JurnalPatroliNews – JAKARTA — Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance, Didik J. Rachbini, menyarankan Presiden Prabowo Subianto mencontoh strategi Presiden ke-3 RI, Bacharuddin Jusuf Habibie, dalam mengendalikan pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
Menurut Didik, pengalaman pemerintahan BJ Habibie saat menghadapi krisis ekonomi 1998 menunjukkan bahwa pemulihan kepercayaan publik menjadi faktor utama dalam menstabilkan nilai tukar Rupiah.
“Saya menjadi saksi dan pelaku langsung. Pada saat itu saya diangkat sebagai anggota Tim Reformasi Nasional bidang Ekonomi berdasarkan Keppres BJ Habibie,” ujar Didik kepada wartawan di Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Ia menjelaskan, melalui Keputusan Presiden Nomor 198 Tahun 1998 tentang Pembentukan Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani, pemerintahan Habibie dinilai berhasil memulihkan stabilitas ekonomi secara bertahap, termasuk memperkuat kembali nilai tukar Rupiah.
Menurut Didik, faktor utama keberhasilan tersebut adalah munculnya kembali kepercayaan publik terhadap pemerintah di tengah masa transisi politik pasca-Orde Baru.
“Karena faktor kepercayaan (trust) yang mulai terlihat setelah hampir setahun menjadi Presiden pada periode yang singkat, peran transisi BJ Habibie yang awalnya diragukan karena dianggap sebagai bagian dari Orde Baru, perlahan mulai dipercaya karena komitmennya terhadap reformasi institusi ekonomi,” katanya.
Rektor Universitas Paramadina itu menilai Habibie mampu membangun optimisme publik melalui komitmennya terhadap demokrasi, reformasi ekonomi, serta desentralisasi pemerintahan.
“Beliau bersungguh-sungguh menjalankan demokrasi dan desentralisasi otonomi daerah, serta keikhlasannya tanpa vested interest untuk kebangkitan kembali Indonesia menjadi normal dan pulih,” ujarnya.
Didik juga menyoroti posisi Habibie sebagai presiden transisi yang dianggap tidak memiliki kepentingan politik jangka panjang, sehingga kebijakan-kebijakannya lebih mudah diterima masyarakat dan pelaku pasar.
“Posisinya disampaikan implisit maupun eksplisit hanya sebagai presiden transisi. Sangat mudah dipahami bahwa krisis 1998 pada dasarnya adalah krisis kepercayaan dan sekaligus krisis institusi, bukan hanya krisis fundamental dari aspek teknis ekonomi,” ucapnya.
Karena itu, ia menilai upaya memulihkan kepercayaan publik dan pasar menjadi langkah penting yang perlu dilakukan pemerintah saat ini untuk menahan tekanan terhadap Rupiah.
“Karena itu, presiden yakin ketika kepercayaan mulai pulih, Rupiah bisa kembali ke level posisi sebenarnya dan bahkan mulai menguat kembali,” pungkas Didik.
