JurnalPatroliNews-Jakarta,– Wakil Ketua DPP Partai Gerindra, Hasim Djojohadikusumo yang merupakan adik dari Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto mengatakan dengan tegas terkait dengan pengadaan peralatan alat utama sistem Senjata (alutsista). “Prabowo sejago itu mestinya secara low profile.. dia batalkan, dia bilang ke saya tak mau terlibat korupsi, ini kontrak-kontrak korup,” ujarnya dalam video , Minggu (19/7/2020).
Dia menghitung, nilai proyek yang dibatalkan tersebut setara dengan Rp 50 triliun. Dia mengaku sempat kaget dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan tersebut.
“Saya dengar kaget, saya dengar Menteri Keuangan juga kaget,” tegasnya.
Sementara itu, Kementerian Pertahanan mengaku belum mendengar soal pembengkakan anggaran mark up seperti yang diungkapkan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo.
“Saya belum monitor (masalah itu),” kata Kepala Biro Humas Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Djoko Purwanto melalui sambungan telepon, seperti dikutip dari rekan media Sabtu (18/7).
Djoko menyampaikan pihaknya bakal menindaklanjuti laporan yang sudah diungkap Hashim itu.
“Itu kan pak Hashim yang menyampaikan tapi dari kami belom monitor berita itu. Nanti saya pelajari dulu,” kata Djoko.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) secara besar-besaran yang dilakukan Menhan, Prabowo sebagai sesuatu yang krusial.
Hal itu disampaikan Sri Mulyani dalam bincang-bincang yang di lakukannya pada Sabtu (18/7/2020) sore di akun instagramnya @smindrawati.
Menurut Sri Mulyani, pembelian alutsista yang menghabiskan dana besar ini merupakan salah satu hal penting yang dilakukan dan telah diperhitungkan secara matang.
“Bagaimana dengan Pak Prabowo Menteri Pertahanan, apakah penting untuk membuat alutsista kita kuat? Iya, penting,” kata Sri Mulyani.
Dia mengatakan seluruh pembelanjaan yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga pemerintahan terus diperhatikan agar tidak ada penyelewengan dalam penggunaan. Perhatian ini jadi prioritas agar tidak bocor, tidak dikorupsi, tepat sasaran, dan tepat kualitas. (lk/*)
Komentar