Sekolah Rakyat Direncanakan Dibangun di Kawasan UI, Kemensos Siapkan Lahan 8 Hektare

JurnalPatroliNews | Jakarta – Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Universitas Indonesia (UI) memasuki tahap koordinasi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Pemprov DKI Jakarta menyiapkan sinergi untuk merealisasikan program pendidikan tersebut sebagai bagian dari agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Rencana itu dibahas dalam pertemuan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (16/11/2026).

Salah satu poin utama pertemuan adalah kesiapan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan UI. Lahan yang direncanakan memiliki luas sekitar 8 hektare dan disebut merupakan bagian dari kawasan Hutan Kota UI yang berada di wilayah Jakarta.

Gus Ipul menyampaikan bahwa pihak Universitas Indonesia telah menyatakan kesediaannya menyediakan lahan untuk mendukung pembangunan fasilitas pendidikan tersebut.

“Alhamdulillah, UI ini kan bersedia memberikan lahannya yang berada di sisi DKI Jakarta untuk Sekolah Rakyat. Kebetulan, lahan itu merupakan bagian dari hutan kota UI,” kata Gus Ipul.

Lahan 8 Hektare Menunggu Perjanjian Kerja Sama

Menurut Gus Ipul, kawasan Hutan Kota UI memiliki luas lebih dari 100 hektare. Dari kawasan tersebut, sekitar 8 hektare direncanakan untuk kebutuhan pembangunan Sekolah Rakyat.

Meski kesiapan lahan telah dibahas, realisasi pembangunan masih membutuhkan koordinasi administratif dan penyelesaian dokumen kerja sama antarpihak.

Salah satu tahapan yang perlu dituntaskan adalah penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Universitas Indonesia. Kesepakatan tersebut diperlukan untuk memperjelas pemanfaatan lahan serta pembagian peran dalam pelaksanaan rencana pembangunan.

“Hutan Kota UI itu ada 100 hektare lebih. Kurang lebih 8 hektare untuk keperluan Sekolah Rakyat. Itu sudah diproses, tinggal mungkin membutuhkan perjanjian kerja sama atau PKS antara Pak Gubernur dan Rektor UI,” ujarnya.

Gus Ipul berharap proses administrasi dapat segera diselesaikan sehingga rencana pembangunan tidak tertunda. Setelah tahapan kerja sama rampung, pemerintah bersama pihak terkait akan melakukan pengecekan langsung terhadap lokasi yang disiapkan.

“Nanti kita ke sana mengecek tempatnya, setelah itu PKS. Mudah-mudahan bisa segera dieksekusi untuk dibangun,” ungkapnya.

Rencana tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses pendidikan melalui program Sekolah Rakyat. Namun, pelaksanaan pembangunan tetap membutuhkan kepastian mengenai kesiapan lahan, administrasi, dan kesepakatan para pihak yang terlibat.

Sekolah Rakyat Margaguna Juga Direncanakan Diperluas

Selain membahas pembangunan di kawasan UI, pertemuan Kemensos dan Pemprov DKI Jakarta turut menyoroti pengembangan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 4 di wilayah Margaguna, Jakarta Selatan.

Dalam rencana tersebut, pemerintah daerah akan mengkaji perluasan lahan untuk mendukung kebutuhan penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Salah satu opsi yang dibahas adalah relokasi fasilitas panti sosial milik Pemprov DKI Jakarta agar area yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk pengembangan fasilitas pendidikan.

“Berikutnya, khusus Sekolah Rakyat yang di Jakarta Selatan, Margaguna, rencananya akan dilakukan perluasan untuk mendukung penyelenggaraannya,” kata Gus Ipul.

Rencana perluasan ini menunjukkan bahwa pembahasan pemerintah tidak hanya berfokus pada pembangunan lokasi baru, tetapi juga penguatan fasilitas Sekolah Rakyat yang telah direncanakan di wilayah DKI Jakarta.

Pemanfaatan lahan dan penataan fasilitas sosial tetap memerlukan koordinasi agar pengembangan pendidikan dapat berjalan tanpa mengabaikan kebutuhan pelayanan sosial yang sudah ada.

Pemutakhiran Data Bansos Melalui Perlinsos Digital

Agenda kerja sama Kemensos dan Pemprov DKI Jakarta juga mencakup penguatan perlindungan sosial melalui pemutakhiran data dan perluasan registrasi ulang penerima bantuan sosial (bansos).

Kolaborasi tersebut akan diwujudkan melalui deklarasi Perlinsos Digital di DKI Jakarta. Program ini direncanakan melibatkan pengurus RT dan RW, lurah, camat, serta unsur pilar sosial sebagai relawan Agen Perlinsos.

Para relawan nantinya diharapkan membantu masyarakat dalam proses pemutakhiran data dan registrasi ulang penerima bansos secara digital.

Keterlibatan perangkat wilayah dinilai penting karena mereka memiliki kedekatan dengan kondisi masyarakat di lingkungan masing-masing. Dengan dukungan tersebut, proses pendataan diharapkan dapat menjangkau warga secara lebih luas dan membantu memperbarui informasi penerima bantuan.

Pemutakhiran data menjadi salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan perlindungan sosial. Data yang diperbarui secara berkala dibutuhkan agar penyaluran bantuan dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah Bahas Insentif dan Akses bagi Penyandang Disabilitas

Pembahasan lain dalam pertemuan tersebut menyangkut rencana uji coba atau piloting Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2026 tentang Konsesi bagi Penyandang Disabilitas dan Insentif bagi Perusahaan.

Rencana uji coba itu menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pemenuhan hak penyandang disabilitas, khususnya dalam memperoleh akses pelayanan publik yang lebih mudah, terjangkau, dan setara.

Bidang transportasi dan kesehatan menjadi dua sektor yang mendapat perhatian dalam pembahasan tersebut. Melalui pelaksanaan kebijakan ini, pemerintah mendorong tersedianya kemudahan akses sekaligus dukungan bagi penyandang disabilitas dalam menggunakan layanan publik.

Pelaksanaan uji coba juga membutuhkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait agar ketentuan yang telah ditetapkan dapat diterapkan sesuai kebutuhan di lapangan.

Sinergi Pusat dan Daerah untuk Program Sosial

Pertemuan Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung turut dihadiri sejumlah pejabat Kemensos, antara lain Sekretaris Jenderal M. Hasan Chabibie, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Supomo, Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Joko Widiarto, serta Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis Andy Kurniawan.

Melalui pertemuan tersebut, Kemensos dan Pemprov DKI Jakarta membahas sejumlah agenda yang saling berkaitan, mulai dari pembangunan Sekolah Rakyat, pengembangan fasilitas pendidikan di Margaguna, pembaruan data bantuan sosial, hingga peningkatan akses pelayanan bagi penyandang disabilitas.

Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan UI kini menunggu tindak lanjut koordinasi dan penyelesaian kerja sama pemanfaatan lahan. Sementara itu, agenda perlindungan sosial dan aksesibilitas publik juga membutuhkan kesiapan pelaksanaan di tingkat daerah.

Sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi diharapkan dapat mempercepat realisasi program-program tersebut sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara lebih luas.

Komentar