Sahat menambahkan, rantai distribusi migor diatur oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang memantau lewat SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional) dan SIMIRAH (sistem informasi minyak goreng curah).
“Untuk harga yang mengatur Kementerian Perdagangan (Kemendag),” ujarnya. Sahat mengatakan, konsistensi regulasi adalah faktor penting bagi perusahaan, sehingga bisa menentukan langkah berikutnya.
Sebelumnya, Komisi IV dan Komisi V juga Komisi VI mengajukan rapat gabungan memanggil Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, dan Menteri Perindustrian untuk membahas ricuh migor.
Namun, hingga saat ini rapat itu diubah karena Menteri Perdagangan tidak hadir dalam 2 kali jadwal rapat.
Kemudian, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memenuhi panggilan rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI pada 17 Maret 2022.
(*/red)
Komentar