan setiap laporan.
Menurut Wiwid, kampus tidak cukup hanya menyatakan telah memiliki mekanisme pengaduan. Institusi juga harus memastikan korban memperoleh perlindungan, pendampingan, dan kepastian proses penanganan.
“Perspektif korban itu penting. Artinya, kita harus melihat dari sudut pandang bagaimana korban mendapatkan haknya, mendapatkan perlindungan, dan mendapatkan jaminan bahwa permasalahan serupa tidak akan terulang kepada dirinya maupun kepada orang lain,” tegas Wiwid.
Ia menilai, penanganan perkara tidak semestinya lebih berorientasi pada upaya menjaga reputasi institusi daripada menjamin keamanan sivitas akademika.
“UM tidak aman, karena yang seharusnya menjaga dan memberikan jaminan ternyata gagap di dalam menjaga dan menjamin,” ujarnya.
Pernyataan tersebut merupakan kritik Wiwid terhadap sistem perlindungan dan respons kampus. Di sisi lain, setiap pengaduan tetap harus diperiksa berdasarkan bukti, keterangan para pihak, dan prosedur yang berlaku.
Kasus Sebelumnya Masih Menjadi Perhatian
Kritik LIRA juga berkaitan dengan laporan dugaan percobaan pemerkosaan yang menimpa mahasiswi baru berinisial AR (18), pada 25 Agustus 2026. Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi di sebuah rumah kos di kawasan Jalan Bendungan Sigura-gura, Malang.
Dalam laporan yang disampaikan sebelumnya, seorang mahasiswa senior berinisial ARH (22) disebut sebagai terduga pelaku. Status dan perkembangan penanganan perkara tersebut perlu merujuk pada keterangan resmi kepolisian.
Wiwid sebelumnya menyatakan bahwa perkara itu telah dilaporkan sejak Agustus 2026, tetapi hingga Oktober pihaknya belum memperoleh informasi mengenai penetapan tersangka.
“Kasus ini sudah kami laporkan Agustus 2026 lalu dan sampai kini belum ada penetapan tersangka,” ungkap Wiwid dalam keterangannya sebelumnya.
Ia bersama LIRA juga mendorong adanya komunikasi dengan Satgas PPK UM untuk meminta penjelasan mengenai perkembangan penanganan laporan serta langkah perlindungan terhadap korban.
Menurut keterangan pendamping korban yang disampaikan dalam laporan sebelumnya, korban masih mengalami trauma dan menghadapi kesulitan beraktivitas di lingkungan kampus karena khawatir berpapasan dengan terduga pelaku.
Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya langkah perlindungan yang mempertimbangkan kebutuhan korban, termasuk pengaturan akses dan aktivitas di lingkungan kampus tanpa mengabaikan asas praduga tak bersalah bagi pihak yang dilaporkan.
Satgas PPK UM Sebut Penanganan Berjalan
Sebelumnya, Ketua Satgas PPK UM, Prof. Dr. Eddy Sutadji, M.Pd., menyampaikan bahwa Satgas telah mengambil langkah setelah menerima laporan melalui kanal pengaduan resmi.
Menurut Eddy, proses penanganan dilakukan dengan menggali informasi dan menelaah bukti untuk memperoleh gambaran yang utuh. Satgas juga menyatakan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan objektivitas.
“Langkah yang telah dilakukan antara lain mengonfirmasi kondisi dan kebutuhan pelapor, termasuk dukungan keamanan serta pendampingan psikologis,” kata Eddy dalam keterangan sebelumnya.
Keterangan tersebut menunjukkan bahwa Satgas menyatakan telah melakukan langkah awal penanganan. Namun, perkembangan proses, bentuk perlindungan yang diberikan, serta tindak lanjut terhadap laporan tetap perlu disampaikan secara transparan dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas dan informasi pribadi korban.
Kampus Diminta Memperkuat Pencegahan
Wiwid menilai, penanganan kekerasan seksual tidak boleh berhenti pada penyelesaian laporan secara individual. Kampus juga perlu mengevaluasi sistem pencegahan, mekanisme pengaduan, pendampingan psikologis, serta perlindungan terhadap mahasiswa yang melaporkan dugaan kekerasan.
Ia juga mendorong UM memastikan tidak ada ruang bagi tindakan kekerasan seksual di lingkungan sivitas akademika. Setiap laporan harus diperiksa secara profesional, sementara pihak yang terbukti melakukan pelanggaran harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh klarifikasi resmi dari Universitas Negeri Malang mengenai pengaduan terbaru yang beredar melalui TikTok. Upaya konfirmasi kepada pihak kampus sebagaimana disampaikan dalam laporan sumber belum mendapatkan tanggapan.
JurnalPatroliNews membuka ruang bagi pihak UM, Satgas PPK, maupun pihak yang disebut dalam pengaduan untuk menyampaikan klarifikasi dan penjelasan. Hak jawab serta keterangan dari seluruh pihak diperlukan agar persoalan ini dapat diberitakan secara berimbang.
Persoalan ini menjadi pengingat bahwa keamanan kampus tidak cukup dibangun melalui aturan tertulis dan keberadaan satuan tugas. Kepercayaan mahasiswa juga ditentukan oleh kecepatan respons, kualitas pendampingan, transparansi prosedur, serta kesungguhan institusi mencegah kekerasan dan melindungi setiap warga kampus.
Komentar