Pada tahun 2024, pemerintahan Presiden Joko Widodo telah menetapkan target defisit APBN sebesar 2,29% dari Produk Domestik Bruto (PDB), setara dengan Rp 522,8 triliun. Anggaran tersebut mencakup belanja sebesar Rp 3.325,1 triliun dan penerimaan sebesar Rp 2.802,3 triliun.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa target defisit tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga defisit dalam batas aman 3% dari PDB, setelah sempat mencapai 6,14% pada masa pandemi Covid-19.
“Indonesia bukan pertama kalinya mengalami transisi ini, jadi saya tidak terlalu mengkhawatirkan hal itu. Memang selalu menarik dari sudut pandang pemberitaan, namun sebenarnya pekerjaan nyatanya selalu memberikan kita kepastian mengenai apa yang menjadi prioritas terpenting,” ujar Sri Mulyani.
Yang terpenting bagi Sri Mulyani dalam pengelolaan fiskal adalah menyeimbangkan antara kebutuhan pembangunan Indonesia untuk memberikan kemakmuran rakyat, serta menjaga APBN tetap sehat dengan memastikan penerimaan atau pendapatan negara mencukupi besarannya dari kebutuhan belanja.
“Karena bila Anda tidak memiliki alat yang tidak sehat dan tidak dapat diandalkan, Anda tidak dapat mengatasi masalah tekanan ekonomi it. Dan Anda tidak dapat mengatasi permasalahan struktural yang dihadapi negara ini, seperti infrastruktur dan sumber daya manusia,” tandas Sri Mulyani.
Komentar