Oleh : Ahmad Daryoko
Koordinator INVEST.
Awal tahun 2015, NKRI dibikin riuh dengan adanya Mega Proyek Pembangkit Listrik 35.000 MW setelah terpilihnya Jokowi sebagai Presiden menggantikan SBY. Hal ini memang sesuai janjinya, guna mewujudkan Indonesia yang adil makmur. Salah satunya dengan “menggeber” proyek listrik . Saat itu penulis memperkirakan sebenarnya cukup 18.500 MW.
Dan benar, saat ini hanya selesai 6.000 MW (pembangkit swasta semua ). Dan ternyata saat ini banyak listrik swasta, contohnya Mitsui ( kontan.com awal Juni 2020 ) pergi dari Jawa -Bali karena alasan “over supply”.
Karena kondisi diatas, maka pembangkit PLN pun tidak sampai 3.000 MW yang beroperasi di Jawa-Bali ( dari kebutuhan total sekitar 28.000 MW – 30.000 MW ). Mayoritas adalah pembangkit swasta Asing dan Aseng.
Dalam proyek ini ternyata PLN hanya diminta untuk membangun jaringan Transmisi dengan cara berhutang sekitar Rp 500 T. Setelah proyek ini digarap ternyata jaringan yang dibuat PLN ini sebagian besar dipakai pembangkit2 swasta tadi dengan cara disewa. Artinya untuk Jawa-Bali “stroom” yang dipakai masyarakat ini adalah “stroom” nya listrik swasta, bukan PLN. Disini PLN hanya menyewakan kabel dan tower2 nya saja !
Sementara jaringan ritail juga sudah dikuasai para taipan sembilan naga termasuk “oknum” mantan DIRUT PLN sekaligus Konglomerat juga.
Saat ini Pemerintah sudah habis2an nombokin biaya listrik PLN yang saat ini sdh di kuasai listrik swasta tadi, dengan Rp 106 T sampai akhir September 2020 .Atau bila dihitung secara linier Pemerintah akan biayai Listrik MBMS ini sebesar Rp 140 T sampai akhir tahun nanti ( 3x lipat biasanya saat dioperasikan PLN ). Itupun kalau ada duit. Karena “gejala” nya sudah banyak Kontraktor lokal tidak terbayar tahun ini.
Dan bahkan penulis mendapat informasi dari Jawa- Tengah saat ini, mau pasang baru sudah susah , gara-gara PLN tidak punya uang untuk beli material pasang baru.
Kalau sudah begini apa mungkin Pemerintah mampu “tutup” biaya operasi listrik MBMS (oleh listrik-listrik swasta itu) ditahun depan yang biayanya diperkirakan sudah mencapai Rp 150 T ?
Kalau Pemerintah akhirnya angkat tangan menghadapi listrik swasta ini ( seperti Philipina tahun 2007 ), maka PLN akan dibubarkan ( seperti halnya Pemerintah Philipina membubarkan NAPOCOR ). Dan PLN Luar Jawa akan diserahkan PEMDA setempat !
Kalau semua itu terjadi dipastikan tarip listrik minimal naik 4x lipat dari sekarang, karena tidak ada lagi peran Negara dalam pengaturan tarip listrik !
Kelistrikan di Luar Jawa hanya PEMDA yang mampu saja (seperti Kutai Karta Negara ) yang akan bertahan. Yang lain tak kan mampu
DAN SELANJUTNYA INDONESIA AKAN TERANCAM DIS INTEGRASI BANGSA ! GARA-gara LISTRIK !!
Innalillahi wa Inna ilaihi roojiuunn !!
JAKARTA, 29 AGUSTUS 2020.
Komentar