JurnalPatroliNews | Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono meminta pemerintah memperkuat koordinasi lintas lembaga untuk mencegah bertambahnya warga negara Indonesia (WNI) yang diduga menjadi korban sindikat perekrutan tentara bayaran ke Rusia.
Menurut Dave, pengungkapan jaringan perekrutan tersebut merupakan persoalan serius karena diduga melibatkan praktik penipuan dan eksploitasi lintas negara yang berpotensi mengancam keselamatan warga Indonesia di wilayah konflik.
Ia menilai, penanganan kasus tidak cukup hanya melalui jalur ketenagakerjaan dan penegakan hukum. Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, serta aparat keamanan lainnya juga dapat dilibatkan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
“Di dalam negeri, pengungkapan jaringan perekrutan ini penting untuk menegakkan hukum dan mencegah korban baru. Penanganannya bisa melalui koordinasi antarlembaga, termasuk aparat keamanan, BIN, dan TNI sesuai tugas dan kapasitas masing-masing, termasuk dalam kerangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP) bagi TNI,” kata Dave saat dikonfirmasi, Sabtu (21/11/2026).
Dave menegaskan, Komisi I DPR akan mencermati langkah pemerintah, terutama Kementerian Luar Negeri (Kemlu), dalam memberikan perlindungan dan mengupayakan pemulangan WNI yang diduga menjadi korban.
“Komisi I DPR RI akan mencermati langkah pemerintah, khususnya Kemlu, dalam melindungi dan mengupayakan pemulangan WNI. Negara harus hadir melindungi warganya, terutama mereka yang diduga menjadi korban penipuan dan eksploitasi lintas negara,” ujarnya.
Iming-Iming Gaji Besar Diduga Jadi Modus Perekrutan
Dave menilai, praktik perekrutan tersebut tidak bisa dipandang sebagai persoalan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri semata. Dugaan penipuan dengan tawaran pekerjaan dan penghasilan besar dapat membuat calon pekerja tidak memahami risiko sebenarnya, termasuk kemungkinan dikirim ke wilayah konflik.
“Menurut saya, terungkapnya sindikat perekrutan WNI untuk menjadi tentara bayaran di Rusia merupakan persoalan serius. Praktik ini tidak hanya menyangkut penempatan tenaga kerja di luar negeri, tetapi juga dugaan penipuan yang dapat membahayakan keselamatan warga negara Indonesia di wilayah konflik,” katanya.
Ia mengingatkan agar tawaran penghasilan fantastis tidak dimanfaatkan oleh jaringan perekrut untuk mengeksploitasi masyarakat.
“Iming-iming gaji besar tidak boleh dijadikan cara untuk mengeksploitasi masyarakat dengan menyembunyikan risiko pekerjaan yang sebenarnya,” sambung Dave.
Kemlu Diminta Telusuri Identitas dan Kondisi WNI
Selain mendorong pencegahan perekrutan baru, Dave meminta pemerintah segera menelusuri keberadaan dan kondisi seluruh WNI yang diduga telah diberangkatkan ke Rusia.
Kemlu melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Moskow dinilai perlu berkoordinasi dengan otoritas Rusia untuk memperoleh informasi mengenai identitas, lokasi, status, serta keselamatan setiap WNI yang terindikasi terlibat dalam perekrutan tersebut.
“Kemlu melalui KBRI Moskow perlu berkoordinasi dengan otoritas Rusia untuk memperoleh informasi mengenai identitas, lokasi, status, dan keselamatan mereka. Langkah ini penting agar pemerintah mengetahui kondisi masing-masing WNI dan dapat menentukan upaya perlindungan yang tepat,” jelasnya.
Dave juga meminta Kemlu mengupayakan pemulangan WNI yang terbukti menjadi korban penipuan atau tindak pidana perdagangan orang (TPPO) melalui jalur diplomatik dan perlindungan konsuler.
Di sisi lain, Kementerian Pertahanan (Kemhan) dinilai dapat memberikan dukungan melalui komunikasi dan koordinasi pertahanan dengan otoritas Rusia.
“Setiap langkah harus mempertimbangkan kondisi dan keselamatan WNI agar proses pemulangan dapat dilakukan melalui jalur yang aman dan sesuai ketentuan,” ucapnya.
Polisi Ungkap Perekrutan di Bogor hingga Pemalang
Sebelumnya, aparat kepolisian mengungkap dugaan jaringan perekrutan WNI untuk diberangkatkan ke Rusia dengan tawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan dugaan tujuan sebenarnya.
Dalam pengungkapan kasus di Bogor, polisi menyebut sekitar 200 orang telah diberangkatkan. Dua orang juga telah ditetapkan sebagai tersangka.
Kasus tersebut bermula dari dugaan tindak pidana perdagangan orang di sebuah penginapan di kawasan Taman Sari, Bogor. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan mengamankan 22 calon korban pada 19 Oktober 2026 sekitar pukul 23.20 WIB.
Para calon korban diketahui seluruhnya laki-laki berusia 30 tahun ke atas. Mereka mengaku memperoleh tawaran pekerjaan melalui media sosial maupun perantara sejak pertengahan 2026.
Pekerjaan yang ditawarkan antara lain sebagai pekerja konstruksi dan petani buah di luar negeri, dengan iming-iming gaji serta bonus besar. Namun, mereka diduga justru diarahkan untuk menjadi tentara bayaran di Rusia.
Sementara itu, di Pemalang, Jawa Tengah, enam warga juga dilaporkan menjadi korban perekrutan serupa. Dua orang yang disebut sebagai perekrut, masing-masing warga negara Rusia dan Ukraina, telah ditetapkan sebagai tersangka.
Keduanya diduga menjanjikan penghasilan sekitar Rp400 juta hingga Rp500 juta untuk kontrak kerja selama satu tahun.
Rentetan pengungkapan tersebut memperlihatkan pentingnya pengawasan terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri, khususnya yang tidak disertai informasi transparan mengenai pemberi kerja, jenis pekerjaan, status kontrak, serta risiko keselamatan.
Bagi pemerintah, langkah mendesak bukan hanya membongkar jaringan perekrut di dalam negeri, melainkan juga memastikan kondisi WNI yang telah berada di Rusia, mengidentifikasi kemungkinan korban TPPO, dan mencegah masyarakat lain terjebak dalam pola perekrutan serupa.














Komentar