JurnalPatroliNews | RIAU – Pemerintah mulai memperketat pengawasan terhadap aktivitas korporasi yang memanfaatkan kawasan hutan. Melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), langkah penertiban dilakukan terhadap dua perusahaan yang beroperasi di Provinsi Riau, yakni PT GSL di Kabupaten Kuantan Singingi dan PT RAPP di Kabupaten Pelalawan.
Penertiban yang berlangsung pada Jumat (20/11/2026) tersebut mengungkap sejumlah persoalan serius terkait pemanfaatan kawasan hutan, mulai dari dugaan pengolahan hasil perkebunan sawit yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin hingga pelanggaran pemanfaatan hutan, pembukaan lahan, dan kerusakan kawasan lindung.
Langkah pemerintah ini sekaligus menjadi perhatian terhadap praktik pengelolaan sumber daya alam oleh korporasi yang diduga tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan perlindungan kawasan hutan.
PT GSL Disorot, Diduga Menampung dan Mengolah Sawit dari Kawasan Hutan
Salah satu sasaran penertiban Satgas PKH adalah pabrik kelapa sawit nonkebun milik PT GSL di Kabupaten Kuantan Singingi.
Berdasarkan temuan Satgas PKH, perusahaan tersebut terindikasi melakukan pembelian dan pengolahan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang bersumber dari aktivitas perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.
Persoalan ini menjadi perhatian karena keberadaan pabrik pengolahan sawit tersebut diduga turut mendorong semakin luasnya aktivitas perambahan kawasan hutan di sekitarnya untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.
Atas temuan tersebut, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas kurang lebih 42 hektare.
Tidak hanya itu, permohonan pelepasan kawasan hutan tersebut direkomendasikan untuk ditolak dan arealnya dikembalikan dalam penguasaan negara melalui langkah penertiban Satgas PKH.
Langkah ini memperlihatkan bahwa pengawasan pemerintah tidak hanya menyasar aktivitas pembukaan lahan, tetapi juga rantai bisnis yang diduga berkaitan dengan pemanfaatan hasil perkebunan dari kawasan hutan tanpa izin.
PT RAPP Kehilangan Izin, Temuan Pelanggaran Mencakup Ribuan Hektare
Sementara itu, penertiban terhadap PT RAPP di Kabupaten Pelalawan dilakukan menyusul pencabutan perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) perusahaan tersebut.
Perusahaan yang memiliki areal kerja sekitar 338.536 hektare itu dijatuhi sanksi administratif berupa pencabutan izin berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.
Keputusan tersebut didasarkan pada sejumlah temuan pelanggaran dalam pengelolaan kawasan hutan.
Satgas PKH mencatat adanya kebakaran lahan gambut yang berulang, perkebunan kelapa sawit seluas kurang lebih 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas kurang lebih 211,54 hektare.
Temuan tersebut menjadi persoalan serius mengingat besarnya areal konsesi yang dikelola perusahaan dan kewajiban menjaga fungsi ekologis kawasan hutan.
Sorotan lainnya berkaitan dengan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo. Kawasan konservasi tersebut memiliki arti penting bagi keberlangsungan habitat Gajah Sumatera yang keberadaannya menghadapi tekanan akibat perubahan fungsi dan kerusakan habitat.
Dengan dicabutnya izin PBPH, seluruh kegiatan di dalam areal perizinan dihentikan dan kawasan tersebut kembali berada dalam penguasaan negara.
Meski demikian, pencabutan izin tidak serta-merta menghapus kewajiban perusahaan. Tanggung jawab pemulihan lingkungan maupun konsekuensi hukum atas pelanggaran yang ditemukan tetap harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penertiban Kawasan Hutan dan Tanggung Jawab Korporasi
Penertiban terhadap PT GSL dan PT RAPP menjadi bagian dari langkah pemerintah memperkuat pengawasan pemanfaatan kawasan hutan, sekaligus menata kembali pengelolaan aset negara yang memiliki fungsi ekologis dan sosial.
Persoalan ini juga memperlihatkan pentingnya pengawasan terhadap seluruh rantai kegiatan usaha kehutanan dan perkebunan, mulai dari pembukaan lahan, perizinan, pengolahan hasil perkebunan hingga kewajiban pemulihan lingkungan.
Pemerintah menegaskan tidak memberikan toleransi terhadap pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan. Setiap perusahaan yang menjalankan aktivitas usaha di kawasan tersebut wajib mematuhi ketentuan perizinan dan bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan.
Melalui Satgas PKH, pemerintah menyatakan akan melanjutkan langkah penertiban secara tegas, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga.
Targetnya bukan sekadar menghentikan aktivitas yang dinilai melanggar ketentuan, melainkan juga mengembalikan fungsi kawasan hutan sesuai peruntukannya serta memastikan aset negara dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
Penertiban di Riau ini menjadi pengingat bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi korporasi. Perlindungan ekosistem, kepastian hukum, dan tanggung jawab terhadap lingkungan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari setiap kegiatan usaha.















Komentar