Aksi Penolakan Pemekaran Papua Berujung Anarkis

Jurnalpatrolinews – Jayapura : Forum solidaritas mahasiswa/i deiyai di bawa naungan FKM-KD menggelar aksi penolakan 10 distrik dan 109 kampung yang disahkan beberapa waktu lalu, di halaman gedung DPRP provinsi Papua. Senin (16/11/2020).

“Kami Star dari asrama Tunas Harapan, Pukul 07 : 30. Tiba di kantor DPRP pada pukul 8:00 dan pihak kemanana polisi tiba pukul 8:05, kemudian kita negosiasi langsung dengan mereka, namun mereka tak menginjinkan kami untuk berorasi. Sehingga orasi ini pun berlanjut tanpa ijin keamanan.” Hal ini disampaikan oleh Abnel Doo selaku korlap.

“Kami sangat bersyukur setela beberapa jam, komisi I DPRP Amos Edowai pun hadir untuk melihat aksi yang sedang digelar dan mengajak kami masuk kedalam ruangan untuk menerima aspirasi. Namun setelah Pembacaan statement dan akhir penyampaian pesan dari Bapak Amos, massa aksi dipaksa keluar dari ruangan dan dibubarkan dengan tindakan anarkis oleh pihak keamanan. Kami dikejar dan dipukul. Ucapnya.

Dari aksi ini beberapa mahasiswa dipukul hingga babak belur diantaranya :

  1. Abniel Aibon Doo, korlap Kena di kepala, tulang bekalang bengkak dan bahu belakang sedikit bersarah.
  2. Akulian Pekei, kena di tulang belakang
  3. Maikel Pekei, kena di pipi
  4. Nason Giyai, kena di Tulang Belakang
  5. Abraham Douw, kena di pantat
  6. Yabet Lukas Degei, kena di bagian Kepala
  7. Nius Dogopia tulang belakang dan lengan sedikit berdarah.

Selain itu ketua forum Yance Pakage sebagai penanggung jawab mengatakan “Sejak pagi masa aksi dihadang oleh pihak kepolisian, bahkan di halaman kantor. Namun syukur bahwa statement yang kami buat bisa diterima oleh DPRP komisi I.” Katanya.

“Terkait dengan pemekaran 10 distrik dan 109 kampung yg dimekarkan dengan tegas kami tolak karena tidak sesuai syarat syarat dan mekanisme yang termuat dalam undang undang. Kalau mensejatrakan itu bukan melalui pemekaran namun lihat dulu potensi SDM dari setiap kampung dan distrik yang ada di Deiyai saat ini.” Tegasnya.

“Hari ini, Pernyataan sikap kami sudah diterima dan kami meminta agar pihak DPRP bentuk investigasi untuk turun lapangan apakah 10 distrik dan 109 kampung memenuhi syarat untuk dimekarkan atau tidak dan sekaligus melihat letak georgrafis dan tapal batas yang ada.” Pungkasnya.  (suarameepago)

Komentar