JurnalPatroliNews – Jakarta – Dalam menghadapi tekanan global dan dinamika multipolar, Paramadina Public Policy Institute (PPPI), Paramadina Graduate School of Diplomacy, dan Universitas Ibn Khaldun (UIKA) mengadakan diskusi publik bertajuk “Navigating Economic Development in South East Asia and Indonesia: in the Era of Global Disruption” pada Kamis (17/7/2025) di Auditorium Benny Subianto, Universitas Paramadina, Trinity Tower, Jakarta.
Dalam forum tersebut, Wijayanto Samirin selaku Head of Senior Advisor PPPI menegaskan bahwa perubahan global di bidang ekonomi, politik, dan teknologi seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat reformasi kebijakan di Indonesia. Ia menyoroti pentingnya pengalaman diplomatik dan reformasi nasional sebagai modal dalam menghadapi negosiasi global.
Ia juga menyarankan Indonesia belajar dari Vietnam yang berhasil mencatat kemajuan pesat di bidang digital dan sosial-politik. Selain itu, ia menilai pengaruh media sosial dalam membentuk opini publik turut mempengaruhi arah kebijakan.
Ahmad Khoirul Umam, PhD, Managing Director PPPI, mengkritisi arah pembangunan ekonomi Indonesia yang dinilainya belum menyentuh perubahan struktural signifikan. Menurutnya, Indonesia perlu berani melakukan terobosan ekonomi, meniru negara-negara Asia Timur yang sukses dengan strategi developmental state. Ia mencontohkan Vietnam yang dahulu tertinggal kini melaju berkat konsistensi kebijakan dan reformasi birokrasi.
Umam juga mengingatkan bahwa konflik global seperti perang Rusia-Ukraina dan ketegangan di Timur Tengah bisa memperburuk perlambatan ekonomi. Ia mencatat proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,7% masih belum cukup untuk menciptakan lapangan kerja memadai dan meningkatkan daya saing industri.
Ia juga mengkritisi lemahnya institusi dalam negeri akibat praktik politik transaksional dan stagnasi reformasi birokrasi. Menurutnya, demokrasi harus diiringi dengan penguatan kelembagaan dan pengelolaan anggaran yang transparan agar tidak menjadi beban pembangunan.
Umam turut menyesalkan kurangnya pemanfaatan pasar domestik untuk mendorong industrialisasi nasional, termasuk dalam transisi menuju kendaraan listrik dan ekonomi hijau. Ia menyerukan Indonesia sebagai middle power untuk tampil sebagai pemimpin, bukan sekadar pengikut dalam peta ekonomi global.
Prof. Paul Schuler dari University of Arizona memaparkan risetnya terkait perjalanan ekonomi Vietnam yang telah melalui empat fase pembangunan. Meski GDP Vietnam hampir menyamai Indonesia, ia menyebut struktur industri Vietnam masih rapuh karena ketergantungan pada investasi asing dan lemahnya partisipasi UMKM dalam rantai pasok global.
Sementara itu, Staff Khusus Menko Perekonomian RI, Raden Pardede, menekankan bahwa untuk meraih visi Indonesia Emas 2045, Indonesia harus segera meninggalkan ketergantungan pada ekspor komoditas mentah dan mulai mengembangkan industri manufaktur serta teknologi tinggi. Ia juga menyoroti perlunya peningkatan produktivitas tenaga kerja dan efisiensi nasional.
Raden mendorong investasi di bidang kecerdasan buatan, bioteknologi, dan energi hijau sebagai persiapan menghadapi transformasi global. Ia melihat keanggotaan Indonesia di OECD sebagai langkah penting untuk memperkuat tata kelola dan daya saing nasional.
Diskusi ditutup oleh Jibriel Avessina, Wakil Dekan FEB UIKA, yang menegaskan pentingnya kolaborasi antara institusi akademik dan riset untuk membangun ketahanan kawasan. Ia berharap forum ini menjadi pijakan awal bagi strategi ekonomi Asia Tenggara yang tangguh dan berkelanjutan.
