Meningkatkan akses dan pemakaian AI memerlukan infrastruktur yang memadai serta tenaga kerja terampil. Kapabilitas natural language dan reasoning engine AI Generatif pun mampu mendemokratisasi AI – mengurangi tantangan setiap individu dalam menggunakan teknologi ini.
“Dalam masyarakat demokratis, salah satu prinsip dasar kita adalah tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Itulah sebabnya, kami merasa tepat bagi regulator dan pembuat kebijakan untuk meningkatkan pengawasan, serta mempertimbangkan undang-undang dan peraturan baru,” ujar Ajar Edi, Director of Government Affairs, Microsoft Indonesia & Brunei Darussalam.
Sementara upaya untuk membuka peluang dan memitigasi risiko tidak sebatas meningkatkan akses atau merancang regulasi yang komprehensif, namun juga memerlukan upaya yang terkoordinasi untuk membentuk formula AI yang bertanggung jawab, baik dari sisi pengembangan maupun penggunaan.
“Ketika kami di Microsoft mengadopsi enam prinsip etika AI pada tahun 2018, kami mencatat bahwa satu prinsip–akuntabilitas–adalah landasan bagi semua prinsip lainnya: keadilan, keandalan dan keselamatan, privasi dan keamanan, inklusivitas, serta transparansi.,” lanjut Ajar.
Aspek terakhir adalah menemukan keseimbangan yang tepat antara melindungi dan mendorong inovasi. Seiring dengan masih terus berprosesnya pengembangan kerangka kebijakan dan regulasi AI, terdapat pertanyaan serta kekhawatiran mengenai pemanfaatan teknologi AI Generatif dalam merealisasikan peluang-peluang baru.
Untuk itu, diperlukan kolaborasi erat antara pemerintah dan sektor swasta dalam menghidupkan lingkungan yang inovatif.
Komentar