JurnalPatroliNews | Jakarta – Dugaan Korupsi KSO Migas Pertamina Bekasi kembali didalami Kejaksaan Agung. Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa dua orang saksi pada Kamis (12/11/2026).
Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi melalui Kerja Sama Operasi (KSO) dengan PT Pertamina EP pada periode 2009 hingga 2024.
Dua orang yang memenuhi panggilan penyidik masing-masing berinisial SA dari PT Pertamina Hulu Energi dan INS, yang disebut menjabat sebagai Koordinator Eksploitasi Migas Tim Penawar Kerja Sama Operasi (KSO) pada wilayah kerja terkait.
Keterangan keduanya diminta untuk membantu penyidik mendalami perkara sekaligus memperkuat pembuktian dalam proses penyidikan yang sedang berjalan.
Penyidik telusuri tata kelola kerja sama operasi
Pemeriksaan terhadap SA dan INS menjadi bagian dari upaya JAM PIDSUS mengumpulkan keterangan dari pihak-pihak yang dinilai mengetahui atau memiliki informasi terkait pelaksanaan kerja sama operasi tersebut.
Dalam perkara yang menyangkut pengelolaan usaha minyak dan gas bumi, informasi mengenai proses kerja sama, mekanisme penawaran, serta pelaksanaan kegiatan operasional dapat menjadi bagian dari materi yang perlu ditelusuri penyidik.
Namun, Kejaksaan Agung belum mengungkap secara terperinci materi pertanyaan yang diajukan kepada kedua saksi maupun keterangan spesifik yang telah diperoleh dalam pemeriksaan tersebut.
Karena itu, belum dapat disimpulkan adanya keterlibatan ataupun tanggung jawab pidana dari kedua saksi. Pemeriksaan sebagai saksi merupakan bagian dari proses pengumpulan informasi dan pembuktian, bukan penetapan seseorang sebagai pelaku tindak pidana.
Periode kerja sama 2009–2024 menjadi ruang pendalaman
Perkara ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi dalam pelaksanaan KSO bersama PT Pertamina EP selama periode 2009 sampai 2024.
Rentang waktu tersebut menjadi bagian penting dalam penyidikan untuk menelusuri bagaimana kerja sama dijalankan serta apakah terdapat penyimpangan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi.
Meski demikian, rincian mengenai bentuk penyimpangan, nilai kerugian negara, serta pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab belum dijelaskan dalam keterangan resmi pemeriksaan saksi yang disampaikan Kejaksaan Agung.
Seluruh informasi dan dokumen yang berkaitan dengan perkara masih harus diuji melalui proses penyidikan. Penetapan tanggung jawab hukum seseorang juga harus didasarkan pada kecukupan alat bukti sesuai ketentuan perundang-undangan.
Kejagung kedepankan profesionalitas penyidikan
Kejaksaan Agung menyampaikan bahwa pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan perkara.
Proses penyidikan dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah serta prinsip kehati-hatian.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya aparat penegak hukum mengungkap secara terang dugaan penyimpangan tata kelola dalam kerja sama operasi migas di Kota Bekasi.
Perkembangan selanjutnya dari penyidikan ini masih dinantikan, terutama terkait konstruksi perkara, hasil pemeriksaan para saksi, serta penjelasan resmi mengenai dugaan penyimpangan yang sedang ditelusuri.
Komentar