JurnalPatroliNews | Jakarta – Penyidikan dugaan korupsi sektor cukai yang berkaitan dengan PT Djarum berpotensi berkembang ke perusahaan rokok lain. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini menelusuri kemungkinan adanya perusahaan yang terafiliasi maupun dugaan penyimpangan serupa dalam tata kelola pengenaan tarif cukai.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik tidak membatasi pendalaman perkara hanya pada enam perusahaan yang sebelumnya telah digeledah. Penelusuran juga diarahkan untuk mengidentifikasi perusahaan lain yang memiliki keterkaitan dengan PT Djarum, termasuk kemungkinan hubungan dalam pengelolaan dan penetapan tarif cukai.
“Ini masih akan terus ditelusuri terkait dengan apakah masih ada perusahaan-perusahaan lain yang terafiliasi dengan PT Djarum, termasuk kaitannya dengan tata kelola pengenaan tarif cukainya itu seperti apa,” kata Budi kepada wartawan, Minggu (15/11/2026).
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penyidikan KPK masih membuka ruang pengembangan terhadap pihak maupun entitas usaha lain. Penyidik tidak hanya mengumpulkan bukti terkait perusahaan yang sudah diperiksa, tetapi juga mendalami kemungkinan adanya pola penyimpangan yang lebih luas dalam sektor cukai.
KPK dalami kemungkinan penyimpangan lintas perusahaan
KPK juga belum memastikan apakah dugaan penyimpangan tata kelola cukai hanya berkaitan dengan PT Djarum atau terdapat perusahaan rokok lain yang melakukan praktik serupa.
Menurut Budi, penyidik masih mengembangkan informasi dan bukti untuk mengetahui sejauh mana dugaan penyimpangan tersebut terjadi serta siapa saja pihak yang memiliki keterkaitan dengan perkara.
“Apakah juga ada dugaan penyimpangan di dalam perusahaan-perusahaan lainnya, itu nanti masih akan terus ditelusuri oleh penyidik. Termasuk juga apakah ini berhenti di Djarum saja atau kemudian ada perusahaan-perusahaan lain yang juga diduga melakukan penyimpangan serupa, ini masih terus didalami,” ujarnya.
Pendalaman tersebut menjadi penting karena tata kelola cukai melibatkan proses administrasi dan pengawasan yang berkaitan dengan kewajiban perusahaan serta penerimaan negara. Apabila ditemukan indikasi penyimpangan, penyidik perlu menelusuri mekanisme yang digunakan, pihak yang berperan, dan potensi dampaknya terhadap keuangan negara.
Meski demikian, kemungkinan keterlibatan perusahaan lain masih berada pada tahap penelusuran. Belum ada kesimpulan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut melakukan pelanggaran hukum.
Belum ada tersangka, KPK lengkapi alat bukti
Budi menegaskan, perkara ini masih ditangani menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) umum. Hingga Minggu (15/11/2026), KPK belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab maupun tersangka.
“Karena ini memang sprindik umum dan sampai dengan hari ini KPK belum ada menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab atau menjadi tersangka dalam perkara ini. Artinya penyidik masih fokus untuk melengkapi kecukupan alat bukti,” jelasnya.
Dengan status tersebut, penyidikan masih berfokus pada pengumpulan dan penguatan alat bukti. Penetapan tersangka akan bergantung pada hasil penyidikan serta terpenuhinya persyaratan hukum yang berlaku.
KPK juga belum menutup kemungkinan melakukan penggeledahan lanjutan. Termasuk apabila penyidik menilai masih diperlukan pemeriksaan terhadap lokasi tertentu, seperti kantor pusat PT Djarum di kawasan KS Tubun, Jakarta.
Budi menyebut penentuan lokasi dan waktu penggeledahan sepenuhnya menjadi bagian dari strategi penyidikan.
“Termasuk kebutuhan kegiatan penggeledahan apakah memang masih ada kebutuhan, kemudian timing-nya kapan, titiknya di mana saja, semuanya tentu menjadi bagian dari strategi penyidikan ya. Pada waktunya pasti KPK akan sampaikan secara terbuka kepada masyarakat,” pungkasnya.
Penggeledahan menjangkau sejumlah kantor
Dalam rangkaian penyidikan sebelumnya, KPK telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, antara lain kantor Bea Cukai Kudus, kantor pusat PT Djarum di Kudus, serta enam perusahaan yang diduga terafiliasi dengan perusahaan rokok tersebut.
Penyidik juga menggeledah Kantor Bea Cukai Semarang dan Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah.
Dari kegiatan tersebut, KPK menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik (BBE) yang diduga berkaitan dengan perkara. Penyidik juga mengamankan uang dari kantor Bea Cukai Semarang dan Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah.
Dokumen, perangkat elektronik, dan uang yang diamankan tersebut menjadi bagian dari materi yang akan dianalisis penyidik untuk mengungkap konstruksi perkara.
Perkembangan penyidikan ini menjadi perhatian karena sektor cukai memiliki kaitan langsung dengan penerimaan negara dan pengawasan industri hasil tembakau. Karena itu, penelusuran terhadap mekanisme pengenaan tarif, administrasi, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain menjadi bagian penting dalam mengungkap dugaan penyimpangan.
Publik kini menunggu sejauh mana KPK dapat menguraikan konstruksi perkara tersebut, termasuk apakah penyidikan akan berkembang ke perusahaan rokok lain atau tetap berfokus pada pihak-pihak yang telah masuk dalam rangkaian pemeriksaan.
KPK menegaskan proses pengumpulan alat bukti masih berlangsung. Dengan demikian, seluruh pihak yang disebut dalam perkembangan penyidikan tetap harus diperlakukan sesuai asas praduga tak bersalah sampai terdapat penetapan dan putusan hukum yang berkekuatan tetap.
Komentar