JurnalPatroliNews – Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menegaskan bahwa pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas utama pembangunan daerah, walaupun ada kemungkinan pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat hingga 50 persen.
“Kalau memang ada pemotongan, nanti kita lihat. Namun yang pasti, fokus kami tetap pada pendidikan dan kesehatan, karena ini bukan beban, melainkan bentuk investasi jangka panjang,” ujar Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud di Samarinda, Sabtu.
Sejak awal masa jabatannya, Rudy sudah mendorong efisiensi anggaran dengan memangkas kegiatan seremonial yang tidak mendesak, termasuk acara di hotel, untuk kemudian dialihkan ke program yang berdampak langsung pada masyarakat.
Tiga program besar yang kini jadi tumpuan pembangunan adalah pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur strategis. Salah satunya diwujudkan lewat kebijakan sekolah gratis dan layanan berobat gratis.
Pemprov Kaltim menargetkan pada APBD 2026 seluruh anak di daerah tersebut dapat menikmati pendidikan gratis mulai jenjang SMA hingga S3.
Untuk mengatasi tantangan fiskal, Pemprov juga berupaya memaksimalkan kontribusi sektor swasta, khususnya dari perusahaan tambang. Wakil Gubernur Seno Aji mengusulkan peningkatan nilai corporate social responsibility (CSR) batu bara dari Rp1.000 per ton menjadi Rp10.000 per ton.
Dengan produksi tahunan sekitar 370 juta ton, skema baru ini berpotensi menghimpun dana hingga Rp3,7 triliun per tahun, jauh lebih besar dibanding Rp370 miliar yang dikumpulkan saat ini.
Menurut Seno, dana tambahan tersebut akan sangat membantu pembiayaan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di seluruh Kalimantan Timur.
Untuk mewujudkan rencana itu, Pemprov Kaltim sudah menyampaikan surat resmi kepada pemerintah pusat agar diterbitkan regulasi yang lebih kuat sebagai payung hukum.
