UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Ahmad Luthfi Tetapkan Rp2,65 Juta

JurnalPatroliNews | Jepara – Kabar kenaikan upah minimum membawa angin baru bagi pekerja di Jawa Tengah. Gubernur Ahmad Luthfi resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah 2027 sebesar Rp2.655.454 per bulan, meningkat 14,10 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Kenaikan tersebut setara Rp328.068 dari UMP 2026 yang tercatat sebesar Rp2.327.386,07. Persentase kenaikan tahun ini menjadi yang tertinggi dalam catatan perkembangan UMP Jawa Tengah selama satu dekade terakhir.

Ahmad Luthfi mengumumkan keputusan tersebut di Kabupaten Jepara, Sabtu (21/11/2026).

“Hari ini saya telah menetapkan Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah tahun 2027,” kata Luthfi saat menyampaikan pengumuman penetapan upah minimum tersebut.

Besaran kenaikan 14,10 persen itu juga hampir dua kali lipat dibandingkan penyesuaian UMP Jawa Tengah 2026 yang mencapai 7,28 persen.

Pembahasan Melibatkan Empat Unsur Dewan Pengupahan

Luthfi menjelaskan, penetapan UMP 2027 tidak dilakukan secara sepihak. Prosesnya telah melalui pembahasan di Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah dengan melibatkan empat unsur, yakni pemerintah, pengusaha, serikat pekerja atau serikat buruh, serta pakar dan akademisi.

Dari unsur pengusaha, pembahasan melibatkan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin).

“Berdasarkan pembahasan dari empat unsur ini, kenaikan UMP Jawa Tengah tahun 2027 ditetapkan sebesar 14,10 persen,” ujar Luthfi.

Keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari proses penetapan kebijakan pengupahan yang mempertemukan kepentingan pekerja, kemampuan dunia usaha, serta pertimbangan pemerintah dan kalangan akademisi.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap kenaikan upah minimum dapat memperkuat daya beli pekerja sekaligus mendorong peningkatan produktivitas.

Rekor Kenaikan Tertinggi dalam Satu Dekade

Jika dibandingkan dengan perkembangan UMP Jawa Tengah sejak 2017, kenaikan 2027 menunjukkan lonjakan persentase paling tinggi dalam rentang data tersebut.

Pada 2026, UMP Jawa Tengah naik 7,28 persen menjadi Rp2.327.386,07. Sebelumnya, kenaikan pada 2025 tercatat 6,50 persen, sedangkan pada 2024 sebesar 4,02 persen.

Kenaikan tertinggi sebelum 2027 dalam daftar historis tersebut tercatat pada 2020, yakni 8,51 persen. Dengan demikian, penyesuaian 14,10 persen pada 2027 melampaui seluruh persentase kenaikan dalam periode yang dibandingkan.

Berikut perkembangan UMP Jawa Tengah berdasarkan data yang disampaikan pemerintah:

TahunUMP Jawa TengahKenaikan
2027Rp2.655.45414,10%
2026Rp2.327.386,077,28%
2025Rp2.169.3496,50%
2024Rp2.036.9474,02%
2023Rp1.958.169,698,01%
2022Rp1.812.9350,78%
2021Rp1.798.9793,27%
2020Rp1.742.0158,51%
2019Rp1.605.3968,03%
2018Rp1.486.0658,71%
2017Rp1.367.000—

Kesejahteraan Pekerja dan Pertumbuhan Industri

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap penyesuaian UMP 2027 dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan buruh. Namun, kenaikan upah juga diharapkan berjalan seiring dengan peningkatan produktivitas serta pertumbuhan dunia usaha.

Pemerintah menargetkan industri di Jawa Tengah terus berkembang sehingga mampu mendorong investasi, memperluas kesempatan kerja, dan memperkuat perekonomian daerah.

Di sisi lain, implementasi kebijakan pengupahan tetap membutuhkan perhatian terhadap keberlanjutan usaha, kepatuhan perusahaan, dan pengawasan pelaksanaan ketentuan upah minimum.

Besaran UMP merupakan standar upah minimum tingkat provinsi, bukan otomatis jumlah bersih yang diterima setiap pekerja setelah memperhitungkan komponen penghasilan dan potongan yang berlaku. Pelaksanaan ketentuan upah minimum juga harus memperhatikan aturan serta kategori pekerja yang diatur dalam regulasi ketenagakerjaan.

Kenaikan 14,10 persen ini menjadi salah satu kebijakan penting pengupahan Jawa Tengah untuk 2027. Tantangan berikutnya adalah memastikan peningkatan kesejahteraan pekerja dapat berjalan beriringan dengan pertumbuhan investasi, produktivitas, dan penciptaan lapangan kerja di daerah.

Komentar