JurnalPatroliNews | Jakarta – Penyitaan 44 aset tanah dan bangunan senilai Rp286,27 miliar menjadi langkah terbaru Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri dalam mengusut dugaan korupsi pembiayaan kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) kepada PT DST dan PT MIF periode 2012–2016.
Penyitaan tersebut dilakukan untuk mengamankan aset yang diduga berkaitan dengan perkara sekaligus mendukung upaya pemulihan kerugian negara. Namun, Polri menegaskan bahwa nilai Rp286,27 miliar merupakan taksiran nilai aset yang disita, bukan jumlah kerugian negara yang telah berhasil dikembalikan.
Kabag Ops Kortastipidkor Polri, Kombes Pol Yusuf Afandi, mengatakan penyidik telah melakukan penyitaan dan pemasangan plang pada sejumlah objek sejak pekan lalu hingga Kamis (12/11/2026).
“Kortastipidkor Polri telah menyita 44 objek berupa tanah dan bangunan dengan total nilai sekitar Rp286,27 miliar,” kata Yusuf dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).
Sebaran aset tersebut meliputi satu objek di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, 38 objek di Sumatera Selatan, dua objek di Jakarta Selatan, satu objek di Kota Tangerang, serta dua objek di Depok.
Menurut Yusuf, pemasangan plang dilakukan untuk memberikan penanda bahwa objek tersebut telah berstatus sebagai aset sitaan penyidik. Langkah ini juga bertujuan mengamankan aset selama proses hukum berlangsung.
“Pemasangan plang menandai status sitaan aset. Penyitaan dilakukan untuk mengamankan aset selama proses hukum. Nilai Rp286,27 miliar tadi adalah nilai aset yang disita, adapun pemulihan kerugian negara akan mengikuti proses hukum perkara ini,” ujarnya.
Enam Orang Telah Ditetapkan sebagai Tersangka
Dalam penyidikan perkara dugaan korupsi pembiayaan LPEI tersebut, Kortastipidkor Polri telah menetapkan enam orang sebagai tersangka.
Mereka masing-masing berinisial FH, Relationship Manager Divisi Pembiayaan UKM LPEI periode 2011–2018; NH, Kepala Departemen Pembiayaan UKM LPEI periode 2012–2018; serta DSD, Kepala Divisi Pembiayaan UKM LPEI.
Tiga tersangka lainnya adalah IS, Direktur Pelaksana III LPEI periode 2013–2016; AS, Direktur Pelaksana IV LPEI; dan DM, Direktur Utama PT MIF periode 2014–2022.
Keenam orang tersebut diduga memiliki keterkaitan dengan proses pemberian pembiayaan kepada PT DST dan PT MIF selama periode 2012–2016.
Penyidik menduga penyaluran pembiayaan dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah pemeriksaan dokumen serta jaminan yang menjadi persyaratan pencairan pembiayaan.
“Penyidik menduga dokumen dan jaminan yang menjadi syarat pencairan tidak diperiksa dengan baik. Pada akhirnya, perusahaan tersebut tidak melakukan pembayaran kepada LPEI,” tegas Yusuf.
Akibat dugaan penyimpangan dalam proses pembiayaan tersebut, penyidik memperkirakan kerugian negara mencapai USD43.617.739,13.
Nilai tersebut menjadi salah satu komponen penting dalam proses pembuktian perkara. Penyidik masih harus menelusuri alur pembiayaan, dokumen pendukung, jaminan, serta hubungan antara para pihak yang terlibat untuk memastikan konstruksi perkara berdasarkan alat bukti.
Penyidik Masih Menelusuri Aset Lain
Penyitaan 44 objek tanah dan bangunan belum menghentikan upaya penelusuran aset. Kortastipidkor Polri menyatakan masih mengembangkan penyidikan untuk mencari aset lain yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Langkah penelusuran ini diperlukan agar aset yang berhubungan dengan dugaan tindak pidana dapat diamankan sesuai ketentuan hukum. Meski demikian, status penyitaan tidak serta-merta berarti seluruh nilai aset tersebut dapat langsung diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian negara.
Proses hukum tetap harus berjalan, termasuk pembuktian dugaan tindak pidana, penilaian terhadap aset, serta penetapan mekanisme pemulihan kerugian negara sesuai ketentuan yang berlaku.
Polri juga menegaskan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap keenam tersangka. Dengan demikian, penetapan tersangka dan penyitaan aset merupakan bagian dari proses penyidikan, bukan putusan yang menyatakan seseorang telah terbukti bersalah.
LPEI Hormati Proses Hukum dan Tegaskan Transformasi Kelembagaan
Menanggapi penyidikan tersebut, LPEI menyatakan menghormati dan mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan Polri. Lembaga itu menegaskan pembiayaan yang menjadi objek perkara merupakan penyaluran pada masa lampau.
Dalam keterangan resminya, LPEI menyampaikan bahwa lembaga telah mengalokasikan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang dinilai memadai sehingga kinerja lembaga saat ini tetap terkendali.
LPEI juga menyebut telah dan sedang menjalankan berbagai langkah strategis serta transformasi kelembagaan dalam lima tahun terakhir. Langkah tersebut mencakup penguatan manajemen risiko, tata kelola, pengawasan internal, serta penerapan prinsip kehati-hatian atau prudential norms.
LPEI menegaskan komitmennya untuk menjalankan tata kelola lembaga yang baik, menjaga integritas dalam aktivitas operasional, serta bekerja secara profesional dalam menjalankan mandat mendukung ekspor nasional yang berkelanjutan.
Pernyataan LPEI tersebut menjadi bagian dari respons kelembagaan atas proses hukum yang sedang berjalan. Sementara itu, penyidik Kortastipidkor Polri masih melanjutkan pengembangan perkara, termasuk penelusuran aset yang diduga terkait dengan pembiayaan bermasalah tersebut.
Penyidikan diharapkan dapat mengungkap secara terang proses pemberian pembiayaan, pihak-pihak yang bertanggung jawab berdasarkan alat bukti, serta langkah pemulihan kerugian negara sesuai ketentuan hukum.
Catatan penting: Nilai aset sitaan Rp286,27 miliar dan dugaan kerugian negara sebesar USD43.617.739,13 merupakan dua angka dengan pengertian berbeda. Keduanya tidak dapat disamakan tanpa hasil penghitungan dan proses hukum lebih lanjut.
Komentar