JurnalPatroliNews – Jakarta,- Pemerintah terus mendorong hilirisasi di sektor pertambangan demi meningkatkan nilai tambah. Pemerintah pun menargetkan 53 smelter beroperasi pada 2024, bertambah 34 smelter dari 19 smelter beroperasi pada 2020.
Namun dalam perjalanannya, beberapa kendala dihadapi, salah satunya yaitu masalah pendanaan.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridwan Djamaluddin mengatakan, ada 12 perusahaan smelter yang saat ini mengalami kendala pendanaan.
Dari 12 smelter tersebut, delapan perusahaan di antaranya adalah smelter nikel.
“Masalah pendanaan ingin kami laporkan bagaimana kondisi di lapangan, setidaknya ada 12 perusahaan alami masalah pendanaan, delapan di antaranya smelter nikel,” paparnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (10/11/2021).
Dia mengatakan, dana yang dibutuhkan untuk membangun smelter berkisar pada US$ 4,5 miliar atau sekitar Rp 63,9 triliun (asumsi kurs Rp 14.200 per US$).
“Adapun dana pembangunan yang dibutuhkan berkisar US$ 4,5 miliar,” lanjutnya.
Mengenai masalah pendanaan, pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM berupaya mencari solusi, khususnya memberikan dukungan pada perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan dukungan pendanaan.
“Beberapa kegiatan misalnya one on one meeting jika ada kendala pasokan dan bantu susun info memo perusahaan smelter yang bisa ditawarkan ke calon investor dan calon perdana,” lanjutnya.
Adapun 12 perusahaan yang mengalami kendala pendanaan di antaranya:
1. Gulf Mangan Grup (Mangan)
2. Bintang Smelter Indonesia (Nikel)
Komentar