JurnalPatroliNews – Jakarta,– Pakar pertahanan Connie Rahakundini Bakrie meminta KPK turun tangan soal isu mafia alutsista Mister M yang diembuskannya. Kini, Connie Bakrie diminta untuk menunjuk langsung hidung Mister M mafia alutsista itu.
Anggota Komisi I DPR RI, Syaifullah Tamliha, menganalogikan isu Mister M mafia alutsista bagaikan kentut. Bau yang diembuskan tercium, namun tak diketahui siapa yang mengeluarkan kentut itu.
“Baunya terasa, tapi nggak tahu persis siapa yang kentutnya,” kata Tamliha kepada wartawan, Senin (10/5/2021).
Menurut Ketua DPP PPP ini, seharusnya Connie Bakrie menunjuk batang hidung sosok Mister M yang disebutnya sebagai mafia alutsista itu. Maka, lanjut Tamliha, publik tak bertanya-tanya soal sosok Mister M yang dimaksud Connie.
“Sejak Ibu Connie bilang ada mafia alutsista. Semestinya beliau tunjuk batang hidungnya nama Mr M tersebut, bukan membuat tanda tanya publik. Kami sesuai putusan MK hanya boleh mengetahui APBN pada satuan 2 (programnya) dan dilarang mengetahui satuan 3-nya,” ujar Tamliha.
Tamliha yang membidangi komisi pertahanan di DPR ini tak mengetahui siapa sosok Mister M yang dimaksud Connie Bakrie. Adanya aturan baru, kata Tamliha, DPR tak begitu mengetahui rincian soal alutsista.
“Akibat putusan MK tersebut, maka jenis, bentuk dan harga alutsista yang dibeli kami tidak mengetahui. Sehingga sebelum Ibu Connie bicara, kami sudah membentuk Panitia Kerja (Panja Alutsista). Itu pun hanya dalam kerangka fungsi pengawasan DPR,” imbuhnya.
Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto sebelumnya meminta pemerhati pertahanan Connie Rahakundini Bakrie mengungkap sosok mafia alutsista yang disebut-sebut sebagai ‘Mister M’. Connie meminta KPK turun tangan.
“Maka menjadi tugas Kemhan bersama sama KPK dan aparat terkait untuk menggunakan seluruh perangkat yang dimiliki untuk membuka siapa saja Mr M dimaksud,” ujar Connie dalam keterangannya, Senin (10/5).
Menurut Connie, Mister M akan terungkap bila KPK menelisik tahapan CADMID Alutsista. CADMID adalah siklus dalam sistem pengadaan alutsista, mulai dari konsep hingga manufacturing.
“Biarkan KPK melakukan tugasnya dengan baik sehingga siapapun yang bermain dapat benar benar terungkap dan terhentikan,” kata Connie.
“Good governance memandatkan adanya transparansi dimana dalam pertahanan sebuah negara demokratis mewajibkan Menteri Pertahanan dan Kementerian Pertahanan mampu melakukan transparansi dalam hal kebijakan anggaran. Patut diingat kerahasiaan pertahanan tidak terletak pada anggaran, tetapi terletak pada strategi, pelatihan, dan taktik perang dalam menggunakan alutsista dimaksud,” lanjutnya.
(*/lk)
Komentar