JurnalPatroliNews | Jakarta – Wali Kota Bekasi Tri Adhianto tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Selasa (17/11/2026), terkait penyidikan dugaan korupsi dalam tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi pada kerja sama operasi (KSO) dengan Pertamina EP periode 2009–2024.
Ketidakhadiran Tri dikonfirmasi Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna. Menurut Anang, pihaknya telah menerima surat dari Wali Kota Bekasi yang berisi permintaan penjadwalan ulang pemeriksaan.
“Yang bersangkutan untuk pemeriksaan hari ini tidak hadir,” ujar Anang, Selasa (17/11/2026).
Anang menjelaskan, Tri meminta agar pemeriksaan dijadwalkan kembali pada pekan depan. Dengan demikian, penyidik Kejagung perlu menyesuaikan agenda pemeriksaan terhadap kepala daerah tersebut.
“Ada surat minta di-reschedule pemanggilan minggu depan,” lanjutnya.
Belum ada keterangan lebih lanjut mengenai alasan Tri meminta penundaan pemeriksaan maupun tanggal pasti pemanggilan berikutnya.
Penyidikan Menyoroti Pengelolaan Sumur Minyak Bekasi
Perkara yang ditangani Kejagung berkaitan dengan dugaan penyimpangan tata kelola kerja sama operasi pengelolaan sumur-sumur minyak di wilayah Bekasi.
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna sebelumnya menjelaskan, penyidik menyoroti sejumlah mekanisme dan persyaratan kerja sama yang diduga tidak dijalankan sebagaimana ketentuan.
Dalam skema kerja sama tersebut, terdapat keterlibatan perusahaan asing. Padahal, menurut Anang, ketentuan yang berlaku mengharuskan pelibatan perusahaan setempat, termasuk badan usaha milik daerah (BUMD).
Kejagung juga menyoroti dugaan pengabaian sejumlah persyaratan dan perizinan, termasuk persetujuan DPR serta izin dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Mekanisme-mekanisme syarat-syaratnya, dan tidak melibatkan juga izin baik ke DPR maupun juga Kementerian ESDM, itu diabaikan,” kata Anang kepada wartawan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (18/9/2026).
Menurut Anang, dugaan penyimpangan tersebut berujung pada kerugian bagi sejumlah pihak. Tidak hanya perusahaan daerah, Pertamina juga disebut mengalami dampak kerugian dari pelaksanaan kerja sama tersebut.
“Sehingga terjadi kerugian. Yang harusnya ini malah kerugian, akhirnya defisit. Uang itu yang rugi tidak hanya Perusda yang membebani anggaran, juga pihak Pertamina juga mengalami kerugian,” ujarnya.
Pertamina EP Tegaskan Hormati Proses Hukum
Di tengah penyidikan yang berjalan, Pertamina EP menyatakan menghormati proses hukum dan siap bekerja sama dengan aparat penegak hukum.
Manager Communication Relations PT Pertamina EP, Pinto Budi Bowo Laksono, menegaskan bahwa perusahaan berkomitmen menjalankan kegiatan operasional dan bisnis berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance.
Pinto menjelaskan, PT Minyak dan Gas Bumi Perseroda, yang sebelumnya bernama PD Migas Kota Bekasi, merupakan mitra kerja sama operasi Pertamina EP di Lapangan Jatinegara.
Kerja sama tersebut berlangsung hingga Februari 2026. Setelah masa kontrak berakhir, pengelolaan operasional Lapangan Jatinegara kemudian dilanjutkan secara langsung oleh Pertamina EP.
“Seiring berakhirnya masa kontrak KSO tersebut, keberlanjutan operasional Lapangan Jatinegara dikelola oleh Pertamina EP (own operation), mulai Februari 2026,” kata Pinto.
Pemeriksaan Tri Adhianto Dinantikan
Permintaan penjadwalan ulang pemeriksaan Tri Adhianto menjadi perkembangan terbaru dalam penanganan perkara dugaan penyimpangan tata kelola minyak dan gas di Kota Bekasi.
Pemeriksaan terhadap Tri diharapkan dapat membantu penyidik mendalami rangkaian kebijakan, mekanisme kerja sama, serta pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaan sumur minyak tersebut.
Namun, hingga pemeriksaan terlaksana dan proses hukum memberikan kesimpulan, dugaan penyimpangan dalam perkara ini tetap harus ditempatkan sebagai materi penyidikan. Ketidakhadiran Tri pada panggilan 17 November juga tidak dengan sendirinya menunjukkan keterlibatan atau kesalahan dalam perkara tersebut.
Publik kini menantikan jadwal pemanggilan berikutnya dan penjelasan Kejagung mengenai perkembangan penyidikan kasus yang menyangkut pengelolaan aset serta kerja sama usaha daerah di sektor minyak dan gas bumi.















Komentar