JurnalPatroliNews – Jakarta,- Ketua Komisi IV DPR Sudin mempertanyakan paparan Ketua Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi yang menyebut kenaikan beras medium sampai 4,26%. Sementara Kementerian Pertanian (Kementan) mengklaim terjadi surplus beras sebesar 6 juta ton.
“Berarti hukum dagang tidak berlaku. Supply dan demand tidak menentukan. Menurut Kementan kita surplus 6 juta ton. Tapi kenaikan di tingkat konsumen kenaikan harga 4 sekian persen?” ungkap Sudin dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Bapanas di Jakarta, Rabu, (16/11/2022).
Ia menilai, data yang disampaikan antara pemerintah dengan Badan Pangan Nasional tidak sinkron. Semestinya, jika Kementan mengklaim pasokan surplus, berarti beras yang ada saat ini seharusnya melebihi kebutuhan nasional dan tidak terjadi kenaikan harga sampai 4,26%.
Sudin menekankan jangan sampai pemerintah berbelit-belit soal swasembada dan surplus beras. “Surplus yang 6 juta ton ini, ada atau tidak ada, hanya pejabat yang di Ragunan (kantor Kementan) sama Tuhan yang tahu,” ucap Sudin. Bapanas mencatat stok Bulog per hari ini di bawah target 1,2 juta ton, yaitu hanya 650 ribu ton.
Sebenarnya, target penyerapan beras yang ditugaskan pada Bulog sebesar 1,5 juta ton. Namun pemerintah telah mengoreksi target menjadi 1,2 juta ton lantaran saat ini harga gabah dan beras tengah meroket. Kepala Badan Pangan pun menjelaskan saat ini harga gabah di tingkat produsen dan harga beras di tingkat konsumen terus meningkat sejak Juli 2022. Harga gabah kering panen atau GKP naik sebesar 15,7% dan harga beras medium naik 4,26%.
Soal harga beras yang naik, Arief menjelaskan itu karena ada keseimbangan baru akibat ada kenaikan BBM beberapa bulan lalu.
Selain itu, terjadi kenaikan biaya produksi, seperti komponen pupuk. Karena itu, Perum Bulog kesulitan untuk menyerap gabah di petani karena terhambat biaya yang dimiliki. “Bulog biasanya untuk menerima Rp8.300 per kilogram sangat mudah, hari ini sudah tidak bisa,” tutur Arief.
Komentar