Oleh: Andre Vincent Wenas
Tak disangkal lagi Gibran, Jokowi dan PSI (Kaesang) adalah trio yang sedang memberi warna tegas pada perpolitikan nasional kontemporer.
Begitu realisme politik yang dibaca oleh status-quo yang kerap dijuluki para oligarki-hitam yang sedang bersekongkol untuk mengembalikan nuansa abu-abu kelabu dalam sistem ekonomi dan politik bangsa.
Program hilirisasi dan transparansi dalam ekonomi politik nasional menjadi momok yang begitu menakutkan dan dibenci para mafia ekonomi maupun politik.
Mereka yang terbiasa berenang di air yang keruh, kotor seperti comberan, tentu merasa seperti telanjang berada di air yang jernih, mereka risi sendiri. Mereka seperti berada di ruang pengakuan dosa yang dipasang pengeras suara.
Gibran sudah berhasil dilengserkan dari kursi Wakil Presiden. Sehingga “kalau terjadi apa-apa” dengan RI-1, maka Gibran tidak bisa mengambil alih. Dan yang penting juga bagi para koruptor pada umumnya soal RUU Perampasan Aset bisa diulur-ulur lagi waktu pembahasannya sehingga ujungnya jadi tidak pernah diratifikasi oleh DPR.
Lalu Jokowi? Mengapa popularitasnya tinggi terus, bahkan cenderung semakin hari malah semakin populer? Ini khan merepotkan oligarki-hitam dan para kompradornya. Maka walaupun sidang perkara “ijazah” sedang diproses di pengadilan, kemarin Jokowi hadir sebagai saksi-korban, tetap saja para buzzer meramaikan dunia maya dengan orkestrasinya yang bernada minor dengan “tone crescendo” (semakin meninggi nadanya).
Lalu soal PSI. Bagaimana dengan PSI? Partai ini, bagi para koruptor dan oligarki-hitam, sangat berbahaya kalau berhasil lolos dan masuk parlemen. Hal ini sama saja dengan membuat Jokowi dan Gibran kembali mempunyai taji politik riil. Punya “saham-politik riil” yang artinya punya “bargaining” politik yang tak bisa dipandang enteng lagi.
Repotnya PSI (Kaesang dan Jokowi) punya posisi yang jelas soal RUU Perampasan Aset ini, harus goal. Ini tentu saja mencemaskan semua anggota parlemen yang ada sekarang beserta para sponsornya (Oligarki). Lihat saja berbagai upaya untuk menghadang PSI masuk parlemen, misalnya soal parliamentary-threshold yang tadinya 4 persen katanya mau dinaikkan jadi 6 persen, oleh siapa? Oleh delapan partai politik yang sekarang ada di parlemen.
DPR yang sekarang ini memang aneh, contohnya dalam hal Gibran mengajukan pengunduran diri, maksudnya supaya negeri ini tidak gaduh terhadap hal-hal yang remeh temeh. Begini penjelasannya.
Kita tidak bisa membayangkan, dalam “polemik politik” yang terjadi kalau sampai DPR lebih dulu mengajukan “Hak Interpelasi” dan “Hak Angket” sebelum mengajukan “Hak Menyatakan Pendapat” (HMP). Akan betapa memalukannya parlemen kita di mata orang-orang waras sedunia. Mengapa?
Karena kita tahu, saat pertama-tama parlemen mengajukan “Hak Interpelasi”, yaitu hak untuk meminta penjelasan dari pemerintah, dimana DPR meminta keterangan kepada Presiden atau pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting, strategis, dan berdampak luas bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, bagaimana pemerintah mesti menjelaskannya?
Nah repotkan. Iya, bagaimana pemerintah nanti mesti menjelaskannya secara runut dan logis? Nanti ketahuan semua proyek manipulasi konspirasi (kongkalikong) yang sedang diorkestrasi. Padahal yang sedang mereka upayakan sesungguhnya adalah “firehose of falsehood” (kebohongan yang disemprotken terus menerus). Jadi lewati saja fase ini, berbahaya, bisa ketahuan nanti kalau mesti Interpelasi.
Lalu sesudah “Hak Interpelasi” adalah “Hak Angket”, atau hak untuk melakukan penyelidikan. Disini DPR menyelidiki pelaksanaan undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang penting, strategis, dan berdampak luas, yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Adu argumentasi yang berkepanjangan dengan pihak yang mendasarkan gugatannya dengan metode “firehose of falsehood”, yang de-facto dibiarkan terus selama ini, akan percuma dan menghabiskan energi bangsa. Seyogianya energi bangsa lebih dimanfaatkan untuk program “keberlanjutan” developmentalisme Jokowi yang hendak dilanjutkan Prabowo.
Baru setelah itu “Hak Menyatakan Pendapat” (HMP) dimana DPR mengambil sikap resminya. Disini DPR dapat menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa, termasuk dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa apa yang terjadi? Pelanggaran hukum apa yang dilakukan? Tidak jelas. Suket yang dibatalkan oleh MA adalah suket yang sama sewaktu Gibran diantar oleh PDI Perjuangan serta partai pendukungnya mendaftarkan diri ke KPU Solo dalam kontestasi Walikota Solo.
Keputusan MK pun tidak digubris. Keputusan MK adalah “menolak permohonan pemohon”, tapi dalam pertimbangan disebutkan “tidak menemukan ijazah setara SMA”. Kemudian yang ditekankan malah pertimbangannya, bukan amar putusan MK. Yah, namanya juga proyek “firehose of falsehood”, kebohongan yang diulang-ulang katanya bakal diterima sebagai kebenaran. Atau bahasa populernya “membodohi publik”.
Sudahlah, singkat cerita dari pada jadi “Polemik Politik” yang berkepanjangan dan menyusahkan kerja Prabowo Subianto beserta kabinetnya, Gibran memandang lebih baik kalau mundur saja. Ini suatu sikap kenegarawanan (statesmanship) seorang Gibran. Jabatan itu cuma titipan sementara.
PSI sebagai instrumen politik yang membahayakan bagi koruptor dan oligarki hitam.
PSI yang dikomandani oleh Kaesang Pangarep, yang nota bene adalah adik dari Gibran (yang dalam videonya sambil mengelus kucing berniat memiskinkan koruptor) dan putera bungsu Jokowi (yang sudah dua kali kirim SuPres ke DPR agar segera membahas RUU Perampasan Aset) ternyata sudah sejak setahun lalu jadi anggota Partai Solidaritas Indonesia. PSI ini jadi “threat”, ancaman masa depan yang mesti diredam sedini mungkin.
Soal Jokowi jadi anggota PSI dan kabarnya bakal jadi Ketua Dewan Pembina tidaklah terlalu mengagetkan memang, namun tentu sangat menyebalkan bagi koruptor dan oligarki-hitam. Apalagi ketiganya, Gibran-Jokowi-PSI (Kaesang) menjadi trio topik yang terus menerus mengisi konten dunia maya. Kehadiran mereka bertiga yang terus menerus khan bisa menggagalkan upaya massif para buzzer koruptor dan oligarki-hitam.
Yang penting menyiapkan Indonesia jadi negara maju, jendela kesempatannya “it is now or never”.
Siapa bilang melawan kekuatan oligarki itu gampang. Ia bisa berkelindan dengan banyak pihak untuk memuluskan rencana busuknya. Tentakelnya bisa bersiasat untuk memuluskan “multiple scenario” supaya dijalankan berbarengan.
Ada operasi politik, kata Jokowi, ditambah penumpang gelap. Ini dalam konteks mendongkel Wapres Gibran. Operasi politik yang dirancang sedemikian rupa, tentu dengan modal kapital cukup besar dan kerja kongkalikong kesana-kemari.
Kalau soal penumpang gelap, ya dia yang maunya gratisan saja dan tidak mau susah, kayaknya tidak terlalu sulit menebaknya.
Operasi politik besar perlu rajutan kepentingan berbagai pihak, untuk kemudian disatukan kepentingan yang sinergis. Ada yang mau menyelamatkan anaknya yang sedang dalam tahanan, sambil menghidupkan kembali bisnisnya di bidang kemafiaan migas.
Mafia migas, mafia tambang, under-invoicing ekspor nikel dan sawit, penggelapan bisnis emas, mafia tanah yang berkelindan dengan oknum pejabat setingkat menteri, dan berbagai konspirasi atau kongkalikong di pelabuhan, pemda, kepolisian (kasus penyadapan), perlindungan judol, dan lain sebagainya.
Semua kepentingan jahat ini tak bekerja masing-masing, mereka saling berkelindan dengan jaringan tingkat internasional di Singapura maupun di negara-negara surga pajak (tax heaven) lainnya.
Modus “pelarian modal” (capital flight) ini macam-macam. Ada yang membentuk “Shell Company” (perusahaan cangkang), dimana secara formal terdaftar tapi tidak memiliki kegiatan usaha substansial. Atau yang pakai model “Beneficial Owner”, dimana pemilik sesungguhnya disembunyikan melalui nominee atau perusahaan berlapis.
Atau dengan cara “Transfer Pricing” atau “Profit Shifting” lewat praktek “Under Invoicing”, keuntungan dipindahkan melalui transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan Istimewa. Plus “keuntungan” dari kewajiban pajak yang semestinya disetorkan.
Atau lewat siasat “Round Tripping”, uangnya yang berhasil dialihkan ke luar negeri kemudian masuk kembali ke Indonesia sebagai investasi asing. Biasanya dipraktekkan dalam pencucian uang (money laundering).
Kelompok ini menemukan mitra strategisnya (kompradornya) dengan para politikus yang haus kekuasaan. Bagaimana mereka bersiasat untuk menjaga kepentingannya, yaitu memanfaatkan kepolosan sementara publik yang ikut-ikutan dalam ritme keriuhan politik. Lancarkan terus “firehose of falsehood”.
Riuh rendah soal pemakzulan Gibran, publik yang polos itu pun ikut-ikutan. Tapi begitu ditanya siapa yang bakal menggantikan posisi Gibran? Bingung sendiri.
Lantaran Gibran de-facto dan de-jure dipilih rakyat lewat pemilu dan dilantik saat sidang paripurna MPR. Kalau penggantinya nanti pasti bukan orang yang dipilih oleh rakyat.
Faktanya lewat kampanye hitam dan berlandaskan keputusan MK dan MA yang “menghina” akal sehat publik. Kampanye hitam yang “dibiarkan” ini akhirnya telah membuat Gibran mengambil keputusabn untuk mengundurkan diri.
Sekarang Gibran sudah menyerahkan surat pengunduran dirinya. DPR tak perlu lagi mempermalukan dirinya sendiri, untuk repot-repot menjelaskan posisi hukum dan posisi politik etisnya yang pasti ditertawakan akal waras publik.
Maka “Polemik Politik” menyangkut soal Gibran diharapkan semestinya berhenti, tapi apakah soal Jokowi dan PSI (Kaesang) juga akan berhenti. Jelas belum.
Kampanye hitam kepada Jokowi dan PSI akan terus berlanjut. Sampai ke hal-hal yang absurd, seperti Jokowi dan PSI koruptorlah, PKI-lah, politik dinasti-lah, dan lain sebagainya. Soal “ijazah palsu” yang sudah di pengadilan pun minta diuji secara forensik, padahal pihak kepolosian dengan instumen uji forensik yang paling canggih yang ada di Indonesia sudah pernah melakukannya.
Tapi namanya juga pihak yang ngeyel ya gaungkan terus kengeyelannya, dalam konteks “firehose of falsehood” ini hal yang lumrah. Tak ada argumentasi logis lagi, yang ada kepala batu “yang penting ngotot walau ngaco”. Kebohongan yang diulang-ulang besar kemungkinannya untuk diterima sebagai kebenaran, apalagi bagi mereka yang fanatik dalam hal partai politik maupun religi tertentu.
Bersiaplah untuk menghadapi keriuhan “perang narasi” yang dihembuskan. Mampukah kita membedakan mana narasi yang mencerdaskan dan membuka horizon pemikiran, dengan narasi yang membodohi dan menyesatkan publik.
Akhirnya soal pangganti Gibran. Siapa dua nama yang bakal diusulkan Prabowo?
Apakah keduanya berasal dari orang Gerindra sendiri? Khan supaya aman. Dasco, Muzani, Sugiono, Sjafrie Sjamsoeddin, atau siapa “orang dekat” Prabowo yang bisa dipercaya dan bisa “diterima” oleh berbagai faksi di internal Gerindra sendiri maupun bisa diterima oleh koalisi?
Apakah bakal diterima oleh rakyat, itu soal belakangan. Lantaran memang bukan pilihan rakyat.
Atau dua orang itu merupakan kombinasi dengan unsur parpol lain? Maksudnya supaya mengamankan dukungan politik. Ada nama-nama yang beredar, seperti Puan Maharani, AHY, Prof Yusril, atau siapa yang merasa dirinya pantas dipilih oleh Prabowo? Tapi soal “dukungan politik” ini jadi dilematis, lantaran kalau memilih yang ini akan mengecewakan yang itu. Pusing juga khan.
Sementara itu, jarum jam terus berputar. Hari berganti jadi minggu, dan minggu pun jadi hitungan bulan. Tahun 2029 sudah di depan pintu, tapi sebelum sampai sana, bagaimana kalau “ada apa-apa” dengan RI-1?
Ini pertanyaan wajar dan logis saja dalam konteks “strategic planning”, skenario kejadian yang mesti dipersiapkan.
Coba kasih pandangan Anda.
Gibran-Jokowi-PSI sudah memilih untuk mementingkan negara, mengamankan bangsa ini untuk terus melangkah menuju “Indonesia Maju”.
Melewati “Operasi Politik” dari mereka yang bermaksud jahat pada mereka. Bagaimana dengan Anda?
Jakarta, Sabtu, 14 November 2026
Andre Vincent Wenas,MM,MBA., pemerhati ekonomi dan politik, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis PERSPEKTIF (LKSP), Jakarta.
Komentar