JurnalPatroliNews | Tangerang – Koperasi untuk kesejahteraan petani dan kemandirian pangan menjadi salah satu strategi yang didorong Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah dalam memperkuat ekosistem pangan nasional. Menurutnya, petani tidak boleh hanya ditempatkan sebagai produsen bahan pangan, tetapi juga harus memperoleh peran dalam seluruh rantai nilai, mulai dari produksi, pengolahan, penyimpanan, distribusi, hingga pemasaran.
Gagasan tersebut disampaikan Farida saat menjadi pembicara utama dalam Forum Kebijakan Innovation for Food Security and Sustainability Expo and Forum (INNOFOOD) 2026 yang diselenggarakan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di Tangerang, Jumat (13/11/2026).
Dalam forum bertajuk “Transformasi Koperasi sebagai Penggerak Ekosistem Usaha dan Kemandirian Protein Hewani Nasional” itu, Farida menekankan bahwa peningkatan produksi pertanian harus diikuti penguatan posisi petani dalam rantai pasok pascapanen.
“Petani harus masuk rantai pasok pasca-panen,” kata Farida.
Ia mengapresiasi langkah HKTI yang dinilai tidak hanya memperhatikan peningkatan produksi pertanian, tetapi juga mendorong petani terlibat dalam pengolahan dan pemasaran hasil produksi.
Menurut Farida, persoalan pangan tidak berhenti ketika hasil panen berhasil diperoleh. Proses setelah panen justru menentukan bagaimana nilai ekonomi produk dapat meningkat dan keuntungan yang lebih besar bisa dinikmati petani.
“Pangan itu bukan sekadar urusan petani saja. Mulai dari sawah sampai ke meja makan. Petani harus ikut di seluruh proses itu, bukan berhenti saat panen selesai,” ujarnya.
Regenerasi petani menjadi tantangan ketahanan pangan
Dalam pemaparannya, Farida juga menyoroti tantangan regenerasi tenaga kerja di sektor pertanian.
Ia mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menurutnya menunjukkan sekitar 70 persen petani Indonesia berasal dari kelompok Generasi X dan Baby Boomer atau berusia 50 tahun ke atas.
Kondisi tersebut, kata dia, perlu menjadi perhatian bersama. Tanpa langkah strategis untuk menarik keterlibatan generasi muda, sektor pertanian berisiko menghadapi persoalan regenerasi yang dapat memengaruhi keberlanjutan produksi pangan nasional.
Tantangan tersebut tidak cukup dijawab dengan mendorong masyarakat untuk bertani. Petani juga membutuhkan kepastian pasar, akses pembiayaan, dukungan teknologi, serta peluang memperoleh pendapatan yang layak.
Karena itu, Farida menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, organisasi petani, koperasi, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan.
“Ini semua harus bergandengan tangan memajukan sektor pertanian kita,” tegasnya.
Koperasi Merah Putih didorong menjadi pusat ekonomi desa
Farida menjelaskan bahwa kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), yang menjadi salah satu program pemerintah Presiden Prabowo Subianto, diarahkan untuk memperkuat kemampuan desa dalam mengelola potensi ekonominya sendiri.
Melalui koperasi, desa diharapkan memiliki ruang untuk mengembangkan kegiatan ekonomi secara terintegrasi. Prosesnya tidak hanya mencakup penanaman dan panen, tetapi juga pengolahan, penyimpanan, serta pemasaran hasil produksi.
Dengan pola tersebut, nilai tambah dan peluang kerja diharapkan dapat tumbuh di tingkat desa, bukan hanya terkonsentrasi di pusat-pusat perkotaan.
Menurut Farida, koperasi dapat membantu mengatasi sejumlah persoalan yang selama ini dihadapi pelaku usaha pertanian, terutama terkait permodalan, akses pasar, dan pengolahan hasil produksi.
Kekuatan kolektif koperasi memungkinkan petani memperluas jangkauan pemasaran, memperkuat posisi tawar, serta mengembangkan produk bernilai tambah melalui pengolahan di tingkat lokal.
Dengan demikian, koperasi diharapkan tidak sekadar menjadi tempat berkumpulnya anggota atau menghimpun hasil panen, tetapi berkembang menjadi lembaga ekonomi yang mampu menghubungkan petani dengan pasar.
“Tujuan akhirnya sederhana. Kita bisa memproduksi pangan sendiri, mengelolanya sendiri, dan kesejahteraannya dinikmati oleh masyarakat kita sendiri. Itulah kemandirian pangan yang sesungguhnya,” ujar Farida.
HKTI dorong integrasi rantai pasok pangan
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional HKTI Abdul Kadir Karding menilai KDKMP memiliki potensi menjadi simpul kegiatan ekonomi di tingkat desa.
Menurutnya, koperasi dapat menjalankan fungsi lebih luas daripada sekadar mengumpulkan hasil produksi. Koperasi juga berpotensi mengelola persediaan, memperkuat distribusi, dan menghubungkan produsen seperti petani serta nelayan secara lebih langsung dengan pasar.
Melalui program HKTI Coaching Ecosystem, pihaknya mendorong integrasi mata rantai pangan dari hulu hingga hilir.
Rantai tersebut mencakup produksi, pengolahan, penyimpanan berpendingin atau cold storage, transportasi, pemasaran, hingga penyerapan hasil produksi.
“Melalui program HKTI Coaching Ecosystem, kami mendorong integrasi seluruh mata rantai pangan. Mulai dari produksi, pengolahan, penyimpanan berpendingin, transportasi, hingga pemasaran dan penyerapan hasil produksi,” terang Karding.
Pendekatan terintegrasi tersebut diharapkan dapat mengurangi hambatan distribusi, menjaga kualitas produk, dan memperluas peluang pasar bagi petani, peternak, serta nelayan.
UMKM pangan didorong masuk program prioritas
Sementara itu, Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting menekankan pentingnya keterlibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pangan dalam berbagai program prioritas nasional.
Ia mendorong agar pelaku UMKM lokal memiliki kesempatan berpartisipasi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun pengembangan KDKMP.
Keterlibatan tersebut dinilai dapat membuka pasar bagi produk pangan lokal sekaligus memperluas manfaat ekonomi program pemerintah hingga ke tingkat akar rumput.
“Jejaring dan kolaborasi adalah kunci. Baik antara Pemerintah, dunia usaha, maupun sesama pelaku usaha. Semakin terhubung, semakin kuat kita menghadapi tantangan dan memperluas peluang,” kata Loto.
Forum INNOFOOD 2026 mempertemukan unsur pemerintah, organisasi petani, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan sektor pangan untuk membahas penguatan ekosistem produksi serta distribusi pangan nasional.
Kegiatan yang diselenggarakan HKTI pada 11–14 November 2026 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE), PIK 2, Tangerang, tersebut menjadi ruang kolaborasi untuk memperluas inovasi dan peluang usaha di sektor pangan.
Penguatan koperasi, keterlibatan UMKM, dan integrasi rantai pasok menjadi sejumlah pendekatan yang dibahas dalam forum tersebut.
Pada akhirnya, upaya membangun kemandirian pangan tidak hanya ditentukan oleh besarnya produksi, tetapi juga oleh kemampuan petani dan pelaku usaha lokal mengelola hasil produksi serta memperoleh nilai ekonomi yang adil. Koperasi diharapkan dapat menjadi salah satu penghubung penting agar manfaat kegiatan ekonomi pangan semakin dirasakan masyarakat desa.
Komentar