JurnalPatroliNews | Jakarta – Pelindungan pekerja tidak lagi hanya menjadi perhatian ketika seseorang sudah terikat hubungan kerja dengan perusahaan. Pemerintah menegaskan bahwa jaminan hak dan kepastian hukum harus dimulai sejak masyarakat mencari pekerjaan, menjalani proses rekrutmen, mengikuti pemagangan, hingga hubungan kerja berakhir.
Prinsip tersebut menjadi salah satu landasan penting dalam penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Penegasan itu disampaikan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor saat memberikan sambutan dalam kegiatan Sosialisasi UU Pelindungan Ketenagakerjaan bersama jajaran PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Menurut Afriansyah, pelindungan ketenagakerjaan harus dipahami sebagai rangkaian kebijakan yang menyertai perjalanan seseorang memasuki dunia kerja. Negara tidak boleh hanya hadir ketika pekerja menghadapi persoalan di tempat kerja, tetapi juga harus memastikan proses mendapatkan pekerjaan berlangsung secara adil, transparan, dan bebas dari praktik yang merugikan pencari kerja.
“Pelindungan tidak baru dimulai ketika seseorang telah menjadi pekerja, tetapi harus dimulai sejak seseorang mencari pekerjaan,” ujar Afriansyah.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab pelindungan tenaga kerja mencakup seluruh tahapan, mulai dari sebelum bekerja, selama menjalankan pekerjaan, hingga setelah hubungan kerja berakhir.
Lowongan Kerja Fiktif dan Praktik Percaloan Jadi Perhatian
Pada tahap sebelum bekerja, pemerintah menempatkan keterbukaan informasi lowongan sebagai salah satu aspek penting. Penyediaan informasi dan pelaporan lowongan kerja diwajibkan untuk mencegah praktik percaloan, penipuan, serta penyebaran informasi pekerjaan fiktif.
Proses penempatan tenaga kerja juga harus dilakukan secara adil, objektif, transparan, dan tidak diskriminatif.
Afriansyah menjelaskan, kesempatan memasuki dunia kerja harus terbuka bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang. Perhatian khusus juga diberikan kepada kelompok rentan, penyandang disabilitas, serta masyarakat yang tinggal di daerah tertinggal.
Dengan prinsip tersebut, akses terhadap pekerjaan diharapkan tidak hanya dinikmati oleh masyarakat yang memiliki kemudahan informasi dan jaringan, tetapi juga menjangkau kelompok yang selama ini menghadapi hambatan dalam memperoleh kesempatan kerja.
Kebijakan ini sekaligus menempatkan proses rekrutmen sebagai bagian dari tanggung jawab pelindungan ketenagakerjaan. Artinya, persoalan tenaga kerja tidak hanya berkaitan dengan upah dan kondisi di tempat kerja, tetapi juga menyangkut transparansi informasi serta keadilan sejak tahap pencarian pekerjaan.
Pemagangan Tidak Boleh Menjadi Pengganti Tenaga Kerja
Selain proses rekrutmen, UU Nomor 27 Tahun 2026 juga memberikan perhatian terhadap penyelenggaraan program pemagangan.
Afriansyah mengingatkan agar perusahaan tidak menyalahgunakan pemagangan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja rutin tanpa memberikan hak dan proses pembelajaran yang semestinya kepada peserta.
Regulasi tersebut mengatur kejelasan status peserta, perjanjian pemagangan, durasi pelaksanaan, pemberian uang saku, sertifikat, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Peserta pemagangan juga berhak memperoleh jaminan sosial berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
“Perusahaan harus memastikan pemagangan menjadi sarana pembelajaran dan peningkatan kompetensi, bukan justru dimanfaatkan untuk menggantikan tenaga kerja,” katanya.
Ketentuan dalam UU tersebut menetapkan bahwa pemagangan di dalam negeri berlangsung paling lama enam bulan. Peserta berhak memperoleh bimbingan mentor, perlindungan K3, uang saku, kepesertaan JKK dan JKM, serta sertifikat atau surat keterangan telah mengikuti pemagangan.
Pengaturan ini menjadi penting karena pemagangan semestinya memberikan pengalaman dan peningkatan keterampilan bagi peserta. Perusahaan juga memiliki tanggung jawab menyediakan pembelajaran yang sesuai dengan program serta memenuhi hak peserta sebagaimana tercantum dalam perjanjian.
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bukan Sekadar Administrasi
Memasuki tahap hubungan kerja, perhatian pemerintah diarahkan pada kepastian status pekerjaan, pemenuhan hak, dan kesejahteraan tenaga kerja.
Afriansyah menegaskan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hak mendasar yang harus dipenuhi perusahaan. Penerapan K3 tidak boleh diperlakukan hanya sebagai kelengkapan dokumen atau kewajiban administratif untuk memenuhi pemeriksaan.
“Keselamatan dan kesehatan pekerja harus menjadi prioritas dalam setiap aktivitas usaha. Karena itu, perusahaan wajib menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat,” ujarnya.
Penegasan tersebut mengingatkan perusahaan bahwa produktivitas dan keberlangsungan usaha harus berjalan seiring dengan perlindungan terhadap pekerja.
Lingkungan kerja yang aman membutuhkan pengelolaan risiko, fasilitas keselamatan, kepatuhan terhadap standar kesehatan kerja, serta keterlibatan seluruh unsur perusahaan dalam mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
Di sisi lain, kepastian hubungan kerja dan pemenuhan hak pekerja juga menjadi bagian penting dalam menciptakan hubungan industrial yang sehat.
Hak Pekerja Tetap Dilindungi Setelah Hubungan Kerja Berakhir
Afriansyah turut menyoroti tahap setelah hubungan kerja berakhir. Menurutnya, tanggung jawab negara dalam memberikan pelindungan tidak berhenti ketika seorang pekerja tidak lagi bekerja pada perusahaan.
Pemenuhan hak tenaga kerja, termasuk ganti kerugian sesuai ketentuan dan akses terhadap jaminan sosial, tetap menjadi bagian dari sistem pelindungan.
Untuk memastikan ketentuan tersebut berjalan, pemerintah menempatkan pengawasan ketenagakerjaan dan penegakan hukum sebagai instrumen penting. Pengawasan harus dilakukan secara profesional dan tegas, tetapi tetap memperhatikan keberlangsungan dunia usaha.
Pendekatan tersebut diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan perusahaan. Hak pekerja harus dipenuhi, sementara kepastian aturan juga diperlukan agar kegiatan usaha dapat berjalan secara berkelanjutan.
UU Nomor 27 Tahun 2026 Menggantikan Pengaturan Ketenagakerjaan Sebelumnya
Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa UU Nomor 27 Tahun 2026 menata kembali pengaturan ketenagakerjaan yang sebelumnya tersebar dalam sejumlah regulasi, termasuk klaster ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja.
Menurut Indah, sejumlah kebijakan yang dinilai efektif tetap dipertahankan dalam regulasi baru tersebut.
Di antaranya pemberian uang kompensasi sebesar satu bulan upah bagi pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ketika masa kontrak berakhir, serta keberlanjutan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
“Undang-undang ini mengatur pelindungan secara menyeluruh, mulai dari sebelum bekerja, saat bekerja, hingga setelah selesai bekerja, sekaligus tetap menjaga keberlanjutan dunia usaha,” jelas Indah.
Secara hukum, UU Nomor 27 Tahun 2026 ditetapkan dan diundangkan pada 28 Oktober 2026. Regulasi tersebut menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 serta menata ulang materi ketenagakerjaan yang sebelumnya diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 dan UU Nomor 6 Tahun 2023.
Perusahaan Diminta Menyesuaikan Tata Kelola Ketenagakerjaan
Sosialisasi regulasi baru tersebut menjadi momentum bagi perusahaan untuk memahami kembali kewajiban dalam penyelenggaraan hubungan kerja.
Bagi dunia usaha, penyesuaian tidak hanya menyangkut dokumen administrasi, tetapi juga penerapan prinsip pelindungan dalam proses rekrutmen, pemagangan, pengelolaan keselamatan kerja, pemenuhan hak pekerja, hingga penyelesaian hubungan kerja.
Sementara bagi pekerja dan pencari kerja, pemahaman terhadap ketentuan baru menjadi bekal untuk mengetahui hak yang dapat diperoleh dan mekanisme perlindungan yang tersedia.
Melalui UU Pelindungan Ketenagakerjaan, pemerintah menempatkan pekerja sebagai subjek yang hak-haknya perlu dijaga sejak awal memasuki pasar kerja. Prinsip tersebut diharapkan mendorong terciptanya hubungan industrial yang lebih adil, transparan, dan memberikan kepastian bagi pekerja maupun perusahaan.















Komentar