JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, mengajak perguruan tinggi dan kalangan akademisi untuk berkolaborasi dalam melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Keluarga Harapan (PKH). Tujuannya, agar penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran sekaligus memiliki visi pemberdayaan warga.
“Saya mengundang kampus, profesor, dan para pakar untuk bersama-sama mengevaluasi PKH supaya bervisi pemberdayaan, bukan sekadar bantuan,” ujar Muhaimin di Jakarta, Jumat.
PKH sendiri merupakan bantuan sosial bersyarat yang diluncurkan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin dan rentan. Program ini sudah berjalan selama 16 tahun, sehingga menurut Muhaimin, sudah saatnya dilakukan evaluasi mendalam.
“Evaluasi total akan membantu menemukan pola manajemen baru bagi PKH. Kita harus melihat sejauh mana program ini benar-benar mendorong kemandirian,” jelasnya.
Ia menegaskan, bantuan sosial seharusnya tidak hanya bersifat karitatif, melainkan mampu mengangkat kemampuan masyarakat agar mandiri. Pergeseran orientasi dari sekadar memberi bantuan menuju pemberdayaan dianggap krusial untuk memutus mata rantai ketergantungan.
“Selama ini, program yang terlalu fokus pada bantuan langsung justru menimbulkan ketergantungan yang berkepanjangan. Karena itu, bantuan perlu diberi batas waktu dan diarahkan untuk membangun kemandirian,” tambahnya.
Muhaimin menekankan bahwa perubahan paradigma ini harus gencar disosialisasikan dan diimplementasikan agar upaya pengentasan kemiskinan bisa lebih berkelanjutan.
