JurnalPatroliNews | Yogyakarta – Universitas Gadjah Mada (UGM) akhirnya menyampaikan sikap resmi menyusul kericuhan yang terjadi di Yogyakarta dan meluas hingga kawasan Bundaran UGM, Rabu (11/11/2026) pagi.
Melalui pernyataan resmi yang dipublikasikan di laman universitas, UGM menegaskan komitmennya menjaga kebebasan berpendapat, nilai-nilai demokrasi, serta perlindungan hak asasi manusia dalam menyikapi aksi penyampaian aspirasi pada 10 November 2026.
Pernyataan tersebut ditandatangani Rektor UGM, Prof. dr. Ova Emilia, Ph.D. Salah satu perhatian utama kampus adalah adanya laporan mengenai mahasiswa yang diamankan aparat dalam rangkaian peristiwa tersebut.
UGM menyatakan tengah melakukan pendataan dan penelusuran untuk memastikan keberadaan serta kondisi mahasiswa yang terdampak. Universitas juga mengaku berkoordinasi dengan pihak terkait guna memastikan kebutuhan pendampingan dapat diberikan.
“Sehubungan dengan adanya laporan mengenai mahasiswa yang diamankan oleh aparat dalam peristiwa tersebut, UGM tengah melakukan pendataan, penelusuran keberadaan, serta verifikasi kondisi mahasiswa yang terdampak,” demikian pernyataan resmi UGM.
UGM Siapkan Pendampingan Hukum
UGM menegaskan tidak akan mengabaikan apabila terdapat mahasiswa yang ditangkap atau diamankan aparat. Kampus menyatakan akan mengupayakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan hak-hak mahasiswa tetap terpenuhi, termasuk melalui pendampingan hukum dan koordinasi dengan pihak berwenang.
Sikap tersebut menjadi perhatian di tengah proses pemeriksaan terhadap orang-orang yang diamankan dalam kericuhan di sejumlah titik Yogyakarta.
UGM juga menegaskan penolakannya terhadap segala bentuk kekerasan, baik yang terjadi dalam penyampaian aspirasi maupun dalam proses pengamanan aksi.
Universitas mengingatkan bahwa tindakan pengamanan oleh aparat harus berlandaskan ketentuan hukum, mengedepankan prinsip legalitas dan proporsionalitas, serta menghormati hak asasi manusia.
Kampus Tegaskan Kebebasan Berpendapat
Dalam pernyataannya, UGM memandang kebebasan menyampaikan pendapat secara damai sebagai bagian penting dari kehidupan demokrasi sekaligus hak konstitusional setiap warga negara, termasuk mahasiswa.
Sebagai institusi pendidikan tinggi, UGM menyatakan berkewajiban menjaga ruang akademik yang terbuka, kritis, dan demokratis. Partisipasi mahasiswa dalam kehidupan publik juga disebut sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang harus dihormati.
UGM menilai universitas tidak cukup hanya mengakui kebebasan berpendapat, tetapi juga harus memastikan adanya perlindungan terhadap warga kampus yang menggunakan hak tersebut.
“Kampus harus tetap menjadi ruang aman bagi kebebasan berpikir, berekspresi, dan menyampaikan kritik,” tegas pernyataan itu.
UGM juga menekankan bahwa perbedaan pendapat dan kritik harus dapat disampaikan secara damai tanpa ancaman kekerasan.
Menunggu Kepastian Kondisi Mahasiswa
Pernyataan UGM muncul setelah Polda DIY menyebut kericuhan bergerak dari kawasan DPRD DIY, Malioboro, dan Tugu Yogyakarta hingga Bundaran UGM. Kepolisian juga menyampaikan bahwa total 154 orang telah diamankan dalam rangkaian penanganan peristiwa tersebut.
Namun, jumlah orang yang diamankan tidak serta-merta menunjukkan seluruhnya merupakan pelaku tindak kekerasan. Peran dan status hukum masing-masing tetap harus ditentukan melalui pemeriksaan berdasarkan bukti.
UGM menyatakan akan terus melakukan langkah yang diperlukan untuk melindungi mahasiswa dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi.
Kini, perhatian tidak hanya tertuju pada pengungkapan penyebab kericuhan, tetapi juga pada kepastian keberadaan, kondisi, serta pemenuhan hak mahasiswa yang dilaporkan ikut diamankan dalam peristiwa tersebut.
Komentar