JurnalPatroliNews | Klaten – Perayaan Hari Jadi ke-222 Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, yang sempat menjadi sorotan setelah memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) melalui penyajian 9.222 porsi sop ayam, kini ikut menjadi objek pendalaman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penyidik menelusuri dugaan permintaan uang kepada puluhan camat untuk membiayai kegiatan tersebut, dengan nominal yang disebut mencapai sekitar Rp50 juta per kecamatan.
Dugaan pengumpulan dana dari tingkat kecamatan itu didalami dalam penyidikan perkara dugaan korupsi yang menjerat Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidik telah memeriksa belasan camat untuk mengklarifikasi sumber pembiayaan kegiatan perayaan hari jadi Kabupaten Klaten. Pemeriksaan juga diarahkan pada proses penunjukan pihak swasta sebagai penyelenggara acara.
“Ya, diduga penyelenggaraan HUT ini, yang pertama penyediaan anggarannya ini di antaranya bersumber dari kecamatan. Kemudian proses penunjukan langsung kepada pihak swasta ini juga diduga tidak melalui proses dan mekanisme yang semestinya, termasuk dugaan feedback dari pihak swasta kepada pihak bupati dari event tersebut,” kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis malam (19/11/2026).
Menurut Budi, penyidik masih menelusuri mekanisme permintaan dana kepada masing-masing kecamatan. KPK juga berupaya memastikan siapa pihak yang menyampaikan permintaan tersebut, apakah dilakukan langsung oleh bupati atau melalui perantara.
“Untuk teknisnya, tentu nanti akan diperdalam lagi, apakah langsung dari bupati kepada setiap camat, atau kemudian nanti ada pihak-pihak lain yang bertindak sebagai perantara,” ujarnya.
KPK telusuri dugaan kutipan Rp50 juta per kecamatan
Dari hasil pemeriksaan sementara, KPK menemukan keterangan mengenai dugaan kutipan anggaran dari sejumlah kecamatan. Nominal yang disebut dalam pemeriksaan di antaranya berkisar Rp50 juta untuk masing-masing kecamatan.
“Untuk kutipan masing-masing kecamatan, di antaranya ada yang berkisar di angka Rp50 juta,” ungkap Budi.
Ia menyebut sekitar 26 kecamatan di Kabupaten Klaten diduga dilibatkan dalam penyediaan anggaran untuk kegiatan tersebut.
“Ya, di antaranya itu. Jadi yang dilibatkan sekitar 26 kecamatan untuk event hari ulang tahun Kabupaten Klaten,” jelasnya.
Budi juga membenarkan bahwa kegiatan yang sedang didalami penyidik berkaitan dengan perayaan Hari Jadi ke-222 Kabupaten Klaten, termasuk penyediaan 9.222 porsi sop ayam yang tercatat memecahkan rekor MURI.
“Benar, di antaranya untuk pengadaan itu,” pungkasnya.
KPK kini mendalami hubungan antara sumber pembiayaan dari kecamatan, proses penunjukan penyelenggara swasta, hingga dugaan adanya pemberian feedback kepada bupati. Rangkaian tersebut menjadi bagian dari penelusuran aliran dana dan kemungkinan penyimpangan dalam penyelenggaraan kegiatan.
Berawal dari OTT KPK di Klaten
Penyidikan perkara ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Kabupaten Klaten pada Kamis, 15 Oktober 2026.
Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 23 orang di tiga lokasi, yakni Klaten, Surakarta, dan Jakarta. Sebanyak 10 orang kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Mereka terdiri atas Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo; Inspektur Daerah Pemkab Klaten Agus Suprapto; Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Muh Himawan Purnomo; serta Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Klaten Fadzar Indriawan.
Selain itu, terdapat Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemkab Klaten Rizqan Iryawan, ajudan bupati Bramantya Samuel Rizkiargyanto, serta Muhammad Amin Wahyu Utomo dari PT Madani Winasis Creative (MWC).
Pihak lain yang turut dibawa untuk pemeriksaan adalah Hanaku Agni Sadewo yang disebut sebagai adik bupati, Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah Ahmad Luthfi H Rahmatullah, serta Kepala Bidang Pemeriksaan Jateng 3 BPK Perwakilan Jawa Tengah Iwan Hery Setiawan.
KPK ungkap lima klaster dugaan korupsi
Dalam perkembangan penanganan perkara, KPK mengungkap adanya lima klaster dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan unsur kepala daerah, pejabat pemerintah kabupaten, pejabat BPK, dan pihak swasta.
Pendalaman terhadap pembiayaan perayaan HUT Klaten menjadi salah satu bagian yang perlu dicermati karena menyangkut penggunaan anggaran dari sejumlah kecamatan serta mekanisme pengadaan jasa penyelenggara kegiatan.
Pemeriksaan terhadap para camat juga penting untuk mengungkap apakah pengumpulan dana tersebut dilakukan berdasarkan mekanisme anggaran yang sah atau melalui permintaan di luar prosedur.
KPK masih harus membuktikan hubungan antara dugaan permintaan dana, proses penunjukan pihak swasta, dan dugaan aliran keuntungan kepada pihak tertentu.
Perkembangan penyidikan ini sekaligus menempatkan tata kelola anggaran pemerintah daerah sebagai perhatian publik. Kegiatan perayaan yang membawa nama daerah dan mencatatkan rekor MURI tetap harus dapat dipertanggungjawabkan dari sisi sumber pendanaan, proses pengadaan, serta penggunaan setiap rupiah anggaran.
Hingga kini, dugaan permintaan dana kepada para camat dan dugaan pemberian feedback kepada bupati masih menjadi materi penyidikan KPK. Pembuktian tanggung jawab pidana para pihak tetap harus melalui proses hukum yang berlaku.















Komentar