JurnalPatroliNews – Jakarta – Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Ridwan Djamaluddin Kementerian ESDM menyampaikan dari sekian banyak permohonan Rencana Kerja dan Anggaran dan Biaya (RKAB) perusahaan timah 2023, setidaknya baru 18,36% atau 18 RKAB yang baru disetujui. dari 98 perusahaan.
Rinciannya, 11 sedang dalam evaluasi, 42 dikembalikan untuk perbaikan, 15 evaluasi perbaikan, dan 12 proses persetujuan. Ridwan menyadari perusahaan yang mendapat persetujuan RKAB masih rendah, ini terjadi lantaran sistem informasi seperti MODI dan MOMs mendapatkan serangan hacker. “Serangan terjadi cukup lama pada bulan Desember selama 10 hari sistem gak berfungsi kemudian pada awal Januari 1 minggu dan minggu ketiga Januari hingga saat ini ada kendala teknis itu sehingga dikerjakan secara manual,” kata Ridwan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII, Rabu (1/2/2023).
Oleh sebab itu, mengingat hal tersebut disebabkan adanya kendala teknis bukan karena kesalahan perusahaan, maka pemerintah akan membuka waktu lebih lama dari batas yang sudah ditentukan. Sehingga pemohon atau perusahaan yang melakukan permohonan melebihi dari batas waktu masih akan tetap diproses oleh pemerintah. Sementara itu, menurut Ridwan bagi RKAB yang belum disetujui biasanya terjadi lantaran data perusahaan tidak sama dengan yang ada di dalam MODI dan RKAB. Di samping itu terdapat persoalan masalah izin lingkungan dan sumber daya yang tidak diverifikasi oleh Competent Person. “Secara prinsip kami menerapkan semangat untuk memandu perusahaan perusahaan yang terkendala, biasanya kami pandu dengan demikian kedua belah pihak dapat manfaat. itu mengenai RKAB 2023,” ujarnya.
Komentar