Jurnalpatrolinews – Merauke, Mahasiswa asal Merauke, Boven Digoel, Mappi dan Asmat mengelar unjuk rasa di Manado, Sulawesi Utara, Senin (10/8/2020). Mereka menolak rencana pemberlakuan kembali kebijakan otonomi khusus di Papua.
“Penerapan Otsus (Otonomi Khusus) Papua hanya diwujudkan dalam besaran anggaran (pembangunan). Rencana induk pengembangan otsus serta standar operasional dan pelayanan minimum (terhadap masyarakat) tidak terurus,” kata koordinator aksi Dominikus Cambu melalui keterangan tertulis yang diterima di Merauke.
Para mahasiswa juga menyoroti masalah pertanggungjawaban penggunaan dana otsus dan ketidakberpihakan program terhadap pendidikan, kesehatan, usaha kecil dan menengah, sosial, budaya serta infrastruktur. Selain itu, kebijakan otsus dinilai mengabaikan identitas politik lokal, kelembagaan adat dan keagamaan, serta pemberdayaan kaum perempuan Papua
“Terjadi dualisme terhadap penerapan Undang Undang Otsus Papua dengan Undang Undang Pemerintahan Daerah Nomor 21/2001. Begitu pula terhadap Undang-Undang Keuangan Negara, mengakibatkan wakil rakyat (legislatif daerah) kehilangan kendali dalam mengawasi anggaran, termasuk anggaran Otsus Papua,” jelas Cambu.
Mereka menyimpulkan Otsus Papua selama ini hanya menjadi politik pencitraan Pemerintah Indonesia. Idealisme Otsus sendiri dianggap telah lama mati.
“Demokrasi liberal dan politik kartel menjadikan otonomi khusus hanya sebagai politik pencitraan. Akibat oligarki oleh parlemen dan birokrat (tersebut), terjadi tebang pilih dalam pembangunan (di Papua),” tegas Cambu.
Mahasiswa asal Asmat Hendrikus Bindiw menambahkan aksi mereka merupakan aspirasi murni dari mahasiswa setempat. “Kami menolak tegas Otsus Papua Jilid II karena selama ini kucuran dananya tidak dirasakan (manfaatnya) oleh masyarakat.” (jubi)
