Empat Pejabat Baru Kepala Kantor Perwakilan BI Resmi Dilantik, Perry Warjiyo Tekankan Integritas dan Spirit Ketuhanan

JurnalPatroliNews – Jakarta – Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, secara resmi melantik empat pejabat baru yang akan mengemban tugas sebagai Kepala Kantor Perwakilan (KPw) BI di berbagai wilayah strategis, yaitu Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Tengah, dan Pematangsiantar.

Upacara pelantikan berlangsung di Jakarta pada Jumat (11/7/2025). Dalam sambutannya, Perry menekankan pentingnya menjaga integritas, tanggung jawab moral, serta memperkuat spiritualitas dalam menjalankan amanah yang diberikan.

“Setiap tugas pasti ada tantangannya. Tapi yang terpenting adalah tetap memegang nilai kejujuran, tidak gentar menghadapi ujian, dan selalu dekat kepada Tuhan,” ujar Perry.

Berikut para pejabat baru yang dilantik:

  • Hario Kartiko Pamungkas kini menjabat sebagai Kepala Perwakilan BI Provinsi NTB. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Deputi Kepala Perwakilan BI Banten. Tugas barunya ini akan mulai dijalankan paling cepat 15 Juli dan paling lambat 15 Agustus 2025.
  • Adidoyo Prakoso, yang sebelumnya bertugas sebagai Deputi Kepala Perwakilan BI Kepulauan Riau, dipercaya memimpin BI di Provinsi NTT. Ia dijadwalkan mulai aktif antara 1 hingga 30 September 2025.
  • Muhamad Irfan Sukarna, eks Deputi BI Sumatera Barat, kini ditunjuk sebagai Kepala BI Perwakilan Sulawesi Tengah. Ia akan mulai bertugas antara 15 Juli hingga 15 Agustus 2025.
  • Ahmadi Rahman, sebelumnya bertugas sebagai Deputi Kepala BI Kediri, kini mengisi posisi Kepala Perwakilan BI di Pematangsiantar. Masa efektif penugasannya sama, yakni dimulai antara 15 Juli hingga 15 Agustus 2025.

Perry menegaskan, rotasi ini merupakan bagian dari strategi transformasi internal BI dalam membentuk organisasi yang lebih adaptif dan profesional. Hal ini sejalan dengan misi Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan nilai tukar rupiah, kelancaran sistem pembayaran, serta keamanan sistem keuangan nasional.

“Rotasi ini bukan sekadar pergantian jabatan, tetapi langkah konkret memperkuat fondasi kelembagaan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tutup Perry.