JurnalPatroliNews – Jakarta, Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens mengungkakan dalang kelompok anarkis dan motifnya menunggangi demonstrasi UU Cipta Kerja. Berdasarkan investigasi independen yang dilakukan oleh
LPI sebelum aksi 8 Oktober 2020 sampai hari ini, kata Boni, ditemukan ada indikasi keterpautan beragam kepentingan dan kelompok pemain di balik aksi ini.
“Secara garis besar, ada dua kelompok yang terlibat dalam aksi 8/10 tersebut dan yang juga akan bergabung dalam aksi lanjutan 13 Oktober 2020 dan aksi-aksi yang akan datang,” ujar Boni melalui keterangan, Senin (12/10/2020).
Pertama, kata Boni, kelompok buruh dan para aktivis yang ideologis ingin memperjuangan kepentingan buruh. Menurut Boni, kelompok pertama ini benar-benar mempersoakan pasal-pasal yang menurut mereka berpotensi multitafsir sehingga dalam perumusan peraturan pemerintah (PP) nanti ada potensi kepentingan buruh dikorbankan.
“Kelompok tipe ini tentu penting untuk diterima sebagai kritik dan saran untuk evaluasi dalam konteks judicial review jika itu dinilai perlu,” tandas dia.
Kelompok kedua, menurut dia adalah massa yang dimobilisir oleh oknum dari partai politik oposisi dan dari kelompok antipemerintah yang selama ini memainkan peran sebagai oposisi jalanan. Massa ini, kata dia datang dari berbagai latar belakang seperti massa partai, massa ormas, dan bahkan ada kelompok pengacau yang biasa di kenal sebagai kaum “anarko”.
“Massa tipe kedua inilah yang kemarin dalam aksi 8/10 terlibat dalam aksi anarkisme, pengrusakan fasilitas umum, termasuk penyerangan terhadap aparat keamanan dari kepolisian. Massa tipe kedua ini yang dibayar oleh bandar politik yang bertebaran dari daerah sampai Jakarta,” ungkap dia.
“Kami tidak mempunyai otoritas untuk membeberkan identitas dari para penyumbang dana dalam aksi ini karena itu wilayah hukum yang menjadi yurisdiksi kepolisian. Namun, apa yang dikatakan pemerintah melalui beberapa tokoh di pemerintahan, sungguh benar bahwa ada bandar yang mendanai aksi 8/10 dan aksi-aksi lanjutannya,” kata Boni menambahkan.
Lebih lanjut, Boni memaparkan alasan kelompok kedua mengeluarkan uang dan melakukan aksi anarkis. Menurut dia, ada kelompok partai yang ingin menaikkan popularitas untuk memastikan kemenangan di Pilkada 2020 dan persiapan Pemilu 2024.
“Apalagi kalau electoral threshold nanti dinaikkan ke 7 persen, maka partai oposisi ada yang terancam punah. Mereka ini bekerja keras untuk mendegradasi citra partai pendukung pemerintah untuk menyelamatkan partai mereka di Pilkada 2020 dan Pemilu 2024,” tutur dia.
Selain itu, kata Boni, kelompok lain yang adalah oposisi jalanan berkepentingan untuk menaikkan posisi tawar dalam rangka persiapan Pilpres 2024. Boni menilai terdapat banyak aktor yang bermain dalam aksi ini namun sebagian besar tidak memikirkan kemaslahatan buruh, tetapi sekedar menjadikan isu buruh sebagai pintu masuk untuk menyerang pemerintah.
“Maka tidak mengejutkan sebetulnya ketika ada temuan di lapangan bahwa banyak peserta aksi tidak memahami pasal-pasal dalam UU Ciptaker yang menjadi alasan aksi itu ada. Mereka hanyalah massa mengambang yang dimobilisasi untuk menyerang pemerintah. Kelompok ini yang secara pragmatis direkrut dan dimobilisasi untuk terlibat dalam aksi anarkis,” pungkas Boni.
(bs)
Komentar