JurnalPatroliNews – Jakarta – Bank Indonesia (BI) memaparkan bahwa utang publik dunia kini mencapai level mengkhawatirkan, yakni 110,9 triliun dolar AS atau sekitar Rp1,846 kuadriliun. Beban tersebut tidak hanya menekan negara-negara maju, namun juga menyeret negara berkembang dan Emerging Economies dalam tekanan ekonomi global.
Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan bahwa nilai tersebut setara 94,6 persen dari total PDB global, dengan sekitar dua pertiga atau 74,8 triliun dolar AS berasal dari kelompok negara maju.
“Lonjakan utang ini merupakan konsekuensi panjang dari kebijakan fiskal ekspansif dan stimulus ekonomi satu dekade terakhir,” ujar Perry dalam Pertemuan Tahunan BI (PTBI) di Jakarta, Jumat 28 November 2025.
Ia mengungkap Amerika Serikat dan Tiongkok menjadi dua negara dengan kontribusi terbesar dalam tumpukan utang global.
- AS: 38,3 triliun dolar AS atau 125% dari PDB
- China: 18,7 triliun dolar AS atau 96% dari PDB
Urutan berikutnya ditempati:
- Jepang: 9,8 triliun dolar AS (230% PDB)
- Inggris: 4,1 triliun dolar AS (103% PDB)
- Prancis: 3,9 triliun dolar AS (117% PDB)
Menurut Perry, akumulasi utang tersebut sebagian besar dipicu tingginya kebutuhan pembiayaan sosial jangka panjang, belanja pertahanan, dan konsekuensi demografi yang menua.
Dampak dari beban utang itu kini terlihat nyata suku bunga global meningkat tajam, menambah beban bagi negara maju maupun berkembang.
Perry memaparkan, yield obligasi tenor 10 tahun di empat negara besar (AS, Inggris, Uni Eropa, dan Jepang) melonjak dari sekitar 0% saat pandemi menjadi sekitar 4%, bahkan spread tenor 30 tahunnya hampir menyentuh 80 basis poin. Efek rambatan turut dirasakan pasar berkembang.
“Yield obligasi pemerintah negara Emerging Market naik dari 5 persen pada 2020 menjadi sekitar 8 persen saat ini. Itu berarti negara-negara tersebut harus mencetak pertumbuhan ekonomi nominal minimal 8 persen untuk membayar utangnya,” tegas Perry.
Kelompok negara berpendapatan rendah, khususnya di Afrika, diperkirakan menerima pukulan paling besar. Banyak negara kini mengalokasikan belanja lebih besar untuk pembayaran utang dibanding anggaran pendidikan maupun kesehatan situasi yang berpotensi memperdalam kemiskinan struktural.
