JurnalPatroliNews – Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat realisasi pembiayaan utang di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp519,2 triliun per 31 Juli 2020. Jumlahnya tumbuh 118,1 persen dari Rp238 triliun pada 31 Juli 2019.
Pertumbuhan pembiayaan utang meningkat drastis bila dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu, yaitu hanya 12,3 persen. Realisasi itu mencapai 42,5 persen dari target revisi pembiayaan utang pemerintah mencapai Rp1.220,5 triliun pada APBN 2020.
Ani, sapaan akrabnya, mengatakan pembiayaan utang meningkat karena pemerintah membutuhkan sumber dana untuk menutup rendahnya pendapatan negara. Tercatat, realisasi pendapatan negara baru Rp922,2 triliun atau 54,3 persen dari pagu Rp1.699,9 triliun.
Sementara kebutuhan belanja negara lebih besar, yaitu mencapai Rp2.739,2 triliun. Realisasinya sendiri sudah mencapai Rp1.252,4 triliun atau 45,7 persen dari pagu pada Juli 2020.
Selisih realisasi pendapatan dan belanja membuat defisit anggaran mencapai Rp330,2 triliun atau 2,01 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Realisasi defisit sudah mencapai 31,8 persen dari perkiraan sampai akhir tahun mencapai Rp1.039,2 triliun.
Sedangkan keseimbangan primer tercatat sebesar Rp147,4 triliun. “Ada peningkatan utang dari sisi pembiayaan untuk (menutup) defisit yang melonjak,” ucap Ani saat konferensi pers virtual APBN Kita, Selasa (25/8).
Secara rinci, pembiayaan utang pemerintah terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp513,4 triliun atau 43,7 persen dari target Rp1.173,7 triliun. Pembiayaan utang dari SBN naik 110,1 persen dari tahun lalu.
“SBN naik 110,1 persen, ini berasal dari yang kami terbitkan sampai Juli,” jelasnya.
Hasil penerbitan SBN tidak hanya berasal dari pasar, namun juga Bank Indonesia (BI). Tercatat bank sentral nasional membeli SBN pemerintah sebesar Rp42,96 triliun berdasarkan skema di Surat Keputusan Bersama (SKB) I yang disepakati pada April 2020.
Kemudian, BI juga membeli SBN dengan skema SKB II yang disepakati pada Juli 2020. Rinciannya, Rp82,1 triliun untuk kebutuhan public goods dan Rp22 triliun untuk non public goods.
“BI berikan suku bunga 1 persen di bawah reverse repo,” tuturnya.
Sisanya, berasal dari pinjaman sebesar Rp5,8 triliun atau 12,4 persen dari pagu Rp46,7 triliun. Pembiayaan utang dari pinjaman turun 191,4 persen dari tahun lalu.
Lebih lanjut, pembiayaan utang tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja, namun juga pembiayaan investasi. Tercatat, pemberian investasi pemerintah kepada BUMN mencapai Rp9,5 triliun per Juli 2020.
Realisasinya mencapai 30,2 persen dari pagu yang disiapkan sebesar Rp31,5 triliun. Lalu, investasi juga diberikan ke Badan Layanan Umum (BLU) mencapai Rp7 triliun atau 16,7 persen dari pagu Rp42 triliun.
“Pencairan PMN untuk PLN, Hutama Karya, dan PNM, serta investasi untuk BLU LPDB UMKM juga sudah dilakukan sehingga memberi dampak ke investasi,” jelasnya.
Pemerintah juga memberikan pinjaman sebesar Rp500 miliar atau 8,6 persen dari pagu Rp5,8 triliun. Selanjutnya, untuk kewajiban penjaminan sebesar Rp400 miliar atau 71,3 persen dari pagu Rp600 miliar dan pembiayaan lain Rp200 miliar atau 0,2 persen dari pagu Rp70,6 triliun.
(lk/*)
Komentar