JurnalPatroliNews – Jakarta,– Di awal bulan ini, WhatsApp mengumumkan kalau fungsi aplikasi akan lama kelamaan dibatasi jika pengguna tak kunjung memberikan persetujuan atas kebijakan privasi terbaru yang berlaku per 15 Mei 2021. Saat itu WhatsApp mengkoreksi pernyataan sebelumnya dengan memastikan tidak akan menghapus akun pengguna yang menolak pembaruan ketentuan mengenai privasi itu.
WhatsApp kini berubah lagi lewat pernyataan terbarunya. Rencananya, anak perusahaan Facebook itu batal membatasi fungsi aplikasi sekalipun pengguna tak kunjung memberi persetujuannya kepada pembaruan itu. Keputusan terbaru disebut berdasarkan diskusi-diskusi dengan pemerintahan negara-negara di dunia dan juga pakar privasi.
“Kami ingin memperjelas kalau untuk saat ini kami tidak akan membatasi fungsi bagaimana WhatsApp bekerja untuk mereka yang belum bersedia menerima pembaruan,” ujar juru bicara WhatsApp kepada The Verge, Jumat 28 Mei 2021.
Seperti diketahui, pengumuman kebijakan baru WhatsApp telah memicu kegundahan di antara para pengguna aplikasi perpesanan terbesar di dunia ini. Kecurigaan yang berkembang, WhatsApp akan membagi lebih banyak data pribadi pengguna ke perusahaan induk Facebook begitu pembaruan disetujui.
Adapun WhatsApp telah berulang kali menegaskan, pembaruan kebijakannya hanya untuk pesan atau chat bisnis yang ditawarkan untuk disimpan dalam server Facebook. Menurut WhatsApp, sebagian besar penggunanya telah memahami itu dan menjawab notifikasi yang dibagikan.
WhatsApp menyatakan tak berubah untuk terus mengingatkan kepada penggunanya yang belum memperbarui persetujuannya untuk ketentuan dan kebijakannya tersebut. “Kami berharap pendekatan sekarang akan memperkuat pilihan dari para penguna, terlepas mereka pengguna chat bisnis atau bukan.”
Ke depan, WhatsApp mengatakan ada kemungkinan keputusan yang sekarang akan berubah lagi. Namun WhatsApp mengaku akan berusaha semaksimal mungkin menjaga pengguna dan pemerintahan di seluruh dunia bahagia. Sebagai catatan, heboh kebijakan baru dan notifikasinya telah mendorong cukup besar pengguna WhatsApp hijrah ke aplikasi perpesanan lain seperti Telegram dan Signal.
Pada pekan lalu, pemerintah India meminta WhatsApp untuk memperbaiki kebijakan privasi untuk para penggunanya. India mengatakan, kebijakan baru WhatsApp melanggar konstitusi yang berlaku di negara itu.
Dalam jawabannya, WhatsApp mengatakan kalau akan terus berkomunikasi dengan Pemerintah India. “Dan kami menegaskan ulang kalau pembaruan ini tidak berdampak kepada kerahasiaan chat setiap pengguna.”
Pada 11 Mei, Pemerintah Jerman lebih dulu melarang WhatsApp memproses data penggunanya di negara itu. Saat itu Facebook yang bereaksi dengan menyatakan akan menggugat larangan tersebut. Di Turki, perusahaan yang sama juga dipaksa membekukan pembaruan kebijakan 15 Mei.
(*/lk)
Komentar