JurnalPatroliNews | Jakarta – Kebijakan penurunan potongan aplikator ojek online (ojol) dari 20 persen menjadi 8 persen ternyata menyisakan persoalan bagi sebagian pengemudi. Meski secara nominal dinilai mengurangi beban potongan pendapatan, para driver mengeluhkan berkurangnya program pendukung dari perusahaan aplikasi, termasuk promo pelanggan dan perlindungan terhadap pesanan fiktif.
Keluhan tersebut disampaikan perwakilan Front Driver Transportasi Online Indonesia (FDTOI), Yos Shanto, saat melakukan audiensi dengan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Di hadapan pimpinan DPR, Yos menjelaskan bahwa sebelum potongan aplikator diturunkan, sebagian dana yang dipotong dari pendapatan pengemudi dialokasikan kembali oleh perusahaan aplikasi dalam bentuk sejumlah program dan fasilitas.
Program tersebut antara lain berupa promosi untuk menarik pelanggan, serta perlindungan atau dukungan ketika pengemudi menghadapi pesanan fiktif.
Namun, setelah potongan aplikator berubah dari 20 persen menjadi 8 persen, sejumlah program tersebut disebut ikut mengalami pengurangan.
“Jadi begini, Pak, sebelumnya dengan potongan 20 persen itu, dialokasikan, dikembalikan ke kami dalam bentuk berbagai macam benefit, Pak. Ada promo, kemudian juga ada back up order fiktif, dan sebagainya,” kata Yos.
Ia menilai perubahan kebijakan tersebut tidak bisa hanya dilihat dari besaran potongan yang dibebankan kepada pengemudi. Menurutnya, dampak terhadap layanan, jumlah pelanggan, dan keberlangsungan program pendukung juga harus diperhitungkan.
“Nah, saat ini dengan berkurangnya potongan ya, dari 20 menjadi 8 persen, begitu, ya. Itu banyak program aplikator yang secara langsung tereduksi. Dan ini berdampak terhadap orderan menjadi lebih sepi karena promonya hilang, Pak,” lanjutnya.
Potongan turun, tetapi manfaat bagi driver dipertanyakan
Yos mengakui kebijakan potongan 8 persen sekilas terlihat menguntungkan karena mengurangi persentase pendapatan yang harus disetorkan kepada aplikator.
Akan tetapi, menurutnya, pengalaman pengemudi di lapangan menunjukkan bahwa pengurangan potongan tersebut belum tentu berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan bersih.
Berkurangnya promo dinilai dapat memengaruhi minat pelanggan menggunakan layanan, sementara pengurangan fasilitas perlindungan pesanan fiktif berpotensi menambah kerentanan pengemudi terhadap kerugian operasional.
Karena itu, FDTOI meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan kondisi nyata yang dihadapi para pengemudi.
“Tentu karena sudah bergulir dan sudah masuk dalam salah satu pasal di Perpres 27, ya, kami berharap mudah-mudahan ada evaluasi, Pak, ke depan,” ujar Yos.
Ia menegaskan bahwa kebijakan yang secara formal terlihat memberikan keuntungan bagi pengemudi tetap perlu diuji berdasarkan dampaknya terhadap aktivitas sehari-hari.
“Karena penerapan potongan ini mungkin secara kasat mata tampak menjanjikan, tetapi fakta di lapangan, fakta di lapangan kami selaku pelaku, itu belum berjalan maksimal,” sambungnya.
Dasco hubungi Menkomdigi Meutya Hafid
Aspirasi para pengemudi tersebut mendapat respons dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Dalam audiensi itu, Dasco langsung menghubungi Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid untuk mengoordinasikan tindak lanjut persoalan yang disampaikan FDTOI.
Dasco menjelaskan bahwa pengaturan tarif makanan dan barang dalam layanan transportasi online berada dalam lingkup kewenangan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Ia meminta agar perwakilan pengemudi diberikan kesempatan untuk berdiskusi langsung dengan kementerian terkait mengenai pengaturan dan evaluasi kebijakan ke depan.
“Ini Bu Menteri, saya dengan Front Driver Transportasi Online Indonesia. Nah, kemarin kan kita sudah sepakat bahwa pengaturan tarif makanan dan barang itu ada di Komdigi,” ujar Dasco saat menghubungi Meutya.
Dasco kemudian meminta Meutya membuka ruang komunikasi agar para pengemudi dapat menyampaikan persoalan yang mereka hadapi sekaligus memberikan masukan terhadap pengaturan layanan transportasi berbasis aplikasi.
“Nah mereka mungkin perlu dikasih waktu untuk diskusi dan koordinasi tentang bagaimana pengaturannya ke depan,” tuturnya.
Evaluasi kebijakan diharapkan menyentuh kondisi lapangan
Aspirasi FDTOI memperlihatkan bahwa persoalan kesejahteraan pengemudi ojol tidak hanya berkaitan dengan besaran potongan aplikator. Ketersediaan pesanan, strategi promosi, perlindungan terhadap pesanan bermasalah, serta transparansi skema pendapatan juga menjadi bagian dari persoalan yang perlu diperhatikan.
Di sisi lain, perusahaan aplikasi perlu memberikan penjelasan mengenai perubahan program setelah kebijakan potongan 8 persen diterapkan, termasuk apakah pengurangan potongan memang berdampak pada anggaran promosi dan fasilitas perlindungan pengemudi.
Dialog antara pengemudi, pemerintah, DPR, dan perusahaan aplikasi diharapkan dapat menghasilkan pengaturan yang memberikan kepastian bagi seluruh pihak.
Bagi para pengemudi, ukuran keberhasilan kebijakan bukan semata-mata penurunan persentase potongan, melainkan apakah pendapatan bersih, kesempatan memperoleh pesanan, dan perlindungan selama bekerja benar-benar membaik.















Komentar