JurnalPatroliNews – Jakarta – Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, merespons santai usulan dari Forum Purnawirawan TNI yang meminta agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatannya. Menurutnya, aspirasi semacam itu adalah bagian dari dinamika demokrasi yang wajar di tengah masyarakat.
“Penyampaian pendapat seperti itu sah-sah saja. Namun tentu harus mengikuti prosedur hukum dan regulasi yang berlaku,” ujar Herman saat ditemui di Kantor DPP Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (7/5/2025).
Herman menegaskan, sejauh ini tidak ada pelanggaran hukum atau kesalahan fatal yang dilakukan oleh Gibran yang bisa menjadi dasar hukum untuk menindaklanjuti tuntutan pencopotan tersebut.
Karenanya, Demokrat tidak memprioritaskan isu itu dalam agenda politiknya.
“Kami memilih fokus pada isu yang lebih substansial, seperti pembahasan undang-undang perampasan aset, kondisi BUMN, dan langkah-langkah memperkuat ekonomi nasional,” terang Herman.
Ia juga menekankan bahwa Demokrat tetap berkomitmen mendukung pemerintahan Prabowo Subianto, serta mendorong seluruh pihak untuk tidak terjebak dalam wacana yang tidak berdampak signifikan terhadap jalannya pemerintahan maupun stabilitas politik.
“Silakan saja menyampaikan pendapat, selama masih dalam koridor hukum. Tapi kita harus fokus pada hal-hal yang lebih penting untuk bangsa,” tutupnya.
Komentar