JurnalPatroliNews | Kupang – Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) membenarkan bahwa mahasiswi berusia 21 tahun yang melaporkan Bupati Kupang Yosef Lede atas dugaan tindak pidana kekerasan seksual merupakan anak seorang anggota Polri aktif. Ayah pelapor diketahui bertugas di Kabupaten Rote Ndao, NTT.
Informasi tersebut disampaikan Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra. Ia membenarkan bahwa ayah mahasiswi tersebut merupakan anggota kepolisian yang masih aktif berdinas.
“Iya benar, ayah korban itu anggota polisi, tugas di Rote Ndao,” ungkap Henry.
Pelapor diketahui merupakan mahasiswi semester empat di Universitas Citra Bangsa (UCB) Kupang. Namun, latar belakang keluarganya sebagai bagian dari institusi kepolisian tidak mengubah substansi penanganan perkara yang kini tengah dilakukan penyidik.
Polda NTT memastikan laporan dugaan kekerasan seksual tersebut telah diterima dan sedang ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan.
Laporan Dugaan Kekerasan Seksual Telah Diterima Polda NTT
Direktur Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA dan PPO) Polda NTT Kombes Nova Irone Surentu membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan dari mahasiswi tersebut.
Pelapor datang bersama keluarganya dan mendapatkan pendampingan dari petugas dinas yang membidangi urusan perempuan dan perlindungan anak.
“Betul. Laporan sudah kami terima dan kini sedang dalam proses penyelidikan,” kata Nova.
Penanganan perkara berada di bawah kewenangan penyidik Direktorat PPA dan PPO Polda NTT. Proses tersebut bertujuan mendalami keterangan pelapor, memeriksa saksi-saksi, serta mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk mengungkap peristiwa yang dilaporkan.
Peristiwa Dilaporkan Terjadi di Rumah Dinas Bupati
Berdasarkan keterangan awal yang disampaikan Kabid Humas Polda NTT, dugaan peristiwa tersebut terjadi di rumah dinas Bupati Kupang yang beralamat di Jalan RA Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, pada Rabu (11/11/2026) malam.
Peristiwa itu disebut bermula ketika mahasiswi tersebut diajak oleh seorang perempuan berinisial EK, yang disebut sebagai tantenya, untuk bertemu dengan Bupati Kupang Yosef Lede.
Menurut keterangan yang disampaikan Henry, pelapor datang bersama tantenya dan beberapa orang lainnya. Setibanya di rumah jabatan, rombongan tersebut disebut mendapat jamuan makan malam.
“Awalnya korban dengan tantenya dan ada beberapa temannya pergi bermain di rumahnya bupati. Pokoknya bermain-bermainlah di rumah jabatan,” ujar Henry.
Namun, setelah kegiatan makan malam, terjadi dugaan tindak kekerasan seksual sebagaimana dilaporkan oleh mahasiswi tersebut. Henry menyampaikan bahwa berdasarkan informasi awal yang diterima, terlapor diduga membawa pelapor ke dalam kamar dan melakukan hubungan seksual tanpa persetujuannya.
“Langsung Pak Bupati berhubungan seks dengan dia. Lalu setelah pulang rumah, tiba-tiba dia menangis dan kasih tahu bapaknya,” jelas Henry.
Keterangan tersebut merupakan informasi awal yang disampaikan pihak kepolisian. Rangkaian peristiwa dan dugaan keterlibatan pihak terlapor masih harus dibuktikan melalui proses hukum.
Penyidik Diminta Mengungkap Perkara Secara Profesional
Laporan yang telah diterima Polda NTT menjadi dasar bagi penyidik untuk melakukan serangkaian tindakan penyelidikan. Keterangan pelapor, saksi, serta bukti-bukti yang berkaitan dengan peristiwa tersebut perlu diperiksa secara menyeluruh.
Dalam perkara dugaan kekerasan seksual, perlindungan terhadap pelapor juga menjadi perhatian penting. Identitas dan privasi korban perlu dijaga selama proses penanganan berlangsung agar tidak menimbulkan tekanan tambahan maupun dampak sosial yang merugikan.
Di sisi lain, proses hukum harus berjalan berdasarkan alat bukti dan ketentuan yang berlaku. Status seseorang sebagai pejabat publik maupun latar belakang keluarga pelapor tidak boleh menggantikan proses pembuktian.
Polda NTT melalui Direktorat PPA dan PPO menyatakan laporan tersebut sedang dalam penyelidikan. Dengan demikian, perkembangan perkara selanjutnya bergantung pada hasil pemeriksaan dan pendalaman penyidik.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena laporan tersebut menyeret nama kepala daerah. Karena itu, transparansi penanganan, perlindungan terhadap pelapor, serta profesionalisme penyidik menjadi aspek penting agar perkara dapat diungkap secara objektif.















Komentar