JurnalPatroliNews | Jakarta – Presiden Prabowo Subianto membuka peluang menggelar pertemuan dengan partai-partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus untuk membahas pengisian jabatan Wakil Presiden setelah Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pengunduran dirinya.
Rencana tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, seusai menghadiri pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Menurut Yusril, Presiden kemungkinan akan mengundang partai-partai politik yang sebelumnya menjadi bagian dari koalisi pengusung pasangan Prabowo-Gibran dalam Pemilihan Presiden 2024.
Jumlah partai yang dimaksud diperkirakan sekitar 10 partai, termasuk partai yang memiliki kursi di parlemen maupun partai nonparlemen.
“Mungkin beliau (Presiden) akan mengadakan rapat dengan partai-partai koalisi yang dahulu mencalonkan beliau dalam Pilpres tahun 2024. Kalau tidak salah ada 10 partai pada waktu itu, baik partai parlemen maupun partai nonparlemen, karena yang digunakan pada waktu itu adalah suara pemilih, bukan kursi dan diserahkanlah kepada beliau,” kata Yusril.
Rencana konsultasi politik tersebut menjadi salah satu tahapan yang berpotensi ditempuh Prabowo sebelum menentukan dua nama calon Wakil Presiden yang akan disampaikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Prabowo Memiliki Kewenangan Mengajukan Dua Nama
Yusril menegaskan bahwa keputusan mengenai dua kandidat pengganti Gibran sepenuhnya berada dalam kewenangan Presiden sesuai mekanisme konstitusi.
Pertemuan dengan partai politik dapat menjadi ruang konsultasi untuk mendengarkan pandangan dan aspirasi para mitra koalisi. Namun, proses tersebut tidak mengubah kewenangan Presiden dalam menentukan dua nama yang akan diajukan kepada MPR.
“Proses apa yang akan ditempuh oleh Presiden, itu sepenuhnya kewenangan beliau. Beliau bisa berkonsultasi dengan siapa saja, atau juga tidak berkonsultasi juga tidak apa-apa. Beliau juga bisa berunding dengan partai-partai koalisi,” jelas Yusril.
Dengan demikian, pembicaraan bersama partai koalisi merupakan salah satu pilihan politik yang dapat dilakukan Presiden sebelum proses pengajuan kandidat memasuki tahapan kelembagaan.
Yusril juga menegaskan bahwa seluruh proses harus tetap mengacu pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
MPR Siapkan Proses Administrasi
Mengenai jadwal pertemuan Presiden dengan partai-partai koalisi, Yusril mengaku belum mengetahui waktu pelaksanaannya.
Ia menjelaskan bahwa MPR terlebih dahulu membutuhkan waktu sekitar tiga hari untuk menggelar rapat dan mempersiapkan proses administrasi terkait pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong.
Setelah tahapan tersebut, MPR akan menyampaikan surat resmi kepada Presiden sebagai bagian dari proses konstitusional.
Yusril menyebut, setelah menerima surat tersebut, Presiden memiliki waktu 14 hari untuk menyerahkan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR.
“Prinsipnya disepakati bahwa setelah surat diterima itu diperlukan waktu 14 hari untuk Presiden menyerahkan calon Wakil Presiden kepada MPR,” ujarnya.
Sementara itu, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat dalam waktu 60 hari.
Ketentuan tersebut menjadi dasar konstitusional dalam proses pengisian jabatan Wakil Presiden. Adapun tahapan administrasi dan komunikasi antara Presiden dengan MPR menjadi bagian dari persiapan pelaksanaan mekanisme tersebut.
UU MD3 Mengatur Asal Partai Calon Wapres
Selain UUD 1945, Yusril mengingatkan bahwa proses pencalonan juga harus memperhatikan ketentuan UU MD3.
Dalam penjelasan Pasal 4 huruf e UU MD3, pengusulan dua calon Wakil Presiden kepada MPR merupakan prakarsa Presiden. Calon tersebut berasal dari satu partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan sebelumnya.
Ketentuan ini menjadi salah satu dasar hukum yang perlu diperhatikan dalam menentukan kandidat pengganti Gibran.
Karena itu, pembicaraan dengan partai-partai yang dahulu mengusung Prabowo-Gibran dapat menjadi bagian dari proses konsultasi politik sebelum Presiden menyampaikan dua nama kepada MPR.
Nama Yusril Masuk Spekulasi Kandidat
Dalam perkembangan dinamika politik tersebut, nama Yusril Ihza Mahendra turut disebut-sebut sebagai salah satu figur yang berpeluang mengisi posisi Wakil Presiden.
Namun, Yusril tidak memberikan tanggapan khusus mengenai spekulasi tersebut. Ia memilih menyerahkan seluruh keputusan kepada Presiden Prabowo.
“Pada akhirnya semua kita serahkan kepada Bapak Presiden, kita percaya beliau punya kebijaksanaan, punya insting politik yang baik, dan punya gambaran juga yang baik tentang siapa yang akan membantu beliau sebagai Wakil Presiden,” pungkasnya.
Pernyataan Yusril menunjukkan bahwa proses pengisian jabatan Wakil Presiden masih berada dalam tahapan persiapan. Belum ada dua nama resmi yang diumumkan Presiden untuk diajukan kepada MPR.
Perhatian publik kini tertuju pada kemungkinan konsultasi Prabowo dengan partai-partai koalisi serta tahapan konstitusional yang harus dilalui sebelum MPR memilih Wakil Presiden pengganti Gibran.
Keputusan akhir nantinya tidak hanya menjadi bagian dari dinamika politik koalisi, tetapi juga harus mengikuti ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Komentar