Wamenaker Afriansyah Noor Dorong Standardisasi SDM Event, Kompetensi dan Budaya K3 Jadi Prioritas

JurnalPatroliNews | Jakarta – Industri penyelenggaraan acara atau event tidak cukup hanya mengandalkan kreativitas dan kemampuan teknis. Standar kompetensi, sertifikasi profesi, keselamatan kerja, serta kepastian pelindungan tenaga kerja harus menjadi fondasi dalam membangun industri yang profesional dan berdaya saing.

Penegasan tersebut disampaikan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor saat menjadi pembicara utama dalam Indonesia Event Management Summit (IVES) 2026 bertajuk “Membangun SDM Event yang Kompeten, Profesional, dan Berdaya Saing” di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Afriansyah menjelaskan, industri event memiliki ekosistem tenaga kerja yang luas dengan kebutuhan keterampilan yang beragam. Rantai pekerjaannya mencakup produksi, pengelolaan tempat acara atau venue, MICE, tata suara dan visual, logistik, keamanan, hospitality, hingga sektor kreatif.

Karakteristik industri ini juga berbeda dari sejumlah sektor lainnya karena melibatkan pekerja tetap, pekerja kontrak, tenaga lepas, serta pekerja yang direkrut melalui perusahaan penyedia jasa atau vendor.

Kondisi tersebut membutuhkan sistem pengembangan sumber daya manusia yang mampu menjangkau seluruh jenis pekerjaan dan hubungan kerja dalam industri event.

“Prinsip tata kelola pengembangan SDM event dipimpin oleh kebutuhan industri, difasilitasi pemerintah, dilaksanakan bersama, dan diukur dari hasil kerja,” kata Afriansyah.

SKKNI Jadi Acuan Pengembangan Kompetensi

Menurut Afriansyah, peningkatan kualitas tenaga kerja industri event perlu mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Kegiatan Acara sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 120 Tahun 2024.

Standar tersebut menjadi salah satu landasan untuk menyelaraskan kebutuhan industri dengan kemampuan tenaga kerja. Dengan acuan kompetensi yang jelas, pelatihan dan sertifikasi diharapkan dapat menghasilkan tenaga profesional sesuai tuntutan pekerjaan.

Ia menilai penguasaan keterampilan teknis saja tidak lagi cukup menghadapi kompleksitas industri event. Tenaga kerja juga perlu memahami standar keselamatan, prosedur operasional, komunikasi profesional, serta tanggung jawab dalam setiap tahapan penyelenggaraan acara.

Penguatan kompetensi tersebut didukung melalui Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Sislatkernas) dan sertifikasi kompetensi melalui lembaga sertifikasi profesi yang memiliki lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Budaya K3 dan Pelindungan Pekerja Tidak Boleh Diabaikan

Selain standardisasi keterampilan, Afriansyah menyoroti pentingnya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam seluruh aktivitas penyelenggaraan acara.

Industri event memiliki potensi risiko yang perlu dikelola secara serius, mulai dari pemasangan konstruksi panggung, instalasi listrik, penggunaan perangkat audio visual, pengangkutan peralatan, hingga pengaturan keamanan dan keselamatan pengunjung.

Karena itu, penerapan budaya K3 harus menjadi bagian dari standar profesionalisme, bukan sekadar persyaratan administratif.

Afriansyah juga mengingatkan pentingnya kejelasan hubungan kerja dan pelindungan bagi seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam rantai industri event. Perhatian tersebut mencakup pekerja vendor maupun tenaga lepas yang kerap menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kegiatan.

Lima Pilar Kualitas Kerja Industri Event

Dalam kesempatan tersebut, Wamenaker mengajak pelaku industri menerapkan lima pilar kualitas kerja sebagai fondasi pengembangan SDM event.

Pertama, keselamatan kerja sebagai prioritas dalam setiap kegiatan produksi dan penyelenggaraan acara.

Kedua, profesionalisme melalui penguatan kompetensi, keterampilan, dan standar kualitas pekerjaan.

Ketiga, kejelasan hubungan kerja agar setiap tenaga kerja memahami hak, kewajiban, dan bentuk pelindungan yang melekat pada pekerjaannya.

Keempat, peningkatan produktivitas melalui penerapan praktik ramah lingkungan serta pemanfaatan teknologi digital.

Kelima, inklusivitas dengan membuka kesempatan yang lebih luas bagi perempuan, penyandang disabilitas, generasi muda, dan kelompok pekerja rentan.

Kelima pilar tersebut diharapkan menjadi pedoman bagi industri dalam membangun ekosistem kerja yang tidak hanya produktif, tetapi juga aman, adil, dan berkelanjutan.

Afriansyah menegaskan bahwa daya saing industri event harus berjalan beriringan dengan kualitas sumber daya manusia dan kepastian pelindungan tenaga kerjanya.

“Event yang berdaya saing dibangun oleh manusia yang kompeten, bekerja profesional, dan memperoleh pelindungan,” ujarnya.

Melalui penguatan standar kompetensi, sertifikasi, serta budaya K3, pemerintah mendorong industri event berkembang dengan tata kelola ketenagakerjaan yang lebih baik. Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh standar tersebut diterapkan secara konsisten, termasuk bagi pekerja lepas dan tenaga kerja yang berada dalam rantai penyedia jasa acara.

Komentar